|
Deskripsi Pelanggaran
|
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 pada Program Siaran “Pose” yang ditayangkan oleh PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2014 pada pukul 10.26 WIB.
Program tersebut menayangkan pemberitaan kehidupan pribadi pasangan artis Asmirandah dan Jonas Rivano dikabarkan terlilit hutang hingga miliaran rupiah “pasangan muda tersebut alami kebangkrutan dan jatuh miskin...bahkan buntut dari hutang tersebut, wanita yang karib disapa andah itu dikabarkan telah menjual rumah mewah yang berada di kota wisata Cibubur dan 1(satu) unit mobil alphard miliknya untuk melunasi hutang sang suami” KPI menilai tayangan tersebut tidak mengindahkan ketentuan penghormatan terhadap hak privasi.
KPI Pusat memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),(2) dan Pasal 14 huruf a, b, e, g dan h.
Berdasarkan catatan KPI Pusat, program ini telah menerima surat Teguran Tertulis Pertama No. 228/K/KPI/02/14 pada tanggal 11 Februari 2014.
Berdasarkan pelanggaran di atas KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua. Atas pelanggaran ini kami akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi yang lebih berat jika Saudara tidak mengindahkan P3SPS.
Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 Asmirandah melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan surat keberatan kepada KPI Pusat atas pemberitaan dirinya pada tayangan imfotainment Saudara yang menjurus kepada fitnah, menyesatkan dan pembunuhan karakter.
KPI Pusat mengingatkan bahwa bentuk penyiaran yang Saudara tayangkan di atas juga berpotensi melanggar ketentuan dalam pasal 36 ayat (5) huruf a Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 yang berimplikasi pada ancaman pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf d dalam Undang-Undang Penyiaran.
Demikian agar sanksi administratif teguran tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.
|
