- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 14372
Medan – Sepanjang tahun 2017, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memberi teguran dan pembinaan pada 31 lembaga penyiaran (televisi dan radio) yang melanggar isi siaran.
Hal itu dikatakan Komisioner KPID Sumut, Jaramen Purba, disela-sela konferensi pers di Kantor KPID Sumut, Medan, Rabu (22/11/2017).
“Dari 31 lembaga yang melanggar, ada yang kita bina dengan cara memanggil lembaga penyiaran yang bersangkutan agar tidak menayangkan kembali siaran yang melanggar peraturan perundang-undangan dan ada juga yang kita berikan sanksi berupa teguran tertulis,” sebutnya.
Untuk lembaga penyiaran berlangganan yang melanggar UU Penyiaran, maka untuk penindakannya KPID Sumut berkoordinasi dengan KPI Pusat. Laporan pelanggaran ada yang didapat langsung dari hasil monitor tim terhadap isi siaran. Ada juga dari laporan masyarakat.
“Hanya saja sejauh ini laporan dari masyarakat masih minim. Di Medan laporan itu beberapa waktu lalu hanya ada dari masyarakat di Kampung Madras. Mereka merasa terhina dengan tayangan Stand Up Comedy yang menghina mereka di sana,” ujar Parulian.
Beberapa isi siaran yang ditegur tersebut di antaranya program acara Refleksi yang ditayangkan DAAI TV pada 17 Oktober 2017. Program siarannya menampilkan/mengeksploitasi bagian tubuh tertentu dari seorang penari. Landasan hukum pelanggarannya yakni SPS Bab XII Pasal 18 Huruf (h) dan SPS Bab X Pasal 15 Ayat 1.
Selanjutnya ada lagi program Jejak Petualang dari Trans 7 pada 4 Oktober 2017. Program ini menampilkan adegan memakan hewan sejenis ulat pohon dengan cara yang tidak lazim, sehingga menimbulkan kesan menjijikkan. Landasan hukumnya yakni SPS Bab XIII Pasal 23 (e), SPS Bab X Pasal 15 Ayat 1 dan masih banyak lagi program lainnya yang ditampilkan melanggar isi siaran.
“Kalau untuk lembaga penyiaran yang izinnya dicabut itu tidak ada. Karena mencabut izin itu kewenangan Kementerian Kominfo. Kita sifatnya hanya merekomendasikan saja. Meskipun rekomendasi kita tidak begitu banyak yang direspons,” sebutnya lagi.
Bukan hanya itu, dalam jumpa pers tersebut KPID juga memaparkan beberapa lembaga penyiaran radio di Sumut yang izinnya telah diproses KPID. Secara kelembagaan, saat ini KPID Sumut juga telah mengajukan anggaran untuk memperoleh dana hibah Rp 7,2 miliar.
“Karena kita masih proses peralihan, kemarin kita sudah ajukan anggaran untuk memperoleh dana hibah Rp 7,2 miliar untuk tahun 2018. Kemarin sudah ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di dewan. Semuanya sedang proses,” kata Syahrir.
Pihaknya berharap dana hibah untuk KPID tersebut dapat terealisasi, mengingat kendala KPID dalam hal sosialisasi peran dan fungsinya sangat diperlukan. Apalagi masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan fungsinya.
Dalam konferensi per situ, hadir pula Ketua KPID Sumut, Parulian Tampubolon, Mutia Atika Koordinator Bidang Perizanan, Ramses Simanullang, Anggota Bidang Perizinan dan M Syahrir, selaku Komisioner Bidang Kelembagaan. Red dari Analisadaily
Jakarta – Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio, meminta lembaga penyiaran swasta (LPS) di kawasan perbatasan antar negara untuk mengurus izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Lembaga penyiaran yang berizin merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Semarang - Setelah resmi diangkat sebagai Komisioner KPID dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.23/4 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017, tujuh Komisioner KPID Jateng menggelar rapat pleno perdana pada Selasa, 21 Februari 2017 lalu. 
