EKONOMI MEDIA PROGRAM DAKWAH DI TELEVISI: ANALISIS STRATEGI INDUSTRI PASCA ANALOG SWITCH-OFF DAN DIGITALISASI
Penulis: Evri Rizqi Monarshi Editor: Muh. Yahya Saraka Deskripsi Fisik: 16 cm x 23 cm, XVII + 274 hal Publikasi: Cetakan Pertama - Mei 2026
Buku ini merupakan usaha memperluas kajian tentang transformasi ekonomi media dakwah di Indonesia pada era disrupsi digital setelah diberlakukannya Analog Switch-Off (ASO). Migrasi Penyiaran dari analog ke digital tidak hanya berdampak pada aspek teknis siaran, tetapi juga mengubah struktur industri, perilaku audiens, model bisnis media, serta pola produksi dan distribusi dakwah baik di televisi maupun platform digital. Dengan menjadikan Program Damai Indonesiaku di TV One sebagai studi utama, buku ini memaparkan bagaimana dakwah bernegosiasi dengan logika pasar, algoritma digital, regulasi penyiaran, dan dinamika industri media yang semakin kompetitif. Dalam konteks fragmentasi audiens dan munculnya platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, dakwah tidak lagi beroperasi dalam satu ruang komunikasi linier, tetapi berada dalam ekosistem multiplatform yang menuntut adaptasi format, gaya penyampaian, dan strategi distribusi.
Kajian ini menggunakan kerangka teori ekonomi media (Picard), ekonomi politik komunikasi (Mosco), konsep audience commodity (Smythe), tipologi perilaku konsumsi media (McQuail), serta teori konvergensi dan platformisasi media (Jenkins; Poell, Nieborg & van Dijck). Melalui pendekatan tersebut, buku ini menelaah bagaimana dakwah mengalami komodifikasi, bagaimana otoritas keagamaan diredefinisi oleh algoritma dan viralitas, serta bagaimana televisi dan platform digital bersaing sekaligus saling melengkapi. Temuan buku ini menunjukkan bahwa program dakwah televisi tetap memiliki audiens loyal dan berperan sebagai ruang moderasi agama, sementara dakwah digital berkembang pesat berkat fleksibilitas format dan daya jangkau generasi muda. Keduanya membentuk ekosistem 4 dakwah hibrida yang menggabungkan otoritas institusional dan kedekatan digital.
Dengan melacak perubahan tersebut, buku ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mengenai masa depan dakwah, dinamika industri media, dan implikasinya bagi kebijakan penyiaran di Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, regulator, praktisi penyiaran, pelaku industri media, pengiklan, pendakwah, serta masyarakat luas yang ingin memahami perkembangan dakwah dan media di era digital yang terus berevolusi.
Talkshow dan Wacana Publik: Antara Idealisme Demokrasi dan Realitas Media Indonesia
Penulis: Aliyah Deskripsi Fisik: 15 cm x 21,5 cm, X + 120 halaman Publikasi: Cetakan Pertama, April 2026
Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual yang sederhana namun terus menghantui, muncul pertanyaan mengapa talkshow televisi, yang seharusnya menjadi ruang dialog paling demokratis di negeri ini, justru kerap berubah menjadi arena pertunjukan konflik yang lebih menghibur daripada mencerdaskan?
Pertanyaan itu bukan tuduhan. Ia adalah undangan untuk berpikir lebih serius tentang salah satu format siaran yang paling berpengaruh dalam kehidupan publik Indonesia. Talkshow bukan sekadar acara pengisi waktu luang, melainkan sebuah cermin yang memantulkan cara kita sebagai bangsa berdebat, mendengarkan, dan membentuk pendapat tentang hal-hal yang penting. Kualitas cermin itu, dengan demikian, adalah urusan kita bersama.
Buku ini ditujukan kepada siapa saja yang peduli pada kualitas ruang publik Indonesia: baik akademisi, jurnalis, praktisi televisi, mahasiswa komunikasi, regulator penyiaran, hingga penonton biasa yang pernah bertanya-tanya mengapa diskusi di layar kaca terasa begitu panas namun sering kali begitu dangkal. Semua pihak itu, dalam pandangan kami, adalah pemangku kepentingan yang sah atas kualitas wacana yang diproduksi media.
Setiap 1 April, Indonesia memperingati Hari Penyiaran Nasional (HPN). Di tahun 2026 ini, peringatan ke-93 tahun penyiaran nasional bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum krusial untuk melakukan refleksi mendalam: di tengah kepungan algoritma media sosial dan banjir informasi digital, sejauh mana kita masih menempatkan televisi dan radio sebagai "kompas" informasi dan hiburan keluarga?
Penetapan 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional memiliki akar sejarah yang kuat dalam semangat kebangsaan. Merujuk pada berbagai literatur sejarah, tanggal ini dipilih untuk mengenang berdirinya Solosche Radio Vereeniging (SRV) pada 1 April 1933 di Solo, Jawa Tengah.
SRV yang diprakarsai oleh Mangkunegoro VII merupakan radio pertama milik bangsa Indonesia (pribumi). Berbeda dengan stasiun radio milik Belanda, SRV menjadi alat perjuangan kebudayaan dan nasionalisme melalui siaran-siarannya. Melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2019, pemerintah secara resmi menetapkan tanggal ini sebagai Hari Penyiaran Nasional, sekaligus menegaskan bahwa penyiaran adalah instrumen vital dalam menjaga kedaulatan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Relevansi di Era "Post-Truth": Kembali ke TV dan Radio?
Saat ini, kita hidup di era di mana informasi tersebar dengan kecepatan cahaya, namun seringkali tanpa saringan. Hoaks dan misinformasi di media sosial sering kali menciptakan polarisasi. Di sinilah televisi dan radio memegang peran kunci sebagai rujukan informasi yang terverifikasi.
Lembaga penyiaran bekerja di bawah koridor hukum yang ketat, yakni Undang undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Setiap konten yang mengudara telah melalui proses editorial dan pengawasan yang berlapis. Mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio bukan berarti langkah mundur, melainkan langkah cerdas untuk mendapatkan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab.
Dari sisi hiburan, televisi dan radio menawarkan pengalaman kolektif yang sulit digantikan oleh layar gawai individu. Menonton televisi bersama keluarga di ruang tamu atau mendengarkan radio saat terjebak macet menciptakan ikatan sosial dan emosional yang hangat.
Prospek Penyiaran Indonesia: Adaptasi dan Kualitas
Menatap masa depan, dunia penyiaran Indonesia berada di persimpangan jalan yang menjanjikan. Pasca migrasi dari siaran televisi analog ke digital (ASO), tantangan berikutnya adalah diversifikasi konten. Digitalisasi bukan hanya soal jernihnya gambar atau bersihnya suara, tapi tentang keberagaman konten yang lebih spesifik dan berkualitas.
Karenanya, industri penyiaran masa depan akan sangat bergantung pada tiga hal:
Pertama, konvergensi media: kemampuan lembaga penyiaran untuk hadir di berbagai platform tanpa kehilangan jati diri sebagai media massa yang kredibel. Kedua, lokalitas konten: konten yang mengangkat kearifan lokal akan menjadi daya tarik unik yang tidak dimiliki oleh platform streaming global. Ketiga, literasi media: masyarakat yang cerdas akan menuntut siaran yang berkualitas, sehingga memacu lembaga penyiaran untuk terus berinovasi.
Pada tahun 2027 mendatang, industri penyiaran Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga Rp 109,6 triliun, didorong digitalisasi melalui strategi Komdigi 2025-2029 seperti siaran 5G dan Integrated Broadcast-Broadband (IBB). Radio dan TV harus beradaptasi dengan konvergensi digital, konten multiplatform dan perluasan ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) untuk tetap relevan. Prospek cerah ini menjanjikan pendapatan baru bagi industri sambil mempertahankan peran sosial, asal inovasi konten lokal dan bisnis iklan bisa dioptimalkan.
Penutup
Menyambut Hari Penyiaran Nasional, mari kita hidupkan kembali “ruang tamu” kita, dengan mengonsumsi televisi dan radio bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Jadikan media penyiaran sebagai sahabat yang menemani keseharian, penyaring informasi yang terpercaya dan jendela untuk melihat Indonesia yang lebih luas. Sebab dari frekuensi udara itulah, suara persatuan dan edukasi bangsa bisa terus digaungkan. Semoga industri penyiaran di tanah air tetap berdaya di tengah era disrupsi teknologi yang mengubah lanskap media secara signifikan. Selamat Hari Penyiaran Nasional 2026.
Setiap 1 April, Indonesia memperingati Hari Penyiaran Nasional sebagai momentum refleksi atas peran strategis media dalam kehidupan berbangsa. Tahun ini, tema “Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional” menjadi semakin relevan di tengah lanskap media yang kian terdigitalisasi.
Dulu, penyiaran menjadi pilar utama dalam membentuk opini publik dan menjaga ruang informasi yang sehat. Televisi dan radio hadir dengan prinsip tanggung jawab publik, membawa nilai dan kepentingan bangsa. Kini, ruang tersebut meluas ke ranah digital yang lebih terbuka, kompleks, dan sulit dikendalikan. Karena itu, semangat penyiaran tidak boleh hilang melainkan harus diperluas.
Ruang digital telah menjadi “ruang siaran baru” yang diakses jutaan anak Indonesia setiap hari. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 35,57% anak usia dini sudah bisa mengakses internet. Sekitar 48 persen pengguna internet adalah anak-anak dan Selain itu, lebih dari 80% anak-anak Indonesia mengakses internet setiap hari dengan durasi ratarata tujuh jam. Artinya, pembentukan karakter generasi muda kini berlangsung tidak hanya melalui penyiaran konvensional, tetapi juga platform digital.
Di sinilah kolaborasi menjadi kunci. Tema Hari Penyiaran Nasional tidak bisa dimaknai sempit sebagai kerja sama antar lembaga penyiaran semata. Kolaborasi harus diperluas ke seluruh ekosistem informasi, melibatkan platform digital, pemerintah, dan masyarakat, agar ruang informasi tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah.
Korelasi PP TUNAS
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Dalam kerangka ini, kehadiran regulasi yang dikenal sebagai PP TUNAS menjadi sangat strategis.
PP TUNAS menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas. Kewajiban penyaringan konten, verifikasi usia, serta perlindungan data anak menunjukkan bahwa negara berupaya menghadirkan prinsip tanggung jawab publik ke dalam ruang digital.
PP TUNAS dapat dipahami sebagai jembatan penting antara semangat penyiaran yang selama ini berorientasi pada kepentingan publik dengan realitas ruang digital yang cenderung didorong logika pasar. Melalui regulasi ini, negara berupaya menghadirkan kembali prinsip tanggung jawab publik ke dalam ekosistem digital yang selama ini berkembang tanpa standar yang setara.
Dengan demikian, PP TUNAS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membangun tata kelola ruang informasi yang lebih adil, berimbang, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Penguatan Ketahanan Nasional
Jika ditarik lebih jauh, upaya ini berkaitan langsung dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kualitas informasi dan karakter generasi mudanya. Apa yang dikonsumsi anak hari ini, baik melalui siaran maupun platform digital, akan membentuk cara berpikir mereka di masa depan.
Jika ruang informasi dipenuhi konten yang tidak sehat, maka yang terancam bukan hanya individu, tetapi juga kohesi sosial dan ketahanan ideologi bangsa. Sebaliknya, jika ruang tersebut dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi fondasi kuat dalam membangun generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter.
Di sinilah kolaborasi penyiaran menemukan relevansinya kembali. Penyiaran konvensional memiliki pengalaman panjang dalam menjaga kualitas konten dan kepentingan publik. Sementara itu, platform digital memiliki jangkauan dan pengaruh yang sangat besar. Ketika keduanya dapat berjalan dalam satu kerangka nilai yang sama, didukung oleh regulasi seperti PP TUNAS, maka ekosistem informasi yang sehat dapat benar-benar terwujud.
Namun, kolaborasi ini tidak akan berjalan tanpa kesadaran bersama. Pemerintah perlu memastikan adanya pengaturan yang setara (level playing field) antara penyiaran konvensional (televisi dan radio) dengan platform digital. Selama ini, penyiaran diikat oleh regulasi yang ketat dan berbasis kepentingan publik, sementara platform digital bergerak jauh lebih bebas.
Diperlukan kerangka regulasi yang lebih tegas dan setara, tidak hanya melalui kebijakan teknis, tetapi juga didukung oleh payung hukum yang lebih kuat, termasuk pada level undang-undang. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab publik yang selama ini menjadi fondasi penyiaran dapat diterapkan secara konsisten di seluruh ekosistem informasi.
Di sisi lain, platform digital juga perlu menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan tanggung jawab, tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai bagian dari ruang publik yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Sementara itu, masyarakat, terutama orang tua dan pendidik, tidak kalah penting perannya. Literasi digital harus diperkuat agar anak-anak tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu memahami dan menyaring informasi secara bijak.
Momentum Hari Penyiaran Nasional harus menjadi titik tolak untuk memperluas makna penyiaran, bukan sekadar soal frekuensi, tetapi soal nilai di seluruh ruang informasi.
Pada akhirnya, menjaga kualitas siaran adalah menjaga kualitas bangsa. Di era digital, kolaborasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan ketahanan nasional harus tetap terjaga.
*Rizky Wahyuni
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta 2025
Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 69 Lemhannas RI
Sein Kiri Belok Kanan: Pekerjaan Rumah Pengaturan Penyiaran Indonesia
Penulis: Mohamad Reza dan Peri Farouk
Deskripsi fisik: 15 cm x 21 cm, XXXIV + 241 halaman
Publikasi : Cetakan 1, Februari 2026
Apakah penyiaran masih ruang publik, atau telah direduksi menjadi sekadar kegiatan usaha?
Di persimpangan antara demokrasi, teknologi, dan deregulasi ekonomi, buku ini mengajak pembaca menelusuri perubahan paling mendasar dalam hukum penyiaran Indonesia pasca-Omnibus Law. Melalui pembacaan filosofis dan politik hukum yang tajam, buku ini membedah bagaimana penyiaran—yang sejak awal dirancang sebagai institusi demokrasi dan penjaga kepentingan publik—perlahan bergeser ke dalam logika perizinan berbasis risiko, efisiensi administratif, dan sentralisasi kekuasaan eksekutif.
Tidak berhenti pada kritik normatif, buku ini memetakan fragmentasi rezim hukum, paradoks peran KPI, ketimpangan regulasi antara penyiaran konvensional dan platform digital, serta krisis definisi penyiaran di era algoritma dan OTT. Setiap bab disusun sebagai undangan intelektual untuk melihat bahwa perubahan regulasi bukan sekadar soal pasal dan prosedur, melainkan tentang bagaimana bangsa ini mengelola ruang publiknya, menjaga imajinasi kolektifnya, dan mempertahankan kedaulatan demokrasi di tengah arus pasar global.
Buku ini bukan hanya bacaan hukum, melainkan refleksi strategis tentang masa depan penyiaran Indonesia—tentang siapa yang berbicara, siapa yang mengatur, dan untuk siapa ruang publik sesungguhnya diselenggarakan.
