Jakarta -- Seratusan lebih santri Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Kruengkalee Aceh Besar mengikuti kegiatan pembekalan literasi media penyiaran. Acara yang terselenggara atas kerjasama antara Dayah Darul Ihsan dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh ini dibuka oleh Wakil Pimpinan Dayah bagian Kehumasan, Tgk Mustafa Husen Woyla, Jum’at 16 Februari 2023.

Ketua KPI Aceh, Faisal Ilyas dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan literasi media yang diselenggarakan di Dayah Darul Ihsan ini merupakan upaya untuk pengembangan kapasitas santri agar dapat memilih, mengakses dan menyebarkan informasi yang edukatif dan mendukung agenda-agenda ilmu pengetahuan. Baik informasi yang berasal dari lembaga penyiaran maupun dari sosial media yang terus berkembang.

“Kita juga berharap para santri ini menjadi kader cendekiawan yang selain memiliki ilmu pengetahuan agama yang kuat, juga memiliki ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengakses informasi sehingga sudut pandang mereka tetap kritis dihadapan isi siaran sehingga pada akhirnya para santri tetap dapat terus berada dalam pengaruh baik, “ ujar Faisal Ilyas.

Narasumber kegiatan literasi media ini, Teuku Zulkhairi mengatakan, KPI sebagai lembaga negara yang independen memiliki tugas dan fungsi antara lain yaitu untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Selian itu, KPI juga memiliki tugas untuk memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang serta menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Dalam konteks ini, para santri diharapkan menjadi kaum terpelajar yang senantiasa mau berperan untuk mengawasi dan mengontrol isi siaran. Sebab, tanpa partisipasi masyarakat di semua kalangan untuk mengawasi isi siaran, maka KPI Aceh akan kesulitan dalam mengerjakan tugas dan fungsinya.

Kegiatan Literasi Media yang dimoderatori oleh Ahyar yang merupakan sala satu komisioner KPI Aceh ini, para santri juga diberitahu tentang aturan-aturan penyiaran yang terdapat dalam P3SPS, yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Teuku Zulkhairi menyampaikan, dalam P3SPS ini antara lain dijelaskan bahwa program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak anak dan/atau remaja. Dijelaskan juga bahwa program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

“Ini mesti menjadi perhatian lembaga penyiaran, masyarakat dan para santri. Kita harus mengawal agar aturan-aturan bagus seperti agar terus dipatuhi, “ ujar Zulkhairi.

Zulkhairi juga menyampaikan bahwa P3SPS ini juga mengatur tentang perlindungan dari tayangan Mistik, Horor dan Supranatural dimana disana isi siaran sangat dilarang menampilkan adegan-adegan seperti mayat bangkit dari kubur, mayit dikerubungi hewan, adegan berdarah-darah, orang sakti karena makan benda tajam dan sebagainya.

“Hal-hal seperti ini harus kita pahami dilarang dalam aturan penyiaran. Dan jika tetap ada siaran seperti itu, maka masyarakat Aceh bisa menyampaikan keluhan dan keberatan dan melapor ke KPI Aceh. Di sisi yang lain, para santri juga kita harapkan untuk menjaga diri dari siaran atau tontonan-tontonan semacam itu baik dari Televisi maupun dari media sisial karena dikhawatirkan dapat mengganggu psikologi para penontonnya, “ ujar Zulkhairi.

Zulkhairi juga menambahkan, aturan P3SPS juga berisi tentang Perlindungan Dari Kekerasan. Kekerasan baik gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan tindakan verbal dan/atau non verbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan. Sementara aspek Kekerasan baik bersifat verbal seperti celaan, cemooh, kata-kata kasar, cacian, dan makian. Sementara aspek visual meliputi adegan memukul, menendang, menyekap, tawuran, pengeroyokan, perampokan sadis, menampilkan korban/pelaku kejahatan seksual anak.

“Aturan-aturan ini penting kami sampaikan kepada para santri. Sebab mereka adalah harapan bangsa dan kita harapkan kelak dapat pro aktif ikut mengawasi isi siaran sehingga isi siaran publik kita senantiasa sehat dan mendidik,” pungkas Zulkhairi.

Usai penyampaian materi oleh narasumber, kegiatan literasi media penyiaran ini dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif yang dipandu oleh Wakil Ketua KPI Aceh, Acik Nova. Para santri terlihat antusias mengikuti kegiatan sampai selesai. Red dari berbagai sumber

 

 

Kendari - Sebagai bentuk apresiasi guna memajukan Lembaga Penyiaran (LP), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (KPID Sulteng), menggelar Anugrah Penyiaran KPID Sulteng 2023, Rabu (15/2/2023).

Kegiatan kali ini menggambil tema "Siaran Kita, Inspirasi Kita, Asa Kita, Untuk Sulteng Yang Lebih Maju".

Melalui sambutannya, Ketua KPID Sulteng, Indra Yosvidar mengatakan, dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan inovasi penyiaran, sehingga lebih terpadu serta dapat menghadirkan tontonan untuk mewujudkan masyarakat Sulteng yang berbudaya, cerdas dan berkualitas.

Selanjutnya, melalui kesempatan itu selain memberikan anugerah kepada 50 nominasi, KPID Sulteng juga memberikan penghargaan kepada salah satu tokoh penyiaran di Prov Sulteng.

"Kami sudah melakukan beberapa pengkajian, sehingga tokoh yang mendapatkan penghargaan betul-betul menjadi panutan dari teman-teman di lembaga penyiaran yang ada di Prov Sulteng ini," ungkapnya. Red dari berbagai sumber

 

Pekanbaru - Badan Narkotika Nasional (BNN)  Provinsi Riau menyambangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau, Senin (13/2/23) di Jalan Gajah Mada Pekanbaru. Pada kesempatan itu, Kepala BNN Provinsi Riau, Brigjen Pol. Robinson D.P. Siregar, menjelaskan silaturahmi ini bertujuan untuk menindak lanjuti beberapa Memorandum of Understanding (MoU) tindak lanjut dari KPI Pusat kepada KPID Riau.

"Tujuan kita datang ke KPID Riau adalah untuk bersilaturahmi, kemudian kami menindak lanjuti MoU yang dibuatkan di pusat terhadap KPI Pusat, sehingga kami perlu berdiskusi dengan KPID di daerah bagaimana menindak lanjuti MoU yang sudah terlaksana di Jakarta. Namun demikian, intinya kita sama-sama peduli dengan bahaya narkoba di provinsi Riau, dan provinsi Riau bersih dari narkoba. Kita berusaha untuk mencegah atau antisipasi terhadap narkoba," jelas Robinson kepada awak media di Pekanbaru.

Ketua KPID Riau, Falzan Surahman sangat menyambut baik silaturahmi BNN Provinsi Riau. Apalagi baru-baru ini pihak BNN Riau telah melakukan terobosan-terobosan terhadap penyalahgunaan narkoba di bumi lancang kuning.

“Kami menyambut baik kunjungan BNN Provinsi Riau. Kami juga melihat BNN Riau banyak melakukan strategi atau terobosan dalam penyalahgunaan narkoba di Riau. Jadi nanti setelah pertemuan ini kita akan melakukan bekerja sama dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat. Sesuai visi kami terwujudnya sistem penyiaran partisipasi yang sehat, adil dan berkualitas di provinsi Riau," pungkas Falzan meyakinkan.

Dalam pertemuan itu juga hadir Bambang Suwarno, Korbid Kelembagaan, Ahmad Royhan Qodri, Korbid Pengawasan Isi Siaran (PIS), dan Mario Abdillah Khair serta Kabag umum BNN Riau Febri beserta staf KPID Riau. Red dari berbagai sumber

 

 

Banjarmasin – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel saat ini kesulitan melakukan upaya inovasi termasuk keinginan untuk melaksanakan monitoring dalam setiap kegiatan terutama menjelang tahapan pelaksanaan Pemilu.

Hal itu diketahui saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Kalsel bersama komisioner KPID Kalsel Rabu (15/2/2023) lalu.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel,Suripno Sumas menyampaikan, segala aspirasi mereka tentu harus difasilitasi setidaknya hal itu bisa mempermudah setiap kegiatan mereka dalam menjalankan tupoksi.

Diutarakannya, namun yang krusial adalah keinginan rekan rekan KPID ini harus ditangani secepatnya terlebih pemilu semakin dekat. Dari beberapa item usulan tersebut akan ditindaklanjuti seusai fungsi DPRD sehingga lembaga penyiaran ini bisa bekerja optimal.

“Ini menjadi atensi dan sesegeranya akan disampaikan ke Kominfo dan instansi terkait lainnya, ” sebutnya.

Lanjut politisi PKB ini, hal krusial lainnya minimnya anggaran di lembaga KPID ini menjadi perhatian serius karena dampaknya terkait dengan sarana dan prasarana pendukung.

“Mohon doa hal ini akan diperjuangkan agar rekan rekan bisa lebih semangat bekerja, ” tukasnya. Red dari berbagai sumber

 

 

Surabaya – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mengajak radio se-Jatim mengampanyekan perdamaian menjelang Pemilu 2024.

Ketua KPID Jatim, Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, mengatakan siaran radio yang damai dan independen memberikan landasan bagi demokrasi dan tata pemerintahan yang baik.

“Radio masih banyak diminati di masyarakat lokal Jawa Timur. Karena itu, radio harus mengajak pendengar berpartisipasi dalam menciptakan pemilu damai,” kata Yosua saat membuka Webinar Radio and Peace: Kampanyekan Perdamaian Jelang Pemilu 2024, Senin(13/2/)2023.

Webinar dalam memperingati Hari Radio Sedunia ini diikuti hampir 70 lebih insan penyiaran radio di Jawa Timur.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Yordan Batara Goa, mengatakan radio mesti menjadi agen perdamaian menjelang Pemilu 2024. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi, kata Yordan, radio harus mampu membangun jejaring dan memanfaatkan seluruh platform yang ada untuk menjaga eksistensi radio.

“Menjelang tahun politik, radio harus menyuarakan suara persatuan, tidak partisan, mengajak masyarakat untuk untuk tidak golput, dan menaati regulasi penyiaran,” kata mantan dosen ilmu politik ini.

Narasumber lain, Tenaga Ahli Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI, Aries Widojoko, mengatakan isi siaran radio harus memiliki nilai positif tanpa propaganda dan narasi dekstruktif yang dapat memunculkan kebencian. Ia menuturkan radio harus berperan untuk menjaga dan memunculkan antusias positif untuk ke arah positif, termasuk isu yang berkaitan dengan politik.

“Sebagai penyiar, apapun yang kita keluarkan harus menghasilkan yang positif. Apakah informasi itu memberikan manfaat bagi pendengar?” kata Aries.

Komisioner KPID Jatim Koordinator Bidang Isi Siaran Sundari mengatakan bahwa radio punya peran penting sebagai pemandu masyarakat di tengah rimba informasi yang tak jelas kebenarannya. Ia mengatakan radio perlu melakukan cek fakta dan dibagikan kepada pendengarnya untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

“KPID Jatim membuka ruang bagi radio dan televisi di Jawa Timur untuk berdiskusi mengenai siaran damai selama pemilu. Mengingat, KPID Jatim bertugas mengawasi iklan kampanye di radio dan televisi selama tahapan kampanye politik”, kata Sundari.

Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas radio di Jawa Timur dalam program siaran politik. Masyarakat bisa melaporkan radio maupun televisi bersiaran lokal Jatim jika menemukan konten siaran yang partisan atau menggiring opini buruk terhadap kelompok yang berlawanan. Laporan bisa ditujukan ke hotline KPID Jatim maupun alamat elektronik di Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. Red dari berbagai sumber

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.