Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah mengharapkan pemda terus berkomitmen mengelola LPP Lokal agar lebih maju. LPP Lokal yang dulu dikenal dengan sebutan RSPD (Radio Siaran Pemerintah Daerah) saat ini pengelolaannya masih belum maksimal, seolah hanya memenuhi kewajiban mengudara, demikian disampaikan oleh Asep Cuwantoro, Komisioner Bidang Perizinan KPID Jateng, Senin kemarin, 20 April 2015.

Asep menilai, masih banyak pemda yang belum sepenuh hati mengelola LPP Lokal. Seperti alokasi anggaran minim, SDM yang ditugaskan kurang profesional dan sering dipindah (rolling) Dinas lain, sampai pada tuntutan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dibebankan besar pada pengelola LPP Lokal. "LPP Lokal jangan dibebani PAD yang besar agar orientasinya tidak bisnis karena bukan radio bisnis, melainkan pelayanan publik agar siarannya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik," tegas Asep.

Konversi RSPD menjadi LPP Lokal di 32 Kab/ Kota (Kecuali Kota Semarang, Kota Solo, dan Purwokerto/ Banyumas karena sudah ada RRI) yang ada di Jawa Tengah telah berhasil dan menjadi percontohan bagi Provinsi lain di Indonesia. Namun menurut Asep, keberhasilan tersebut harus dilanjutkan dengan komitmen pengelolaan yang baik. "Tidak cukup hanya dengan merubah bentuk saja, namun pengelolaannya harus diperhatikan agar LPP Lokal lebih maju lagi," kata Asep.

Media Publik

Meskipun sudah berubah bentuk menjadi LPP Lokal, Asep menyayangkan paradigma "corong pemerintah" masih melekat di beberapa LPP Lokal. Menurutnya, sesuai dengan amanat UU 32 tahun 2002, LPP Lokal adalah radio atau televisi milik publik bukan milik pemerintah, dibiayai oleh APBD, dan bersifat independen.

Asep menegaskan pihaknya memberikan apresiasi bagi Pemda yang sudah serius kelola LPP Lokal. Peran dan fungsi LPP Lokal harus dipahami secara benar agar komitmen meningkat. Melalui LPP Lokal pemerintah bisa mensosialisasikan program-programnya agar masyarakat tahu dan mendukung untuk mensukseskannya. Legislatif juga bisa menyuarakan kritik dan saran pembangunan. Tokoh masyarakat dan elemen lainnya juga bisa memanfaatkan keberadaan radio atau televisi publik.

Apabila sudah memahami betul manfaat keberadaan LPP Lokal, Asep berharap komitmen pemda terus meningkat. "Selain sebagai media informasi dan komunikasi, LPP Lokal juga bisa menjadi penyeimbang radio dan televisi swasta yang mengedepankan hiburan semata. LPP Lokal harus mengemas kearifan lokal menjadi program acara yang menarik," pungkas Asep. Red dari KPID Jateng