Semarang - Untuk memastikan lembaga penyiaran tidak menyiarkan siaran kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden di masa tenang, KPID Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melakukan pemantauan langsung ke lokasi lembaga penyiaran. Pantauan bersifat inspeksi mendadak (sidak) dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 8 Juli 2014. Tujuh komisioner KPID dengan didampingi Sekretariat turun langsung dibeberapa wilayah diantaranya kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Grogoban, Salatiga, Klaten, Semarang, dan Kendal.

Selain pemantaua langsung, KPID juga tetap memantau melalui alat pantau yang ada di Kantor KPID Jateng Jl. Trilomba Juang No.6 Semarang. Sebagaimana diketahui, KPID memiliki 11 tenaga pemantau yang ditugaskan merekam dan memantau siaran televisi nasional dan lokal dari detik ke detik. Untuk memantau radio dan televisi yang ada di daerah, KPID dibantu oleh kelompok pemantau (empat orang) di setiap kabupaten/ kota.

Menurut Asep Cuwantoro, Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah tujuan pemantauan lapangan tersebut adalah untuk mendapatkan informasi, data dan fakta terkait kepatuhan lembaga penyiaran pada peraturan siaran pemilu. Apabila ditemukan pelanggaran, KPID akan memberikan sanksi sesuai kewenangannya dalam Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Selain tidak menyiarkan iklan pemilu di waktu tenang, Asep berharap radio dan televisi kreatif menyiarkan iklan layanan masyarakat (ILM) seputar informasi pemilu pilpres. ILM tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. “Lembaga penyiaran sebagai salah satu pilar demokrasi harus ikut mensukseskan pemilu pilpres, harus kreatif dan jangah apatis karena bersiaran menggunakan frekuensi publik” tegas Asep melalui release yang dikirim ke redaksi.

Asep juga berharap radio dan televisi lokal di Jateng dapat memberikan informasi seputar pemilu pilpres melalui siaran berita, dialog, talkshow, dan acara lainnya untuk mengimbangi siaran televisi nasional yang cenderung berpihak dan tidak proporsional. “Radio dan televisi di Jateng jangan ikut-ikutan berpihak pada salah satu pasangan Capres dan Cawapres, karena akan menodai ruh lembaga penyiaran sebagai institusi bisnis yang menggunakan frekuensi milik publik”. Pungkas Asep.***