Bandung: Sebagai daerah dengan daftar pemilih tetap (DPT) tertinggi dan memiliki tingkat kerawanan tertinggi ke-3 di Indonesia, Jawa Barat menjadi perhatian banyak pihak, baik itu masyarakat, pemerintah hingga lembaga penyiaran guna memastikan pesta demokrasi berjalan aman dan lancar. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Barat, Adiyana Slamet mengajak seluruh insan penyiaran untuk menjunjung tinggi netralitas dalam kontestasi pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Adiyana dalam kegiatan Literasi Media yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, (11/12).
Dalam pandangan Adiyana, tidak bisa dipungkiri saat ini ada lembaga penyiaran yang dimiliki oleh peserta pemilu. Tetapi di balik kepemilikan itu, lembaga penyiaran merupakan entitas yang independen dan tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pemilik, kelompok, atau golongan tertentu. Lembaga penyiaran harus terselenggara untuk kepentingan masyarakat, tegasnya.
Pada prinsipnya, negara juga tidak melarang warga negara untuk mempunyai lembaga penyiaran. Namun dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan KPI (PKPI) nomor 4 tahun 2023 ditegaskan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh partisan. “Makanya hari ini kita lakukan literasi media untuk memastikan hak-hak publik itu terpenuhi,” ujarnya.
Hak publik itu diantaranya distribusi informasi politik untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dijelaskan Adiyana, regulasi dibuat untuk mengatur terpenuhinya hak tersebut. “Sehingga dalam konteks pemberitaan, penyiaran dan kampanye pemilu, walaupun institusi lembaga penyiaran punya relasi kuasa dalam kelompok tertentu, tapi jangan kemudian lembaga penyiaran itu digunakan untuk kepentingan owner atau pemilik," Jelasnya.
Selain itu, Adiyana mengingatkan pentingnya netralitas lembaga penyiaran untuk kemajuan bangsa, terlebih saat ini merupakan tahun politik yang akan menentukan nasib masa depan bangsa. Tidak hanya berbicara tentang bisnis, tapi mengenai politik praktis dalam pemilu. Apalagi lembaga penyiaran ini mampu menonjolkan figur tertentu, pilihan tertentu, dan juga citra politik. “Nah ini yang harus KPI tangkap sebagai institusi yang mempunyai peranan sangat strategis dalam pemilu, apalagi di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih paling banyak, " ungkapnya.
Kepada masyarakat, Adiyana mengajak untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi konten yang di sajikan oleh lembaga penyiaran, sehingga berita yang benar, netral, tidak memihak, menjadi sajian nyata dari televisi dan radio. Hal ini menjadi bentuk konkrit dari lembaga penyiaran dalam mencedaskan pemilih agar pada 14 Februari nanti, pilihan yang diambil didasari atas informasi yang clear dan valid.
Namun seandainya, masyarakat menemukan ada berita yang tidak proporsional, iklan yang tidak membuka ruang setara untuk peserta pemilu, ataupun ada blocking time, Adiyana mempersilakan untuk melapor ke KPI. Temuan yang terbukti melanggar, kami akan segera kami tindak,” tegasnya.
