Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Januari 2023

Dilihat: 2414

Mamuju - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar mendorong stasiun TV di Sulbar bersinergi dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Terutama, mengatasi wilayah di Sulawesi Barat yang masih blankspot.

Hal tersebut, disampaikan Ketua KPID Sulbar Mu'min, melalui rilis diterima, Minggu (15/1/2023).

"Perdana di tahun ini kami Komisioner memulainya dengan bertandang ke sini dengan tujuan ingin bersilaturahmi dengan Kepala Stasiun (Kepsta) TVRI Sulbar yang baru Bapak Fuad, semoga ini adalah awal yang baik membangun kemitraan dalam upaya memajukan penyiaran kearah yang lebih baik," kata Mu’min.

Saat ini siaran TVRI kata Mu’min, semakin dicari masyarakat, hanya saja siarannya masih terbatas dan tidak bisa dijangkau sebagian warga Sulbar.

Padahal siaran TVRI memiliki ciri dan karakteristik tersendiri dibanding dengan yang lain, dimana TVRI memiliki konten siaran yang bernuansa lokal.

"Berbagai kearifan yang dikemas menjadi konten lokalitas inilah yang membuat warga Sulbar menginginkan agar siaran TVRI bisa diakses," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Mu’min, dirinya mendorong TVRI bersinergi dengan LPB untuk merepeater dan menyalurkan siarannya.

Dengan demikian siaran TVRI yang dulunya tak dapat diakses diwilayah tertentu, melalui kerjasama LPB siarannya langsung bisa dilihat oleh masyarakat pengguna jasa TV berlangganan.

"Sisi positifnya adalah khazanah kearifan lokal Sulbar yang menjadi kebanggaan kita semua pastinya semakin dikenal oleh masyarakat Sulbar dan orang-orang dari luar melalui siaran TVRI," tambahnya.

Kepsta TVRI Sulbar Fuad menyambut baik kehadiran KPID Sulbar, dirinya mengaku baru bertugas di TVRI Sulbar mulai November 2022 kemarin.

Menanggapi masukan Komisioner KPID agar bekerjasama dengan LPB, pihaknya mengatakan akan menindaklanjutinya, mengingat adanya wilayah yang memang belum terjangkau siaran TVRI.

"Kami juga akan berkunjung balik ke KPID Sulbar, dengan harapan saling menguatkan dalam menata penyiaran di Sulbar," tuturnya.

Sehari usai menyambangi, giliran Kepsta TVRI beserta jajarannya melakukan kunjungan balik ke kantor KPID Sulbar dibilangan Jln. R.E. Martadinata Simboro, Mamuju, SUlbar.

Kedatangannya bersama jajarannya ini adalah wujud kemitraan antara KPID sebagai regulator penyiaran dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

Dalam kesempatan tersebut Kepsta memberikan satu STB kepada KPID untuk memaksimalkan pengawasan isi siaran televisi. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 10 Januari 2023

Dilihat: 2058

Palembang – Dalam acara Live Talkshow (10/01/2023) dengan tema Analog Switch Off Wilayah Palembang Ditunda, Hasandri Agustiawan - Korbid kelembagaan Kpid Sumsel mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat resah karena belum ada kepastian migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital.

“ Migrasi sudah dimulai satu tahun lalu untuk tahap pertama, namun sampai sekarang belum terselesaikan, bahwa janji pemerintah hari ini 10 Januari  pukul 24.00 akan dimatikan siaran analog, tapi perkembangan terakhir pemerintah pusat melakukan rapat dipimpin langsung oleh presiden  agar persoalan migrasi dari analog ke digital ditunda terlebih dahulu karena persoalan kepentingan masyarakat banyak karena pembagian STB yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini belum clear. Ini yang jadi perhatian kita,” ujarnya.

Ia mengatakan migrasi dari siaran tv analog ke tv digital perlu dilakukan sebab negara kita ketinggalan dari negara lain.

Selain itu siaran tv digital memberikan yang terbaik untuk pemirsa tv dari segi kualitas siaran, gambar, suara dan sebagainya dinomorsatukan. “ Suatu keharusan kita migrasi dari siaran tv analog ke siaran tv digital,” ujarnya.

Ia menambahkan mekanisme migrasinya saat ini masih menjadi persoalan. Pemirsa diwajibkan memiliki STB yang menjadi pendukung migrasi ini. Tanpa ada STB migrasi tidak akan pernah berhasil. Untuk memiliki STB perlu biaya, pemerintah merencanakan pembagian STB gratis.

Hingga saat ini untuk sumsel pembagian STB tahap 1 berjumlah 1,11 juta dibagikan, sekarang tahap 2 sudah 2, 2 juta keluarga yang mendapatkan STB. Semua masyarakat belum tercover mendapt STB ini. Bila tidak mau menunggu pembagian dari pemerintah masyarakat bisa membeli di toko-toko elektronik dengan harga dan tipe yang bervariasi.

Untuk TV tabung harus menggunakan STB, sementara TV baru sekarang, yang sudah smart TV bisa langsung menikmati siaran TV digital tanpa STB.

Ia mengatakan KPID sebagai lembaga negara yang independen, dibentuk berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Terkait migrasi ini KPID berperan dalam hal pengawasan dari sisi konten siaran. Sudah dipastikan dengan migrasi ini stasiun TV akan bertambah. Saat ini terdapat 26 – 27 stasiun, ini harus disikapi oleh KPID.

“Kita prihatin terhadap pembagian STB yang belum tuntas. Ada stasiun TV  yang sudah migrasi ke digital tapi karena masyarakat belum semua punya STB maka siaran mereka tidak bisa ditonton. Ini merupakan kerugian bagi stasiun TV tersebut. KPID punya peran agar pemerintah segera melakukan migrasi  siaran TV dan jangan ditunda-tunda. Masyarakat resah, mereka tidak bisa menonton karena belum punya STB,” ujarnya. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 11 Januari 2023

Dilihat: 2610

Padang - Komisi Penyiaran Indonesia. Daerah (KPID) Sumbar menyebutkan bahwa peran radio dalam membangun suasana perpolitikan di pusat ataupun daerah dinilai sangat penting.

"Dalam suasana politik saat ini Lembaga Penyiaran yang merupakan media bergengsi, memiliki salah satu peran penting untuk mensukseskan pesta demokrasi yaitu sebagai jembatan informasi," ungkap Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Ficky, KPID Sumbar, dalam talk show radio bersama Padang FM, Selasa (10/1/2023).

"Berkaca pada kondisi saat ini, kita semua sudah overdosis informasi, untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar dapat memilah informasi-informasi yang sehat," imbuhnya.

Begitu pun dengan masa perpolitikan saat ini, Kita berharap radio memberikan informasi yang benar, dan memiliki diksi kata yang baik agar tidak memprovokasi di tengah pemilu nanti.

Pemilu saat ini merupakan pesta demokrasi yang besar dan akan bersingungan dengan segala lini, Lembaga Penyiaran pun diharapkan agar dapat berhati-hati dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Lembaga Penyiaran baik TV atau pun Radio perlu mencermati dengan seksama setiap rambu yang nantinya akan dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu dan juga tetap berjalan sesuai dengan P3SPS.

"Namun sebelum adanya rambu dipersilakan kepada lembaga penyiaran untuk mengambil peluang dan kesempatan tersebut," katanya.

Ficky juga menegaskan agar lembaga Penyiaran yang belum berizin dapat mengurus izinnya, sebab permintaan data untuk kampanye nantinya hanya untuk lembaga penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

"Kita berharap KPU dan Bawaslu juga dapat mengeluarkan aturan atau rambu-rambu tahapan kampanye agar lembaga penyiaran dan semuanya memiliki pedoman dalam pesta demokrasi ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Padang FM, Jalal mengatakan Radio sangatlah demokrasi, sebab tidak memaksa masyarakat untuk selalu mendengarkan radio dan radio itupun bisa didengarkan di mana saja apa pun kondisinya.

"Di tengah banyaknya sumber informasi, terbukti radio masih memiliki pendengar yang sangat banyak seperti di pinggiran kota dan juga di tengah kota itu sendiri," jelasnya.

Dalam diskusi ini, ia menyampaikan pendapatnya agar dalam sebuah kegiatan sosialisasi nantinya akan lebih fokus pada objek bukan subjek.

Seperti program-program yang sudah dirancang dan cara apa yang akan digunakan untuk mengimplementasikan hal tersebut. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Januari 2023

Dilihat: 2520

Palu -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah saat ini tengah mempersiapkan penyelenggaraan Anugerah Penyiaran 2023 bagi lembaga penyiaran publik dan swasta di daerah ini.

Ketua KPID Sulawesi Tengah Indra Yosvidar mengatakan kegiatan ini direncanakan pada 15 Februari 2023. 

“Anugerah tahun ini dihelat awal tahun setelah dua kali tidak terlaksana,” kata Indra Yosvidar pada konferensi pers, Rabu (4/1/2023) di Kantor KPID Sulawesi Tengah. 

Dua kali anugerah tidak terlaksana karena adanya wabah corona 2020 hingga 2021. 

Sekitar 50 lembaga penyiaran publik dan swasta (radio dan televisi) sudah disurati untuk mempersiapkan materi-materi yang akan diikutkan dalam penilaian. 

Selain anugerah bagi lembagai penyiaran juga akan memberikan anugerah bagi tokoh penyiaran yang memiliki kepedulian bidang penyiaran. Red dari berbagai sumber