Temanggung -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Muhammad Aulia Assyahiddin, bersama Komisioner KPID Jateng Kaneko Gati Wacono dan rombongan, melakukan kunjungan dan monitoring ke Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Temanggung TV. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (25/2/2025) di kantor LPPL Temanggung TV, Jl. S. Kadar Maron Nomor 21, Kedungumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung.

Kedatangan tim KPID Jateng disambut oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo Temanggung sekaligus Direktur Umum LPPL Temanggung TV, Andina Dyah Rahayu. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Dewan Pengawas LPPL Temanggung TV Hamidulloh Ibda, Kepala Bidang News Rizal Ifan Chanaris, dan Kepala Bidang Program Suryo Pranoto.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi antara KPID Jateng dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) serta LPPL se-Jawa Tengah yang digelar pada Kamis (13/2/2025) sebelumnya.

Muhammad Aulia Assyahiddin menyatakan kesediaan KPID Jateng untuk mendukung kemajuan Temanggung TV, terutama setelah pelantikan Bupati Temanggung yang baru. "Jika diperlukan, kami siap mengawal kebijakan dan penganggaran untuk Temanggung TV kepada Bupati," ujarnya.

Aulia menilai Temanggung TV sebagai salah satu LPPL TV terbaik di Jawa Tengah dari segi sarana prasarana, program, dan prestasi. Di Jawa Tengah, hanya ada tiga LPPL TV, yaitu Temanggung TV, Batik TV Pekalongan, dan Kebumen TV. Oleh karena itu, Temanggung TV menjadi aset daerah yang perlu dijaga dan dikembangkan.

KPID Jateng juga memberikan masukan agar komunikasi antara Temanggung TV dengan Bupati, jajarannya, dan DPRD dapat berjalan lebih baik. "Jika belum ada program, bisa dibuat program seperti 'DPRD Menjawab' atau 'Bupati Memberi Solusi'. Melalui program semacam ini, mereka akan lebih memahami kondisi di lapangan dan semakin peduli terhadap Temanggung TV," pesan Aulia.

Sebelum berkunjung ke Temanggung TV, tim KPID Jateng telah melakukan monitoring di LPPL eRTe FM yang juga mengadakan acara Talkshow.

Sementara itu, Andina Dyah Rahayu mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Temanggung TV mengalami penurunan anggaran. "Kami harus bekerja keras menutup biaya produksi dengan mencari iklan secara lebih masif," jelasnya.

Andina juga menjelaskan bahwa untuk kelengkapan organisasi, masa jabatan Dewan Pengawas telah diperpanjang. Sementara itu, dirinya ditunjuk sebagai Direktur Umum, sedangkan posisi Direktur Utama masih menunggu arahan dan kebijakan dari pimpinan.

Hamidulloh Ibda, Dewan Pengawas LPPL Temanggung TV, menambahkan bahwa masalah anggaran perlu dipahami secara lebih mendalam. "Ada yang belum paham di tingkat pimpinan bahwa anggaran untuk Temanggung TV tidak utuh. Anggaran tersebut dibagi untuk tiga lembaga, yaitu Temanggung TV, eRTe FM, dan Media Center. Padahal, anggaran yang terlihat besar itu harus dibagi tiga," jelas Ibda.

Ibda menekankan pentingnya pemahaman dan solusi agar Temanggung TV mendapat perhatian lebih, selain juga mencari sumber pendapatan di luar APBD.

Pihak LPPL Temanggung TV mengucapkan terima kasih atas masukan dan dukungan dari KPID Jateng yang telah mendorong kemajuan lembaga penyiaran lokal ini. Red dari berbagai sumber

 

 

Mamuju -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat mengingatkan lembaga penyiaran untuk menyesuaikan konten siaran selama Ramadan 1446 H. Komisioner KPID Sulbar, Nur Ali, menegaskan bahwa siaran yang tidak sesuai dengan nilai Ramadan harus dibatasi.

"Kami mendorong agar siaran yang sebelumnya banyak mengandung sifatnya hura-hura lebih diarahkan ke program religi. Ini penting untuk menjaga kekhusyukan ibadah dan menghormati umat Islam yang menjalankan puasa," ungkap Nur Ali saat wawancara live di RRI Mamuju, Senin, 24/02/2024.

Penyesuaian siaran tidak harus dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Di daerah dengan jumlah Muslim yang lebih sedikit, penyesuaian tetap diterapkan dengan mempertimbangkan aspek toleransi dan keberagaman.

Nur Ali menyampaikan bahwa selama ini lembaga penyiaran di Sulawesi Barat telah menunjukkan komitmen dalam menyiarkan program Ramadan. Siaran religi di televisi dan radio mendapat apresiasi dari masyarakat.

Ia juga menyoroti peran RRI Mamuju yang selalu menghadirkan siaran Ramadan yang ditunggu pendengar. Program seperti siaran subuh dan menjelang buka puasa menjadi bagian penting dalam menemani umat Muslim beribadah.

KPID Sulbar juga meminta kepada lembaga penyiaran untuk semakiin kreatif mengemas program program siarannya dan  diharapkan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Red dari berbagai sumber

 

 

Pontianak -- Komisi I DPRD Kalimantan Barat melaksanakan rapat kerja dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalbar, beberapa waktu lalu. Rapat kerja dua lembaga tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalbar membahas evaluasi program kegiatan 2024.

“Raker yang dilakukan ini membahas mengenai evaluasi program kegiatan tahun 2024,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Rasmidi.

Tak hanya itu saja, Rasmidi mengatakan, rapat kerja ini juga membahas laporan menjelang masa berakhir jabatan serta hal-hal terkait yang berkenaan bidang tugas Komisi 1 DPRD dan lainnya.

Di sisi lain, Rasmidi juga turut mengapresiasi kinerja KPID dengan berbagai program kerja. Salah satunya yaitu membantu pemerintah dalam memantau kondisi situasi blank spot di perbatasan.

Ketua KPID, Deddy Malik dalam paparannya memberikan apresiasi terhadap dukungan DPRD sehingga dapat mengalokasikan anggaran bagi perencanaan gelaran KPID Award 2025.

Event pemberian reward terhadap lembaga penyiaran ini diadakan KPID sebagai penghargaan terhadap lembaga penyiaran yang memproduksi serta menayangkan program siaran yang berkualitas sesuai P3SPS penyiaran. Red dari berbagai sumber

 

 

Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali telah menyeleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali. Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang digelar pada Senin (17/2/2025), sebanyak tujuh orang terpilih sebagai anggota KPID Bali periode 2024-2027.

Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama menyatakan bahwa ketujuh anggota terpilih telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Kriteria penilaiannya keterampilan komunikasi, kedalaman wawasan, pengalaman manajerial, dan pendidikan," kata Budiutama kepada detikBali, Selasa (18/2/2025).

Budiutama menjelaskan anggota terpilih akan diusulkan ke pimpinan DPRD Bali dan Gubernur Bali untuk ditetapkan dan dilantik sebagai anggota definitif.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap KPID Bali dapat menjalankan fungsi pengawasan yang ketat di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi penyiaran saat ini.

"Baik kepada pihak penyelenggara penyiaran, publik, swasta, komunitas, dan berlangganan," ujar Budiutama.

Selain itu, ia juga berharap KPID Bali mampu merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu siaran yang kompetitif, mendidik, dan menghibur.

Dari tujuh anggota terpilih, lima di antaranya merupakan petahana. Berikut daftar nama beserta nilai mereka:

I Gede Agus Astapa (2.930).

I Wayan Suyadnya (2.891).

I Gusti Putu Putra Mahardika (2.877).

I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan (2.867).

Nyoman Adi Sukerno (2.864).

Ida Bagus Gde Yogi Jenana Putra (2.813).

Endi Kusmadheni (2.791). Red dari berbagai sumber

 

Hak Cipta © 2025 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.