Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 15 April 2026

Dilihat: 50

Manado - Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan KPID Sulawesi Utara menggelar kegiatan peningkatan kompetensi kebahasaan dan penyiaran bagi penyiar radio serta pembuat konten. Kegiatan ini berlangsung di kantor Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (10/4/2026), diikuti oleh pekerja media elektronik di Sulawesi Utara, serta dihadiri oleh Tim Ahli Gubernur Sulawesi Utara, Magdalena Wullur.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Januar Pribadi, mengatakan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir dan kebiasaan masyarakat, termasuk dalam penggunaan bahasa. Menurutnya, Bahasa Indonesia berperan strategis sebagai simbol dan identitas bangsa, bahasa persatuan, serta bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, sekitar 2,07 juta penduduk Sulut merupakan pengguna internet. Sebagian besar di antaranya mengakses berita dan informasi melalui media daring. Untuk itu, pekerja media sebagai garda terdepan memiliki tanggung jawab untuk menjaga mutu bahasa di ruang publik.

“Dengan target Indonesia Emas 2045, kami berharap Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Untuk mencapainya, diperlukan dukungan semua pihak, termasuk pekerja media,” ujar Januar.

Ia menambahkan bahwa upaya tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengamanatkan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik sebagai bentuk penghormatan terhadap bahasa negara.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara, Reidi Sumual, mengapresiasi kolaborasi ini. Ia menyebutkan bahwa kerja sama tersebut merupakan yang pertama antara KPID Sulawesi Utara dan Balai Bahasa dalam peningkatan kompetensi kebahasaan dan penyiaran bagi pekerja media elektronik. Penguatan kompetensi sangat penting agar pekerja media tidak menormalisasi kesalahan berbahasa dalam pemberitaan.

"Media daring masih memiliki peluang untuk memperbaiki kesalahan, berbeda dengan media elektronik yang menyampaikan informasi secara langsung kepada pendengar dan penonton," tegasnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya penyuluh Balai Bahasa Anas Nurdin dan Akhmad Zulkarnain yang membawakan materi studi kasus kebahasaan, serta Penerjemah Ahli Madya Irene D.C. Rindorindo dan Reidi Sumual menyampaikan materi teknik  dan praktik wawancara yang menarik.

Peningkatan kompetensi ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Berbahasa Indonesia. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara juga berencana membentuk tim pengawasan pengutamaan Bahasa Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 April 2026

Dilihat: 57

Padang -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) mendorong seluruh lembaga penyiaran radio dan televisi untuk menjaga kualitas konten siaran agar selaras dengan nilai adat istiadat dan budaya di Ranah Minang.

Pengawasan ketat juga diterapkan terhadap konten yang dianggap tidak sesuai, termasuk konten yang mengarah atau berbau LGBT.

Menurut Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPID Sumbar, Nofal Wiska, pihaknya berkomitmen memperkuat pengawasan isi siaran agar tidak lari dari filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Kami terus mendorong lembaga penyiaran untuk memproduksi dan menayangkan konten yang mendidik, menghibur, sekaligus menjaga kearifan lokal Sumatera Barat. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap konten yang bertentangan dengan norma agama, adat, dan budaya masyarakat Minangkabau, termasuk konten LGBT,” ujar Nofal Wiska.

Pernyataan ini sejalan dengan upaya penataan struktur organisasi baru KPID Sumbar periode 2026–2029 yang baru saja dilakukan. KPID memecah Bidang Pengawasan Isi Siaran menjadi dua, yaitu Pengawasan Isi Siaran Televisi dan Pengawasan Isi Siaran Radio, guna meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah perkembangan media penyiaran yang semakin pesat.

Sementara itu, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumbar, Riki Chandra, mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar untuk melahirkan landasan hukum terkait konten yang bertentangan dengan agama, adat dan budaya di Sumbar.

"Landasan hukum dalam bentuk Perda ataupun Pergub sejatinya hadir menjadi benteng moral generasi muda, sekaligus mempertegas peran pemerintah menjaga ruang publik dari hal yang bertentangan dengan ABS-SBK," kata Riki didampingi Anggota KPID lainnya, Jonnedi, Yogi Afriandi dan Oldsan Bayu Pradipta.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) secara peraturan perundang-undangan memang hanya bisa mengawasi televisi dan radio yang menggunakan frekwensi publik. Namun, KPID Sumbar berkomitmen untuk berperan serta melakukan pencerdasan masyarakat dalam penggunaan media sosial.

"Insya Allah KPID Sumbar akan melakukan langkah progresif untuk media sosial. Ini penting dilakukan mengingat dampak luas bagi maayarakat Sumbar, walaupun kewenangan KPID tidak sampai ke sana. Paling tidak, kita berupaya mengimbau dan mengingatkan," sambung Ketua KPID Sumbar, Yusrin Tri Nanda yang diamini Wakil Ketua Jimmy Syah Putra Ginting. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 14 April 2026

Dilihat: 62

Ambon – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku menggelar diskusi terbatas bertema “Proyeksi Penguatan Penyiaran Lokal yang Adaptif dan Berdaya Saing di Era Digital”. Kegiatan ini menghadirkan tiga pemateri, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus F. Renwarin, bersama Ketua KPI Pusat Dr. Muhammad Reza, M.I.kom dan Ketua Komisi I DPRD Maluku Solihin Buton, yang berlangsung di Karang Panjang, Ambon, Selasa (14/04/2026).

Dalam pemaparannya, Titus F. Renwarin menyampaikan apresiasi atas peresmian kantor baru KPID Maluku sekaligus menegaskan pentingnya penguatan penyiaran lokal di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

“Kami memandang perlu adanya langkah strategis, termasuk kemungkinan penyusunan peraturan daerah yang dapat memperkuat peran penyiaran lokal agar ke depan bisa lebih berkembang dan berdaya saing,” ujarnya.

Titus juga menyoroti masih adanya wilayah blank spot di Maluku, khususnya di daerah terpencil dan pegunungan, yang berdampak pada keterbatasan akses informasi bagi masyarakat.

“Masih banyak wilayah yang mengalami blank spot, sehingga masyarakat mengalami ketertinggalan informasi. Ini menjadi perhatian serius yang perlu kita tangani bersama,” katanya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong adanya kolaborasi antara KPID, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam mendukung pembangunan infrastruktur komunikasi.

“Kami berharap ada kerja sama yang kuat, termasuk dengan pemerintah pusat, karena jika hanya mengandalkan daerah, tentu cukup berat dari sisi pendanaan,” tambahnya.

Selain itu, Dirinya menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam menjaga keseimbangan informasi di tengah derasnya arus informasi di media sosial.

“Kami berharap lembaga penyiaran dapat menghadirkan informasi yang berimbang dan menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna mendorong penyiaran lokal di Maluku yang lebih adaptif, kompetitif, dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat di era digital.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Komisi I, Ketua KPID Maluku beserta Wakil Ketua dan Anggota Komisioner KPID Maluku, Perwakilan RRI, Ikatan Jurnalis TV Maluku, para peserta diskusi terbatas. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 13 April 2026

Dilihat: 72

Palembang -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar kegiatan literasi media di SMP Negeri 35 Palembang, Kamis (9/4/2026) lalu. Kegiatan ini mengangkat tema tentang pentingnya konsumsi media sehat, untuk membantu pelajar lebih bijak dalam menyaring informasi di era digital.

Kegiatan yang digelar Bidang Kelembagaan KPID Sumsel itu, dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumsel, jajaran KPID Sumsel, guru, serta ratusan siswa.

Wakil Ketua KPID Sumatera Selatan, Hasandri Agustiawan, mengatakan, literasi media menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda, di tengah derasnya arus informasi di media sosial maupun platform digital lainnya.

Menurut dia, pelajar perlu memahami cara memilih tayangan yang sehat, edukatif, dan sesuai usia. Selain itu, siswa juga diajak mengenali ciri-ciri konten yang mengandung hoaks, kekerasan, maupun unsur negatif lainnya.

"Kami ingin siswa lebih kritis dalam memilih tontonan dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya," ujar Hasandri Agustiawan saat menyampaikan materi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Sumsel, Septriandi Setia Permana, menegaskan bahwa literasi digital dan literasi media kini menjadi bagian penting dalam kehidupan pelajar.

Ia menilai, perkembangan teknologi membuat siswa semakin mudah mengakses berbagai informasi. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa banjir informasi atau information overload.

Dalam kesempatan yang sama, narasumber dari Diskominfo Sumsel, Nani Dwiyanti, memperkenalkan konsep Digital Zen kepada para siswa.

Konsep tersebut mengajak pelajar untuk lebih sehat dalam menggunakan media digital melalui tiga langkah sederhana, yakni menghapus konten yang bersifat toxic, menjaga ruang digital tetap positif, dan menggunakan mode fokus agar tidak mudah terdistraksi saat belajar.

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut, karena dinilai dapat membantu siswa memahami dampak positif dan negatif media digital. Para guru berharap edukasi serupa terus dilakukan agar pelajar semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Melalui kegiatan ini, KPID Sumsel berharap para siswa mampu menjadi pengguna media yang lebih kritis, selektif, dan bertanggung jawab. Literasi media dinilai penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh informasi palsu serta dapat memanfaatkan media untuk hal-hal yang lebih produktif. Red dari berbagai sumber