Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Maret 2018

Dilihat: 17515

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta harus jadi barometer bagi KPID di seluruh Indonesia, sebagai lembaga negara independen yang mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Harapan itu disampaikan Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis saat memberi pengarahan pada Rapat Kerja KPID Provinsi DKI Jakarta, di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat,  Senin (19/3/2018).
 
“Jika eksistensi KPID di DKI Jakarta tidak terlihat dikhawatirkan akan merembet ke daerah-daerah lain.  Raker ini adalah momentum awal bagi KPID DKI dalam mewujudkan siaran yang tidak hanya bermanfaat tapi juga mencerdaskan masyarakat,” tegas Yuliandre Darwis.

Yuliandre mengaku optimis KPID DKI Jakarta dapat menunjukkan eksistensi  dan kinerja terbaik dengan susunan komisioner yang ada saat ini. “Saya punya harapan besar terhadap KPID DKI Jakarta,  agar kita bisa bersama-sama membangun dan memperjuangkan hak masyarakat mendapatkan mewujudkan penyiaran bermartabat,” papar Yuliandre.

Apalagi, lanjut Yuliandre, dalam waktu dekat bangsa Indonesia menghadapi agenda politik nasional yang membutuhkan kontribusi KPID dalam melakukan pengawasan konten-konten siaran dari radio dan televisi lokal di seluruh daerah. 

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P. Ahmad yang hadir dalam Raker KPID DKI Jakarta yang mengambil tema “Konsolidasi Kelembagaan untuk Mewujudkan Penyiaran Bermartabat.” Menurutnya, KPID DKI Jakarta harus menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga mengedukasi masyarakat.

“Masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan memahami keberadaan dan fungsi KPID DKI Jakarta. Untuk itu, KPID DKI Jakarta  harus melakukan sosialisasi intensif hingga ke tingkat wilayah, jika perlu hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan,” ujar Riano.

Politisi PPP ini menegaskan,  DPRD DKI Jakarta siap mendukung kebijakan dan langkah yang diambil KPID DKI Jakarta. “Lakukan terobosan yang sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadikan raker ini untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi KPID DKI,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan mengatakan, pihaknya bertekad melakukan berbagai terobosan di lembaga yang dipimpinnya. “Selain melakukan konsolidasi kelembagaan agar KPID punya dukungan anggaran yang memadai, kami juga sudah siapkan program yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Kawiyan.

Rapat kerja KPID yang berlangsung selama sehari penuh membahas dan menyusun program untuk tahun 2019. Riano P Ahmad yakin Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan anggaran terhadap program-program yang dibuat KPID. Red dari KPID DKI

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Maret 2018

Dilihat: 22523

Koordinator Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Sonakha Yuda Laksono.

Semarang - Peran lembaga penyiaran sangat strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Koordinator Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Sonakha Yuda Laksono menyatakan, edukasi antinarkoba bisa dilakukan lembaga penyiaran melalui sejumlah program. Di antaranya program pemberitaan, sisipan program acara, iklan layanan masyarakat (ILM) dan lain-lain.

Hal itu disampaikan Sonakha saat menghadiri  Rapat Sinergitas bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, Selasa (6/3/2018). Pengelola media lokal televisi, radio dan pengelola bioskop di Kota Semarang turut hadir dalam rapat.

Sonakha mengutip survei Consumer Media View yang dilakukan Nielsen pada 2017. Survei tersebut menunjukkan, lembaga penyiaran, terutama televisi masih menjadi favorit masyarakat untuk mengakses informasi. "Siaran lembaga penyiaran memiliki kekuatan untuk mengubah dan memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat," kata Sonakha di kantor BNNP Jawa Tengah.

Menurutnya, lembaga penyiaran mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika sekaligus cara penanggulangannya. Penyebaran informasi secara masif akan mendorong masyarakat berperan aktif mencegah penyalahgunaan narkotika.

Sonakha menyatakan sesuai Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.

Sonakha menambahkan, iklan layanan masyarakat untuk lembaga penyiaran swasta paling sedikit 10 persen dari siaran iklan niaga. Sedangkan untuk lembaga penyiaran publik paling sedikit 30 persen dari siaran iklannya.

Mengacu Peraturan KPI No 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50 persen dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat perhari.

"Di luar ketentuan itu, lembaga penyiaran wajib memberikan potongan harga khusus sekurang-kurangnya 50 persen dari harga siaran iklan niaga dalam slot iklan layanan masyarakat," kata Sonakha.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Tengah Susanto mengatakan, permasalahan narkoba di Indonesia terus meningkat. Dia menyebutkan, survei BNN dan UI pada 2017 menunjukkan jumlah penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi di Indonesia sebesar 3,3 juta jiwa. Sementara yang mati karena over dosis sebanyak 30 perhari.

Menurut Susanto, salah satu penyebabnya adalah  minimnya daya mobilisasi gerakan penanganan narkoba. "Perlu upaya menggalakkan pendayagunaan sumber daya seluruh komponen. Harus dilakukan secara berkelanjutan," katanya. (*)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Maret 2018

Dilihat: 18281

Pekalongan - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menggelar seminar literasi media di Kampus Universitas Pekalongan (Unikal), Selasa (28/2/2018). Seminar bertajuk "Generasi Muda Cerdas Bermedia" itu melibatkan pelajar, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan di Pekalongan dan sekitar.

Komisioner KPID Jawa Tengah, Dini Inayati mengatakan, seminar literasi media bertujuan memberikan pemahaman tentang kontruksi media. Ia menjelaskan, saat ini sudah ada regulasi yang mengatur penyiaran, yaitu Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran. Negara juga sudah mempunyai regulator yang mengawal penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPID yang bertugas di tingkat provinsi.

Regulator tersebut, kata Dini, melayani perizinan, pengawasan isi siaran dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM). "Pengawasan tak hanya domain KPI/ KPID, tetapi juga perlu peran aktif masyarakat," katanya.

Menurut Dini, frekuensi yang dipakai oleh lembaga penyiaran adalah sumber daya alam terbatas yang dikelola negara. Frekuensi tersebut harus dikelola untuk kepentingan publik.

"Masyarakat sebagai publik berhak berperan mendorong siaran berkualitas dengan menjadi publik yang cerdas bermedia," kata Dini.

Wakil Ketua KPID Jawa Tengah, Asep Cuwantoro, S.Pd.I, M.Pd. yang didapuk sebagai narasumber menyampaikan, media saat ini cenderung mendoktrin pola pikir masyarakat. Konten yang disuguhkan kepada masyarakat hanyalah konten yang menguntungkan industri media. Tak hanya itu, banjir informasi juga meluap hingga ruang privat. Asep mengajak peserta agar cerdas memilih informasi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Hukum Unikal, Dr. Nurul Huda, SH. M.Hum. menyinggung soal regulasi penyiaran. Menurut dia, Undang-Undang sebagai produk politik sarat dengan kepentingan. Dengan demikian, menurutnya regulasi yang dihasilkan tidak tegas. Ada upaya pelemahan tugas dan fungsi KPI. Di sisi lain, lanjutnya, kepekaan sosial dan sensor mandiri masyarakat juga lemah.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Unikal, Nisa'ul Mas Ula, mengatakan kegiatan literasi media sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama mahasiswa. Menurutnya, saat ini masyarakat dijajah oleh program-program televisi yang tidak bermanfaat.

"Literasi media membuka mata mahasiswa untuk bisa menyaring tontonan yang ada di televisi," katanya. (*)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Maret 2018

Dilihat: 24856

Samarinda - Sejumlah tokoh dan lembaga penyiaran memperoleh penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Malam Apresiasi KPID yang berlangsung pada Minggu (4/3/2018) di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Kaltim.

Selain televisi dan radio lokal serta para tokoh penyiaran, KPID juga memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah, Kepala Dinas, Anggota DPRD, KPU Daerah, dan beberapa instansi.

“Kami bersyukur, dengan keterbatasan anggaran dan proses hibah yang sedang berjalan, acara ini terselenggara dengan cukup meriah,” kata Ketua KPID Kaltim, Suarno.

Wakil Ketua KPID Kaltim sekaligus ketua panitia penyelenggara acara, Akbar Ciptanto, menambahkan, acara ini momentum awal pihaknya untuk menyelenggarakan Anugerah KPID di masa mendatang. “Mengingat sejak 2012 kamu tidak lagi menyelenggarakan KPID Awards karena pelbagai kendala,” tambahnya.

KPID Kaltim yang menaungi 105 lembaga penyiaran, baik publik, berjaringan, lokal, maupun berlangganan, televisi dan radio, juga menggelar diskusi singkat mengenai revisi UU Penyiaran dan Surat Edaran mengenai Penyiaran Pemilu yang menghadirkan Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Mayong Suryo Laksono. Acara tersebut dipandu oleh Ketua KPID Kaltim Suarno. ***