- Detail
- Dilihat: 9221
Pangkal Pinang - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yuswandi A Tumenggung meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Babel di 2017 lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam memberikan edukasi ke masyarakat.
“Selintas saya lihat program yang sudah dilaksanakan di 2015-2016, sudah sangat variatif. Banyak jangkauan yang sudah disentuh. Kita berharap dari waktu ke waktu kontribusinya semakin dirasakan, baik dari pemerintah daerah secara khusus, penyelenggara penyiaran, dan masyarakat secara umum serta edukasi untuk masyarakat,” kata Yuswandi, saat menerima KPID Babel, Selasa 17 Januari 2017.
Ia menambahkan, pelayanan yang diberikan oleh KPID berbeda dengan pelayanan lain yang langsung dirasa dan terlihat manfaatnya. KPID kata dia, memberikan pelayanan yang manfaatnya tidak bisa terlihat tetapi bisa dirasa. “Tapi esensinya makna dasarnya pada akhirnya akan dirasakan manakala berjalannya baik, masyarakat tak terasa bahwa itu kontribusi KPID,” katanya.
Pemprov Babel, tambah Yuswandi, akan mensupport keberadaan KPID di Babel. Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri ini juga bepesan agar komunikasi yang baik tetap dapat dipertahankan.
“Tolong titipkan komunikasi yang baik, sekretariat dan komisioner tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, difasilitasi dengan baik, susun kegiatan, dan bisa saja ada semacam reward,” pesannya.
Dia juga menyarankan bukan saja dengan pemerintah provinsi, KPID juga harus membuka ruang dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sehingga tujuan mulia itu dapat dirasakan seluruh masyarakat Bangka Belitung.
“Ya, kita minta juga ada keterlibatan pemkab dan pemkot dalam hal ini. Nanti bisa kita fasilitasi. Acaranya di Pemprov juga boleh,” harap Yuswandi.
Ketua Komisioner KPID Babel, Rusdiar, didampingi komisioner dan anggota lainnya, dalam audiensi ini, berharap arahan dan perhatian Pemprov Babel terhadap perkembangan dan kemajuan KPID. “Anggaran kita di 2017 dibantu cukup signifikan, agak beda dari tahun sebelumnya, mudah-mudahan dengan anggaran ini bisa kita maksimalkan,” ujar Rusdiar.
Ia menambahkan, KPID bukan hanya memberi sanksi apabila lembaga penyiaran salah tapi apresiasi dengan harapan dapat meningkatan wisata di Babel. “Semestinya kita juga memanfaatkan stasiun televise untuk promosi wisata, apalagi Belitung, pariwisatanya sudah booming,” imbuhnya.
Rusdiar menyampaikan beberapa poin penting terkait eksistensi KPID yang merupakan instrumen penting penyiaran yang harus dicanangkan bersama-sama pemerintah daerah seperti penggalakan literasi media yang harus disampaikan masyarakat dengan keterlibatan berbagai pihak.
“Kami juga minta izin bisa diberikan koordinasi dengan dinas pendidikan khususnya berkenaan dengan literasi media ke sekolah-sekolah yang ada di Babel agar program yang sudah dibuat dapat termaksimalkan, disamping itu kami juga minta koordinasi dengan dinas kesehatan berkenaan dengan iklan layanan kesehatan tradisional yang ditengarai harus mendapatkan lisensi kesehatan agar informasi kesehatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Rusdiar.
Selain itu, KPID juga minta dibukakan akses untuk bisa bekerjasama dengan PKK provinsi agar keterlibatan ibu-ibu PKK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menelaah tontonan yang layak dan cerdas serta memberikan efek positif kepada masyarakat.
Audiensi ini, dihadiri ketua, wakil ketua, koordinator bidang kelembagaan, perizinan dan pengawasan isi siaran. Selain komisioner KPID dalam Audiensi itu turut hadir juga kepala Diskominfo Babel, Suharto dan Kepala Sekretariat KPID Babel Ahmad Fauzan. Red dari KPID Babel
Medan - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi dengar pendapat (EDP) terhadap permohonan empat lembaga penyiaran jasa penyiaran radio di Sumatera Utara untuk mendapatkan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). EDP ini dilakukan sebelum menutup tahun 2016 yang akan berakhir beberapa hari lagi.
Pada kesempatan EDP masing-masing lembaga penyiaran, Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon dalam sambutan awalnya menyatakan, bahwa evaluasi dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisioner KPID Sumut adalah untuk menindaklanjuti permohonan masing-masing pimpinan lembaga penyiaran untuk mendapatkan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Kominfo.
Medan - Tujuh Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2016-2019 telah dilantik beberapa waktu lalu, 4 Oktober 2016.Ketujuh komisioner tersebut adalah Adrian Azhari Akbar Harahap, Muhammad Syahrir, Rachmad Karo-Karo, Jaramen Purba, Parulian Tampubolon, Mutia Atiqah dan Ramses Simanullang
Palu - Gubernur Sulawesi Tengah, H. Longki Djanggola, melantik tujuh Anggota KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Sulawesi Tengah Periode 2016-2019 pada Selasa, 27 Desember 2016, bertempat di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng.
Bandung – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, menggelar Malam Anugerah KPID Jabar Award 2016, di Hotel Panghegar Bandung, Jumat (18/11/16). Gelaran ini bertujuan sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat, yang sudah berusaha menyuguhkan siaran yang menghibur secara sehat, mendidik, mengandung informasi bermanfaat, serta menjadi media kontrol dan perekat sosial.
