Detail
Dilihat: 6355

Aksi demonstrasi selalu menjadi bagian penting dari demokrasi, kita menyebutnya wajah nyata demokrasi. Jalanan menjadi ruang di mana rakyat mengekspresikan aspirasi, menyuarakan kritik, bahkan melawan kebijakan yang dianggap tidak adil. Namun, bagaimana demonstrasi dipahami oleh masyarakat luas sangat ditentukan oleh cara media meliputnya. Di sinilah pers, khususnya lembaga penyiaran, menjadi penentu apakah demonstrasi dilihat sebagai pesta demokrasi yang sehat, atau justru dipersepsikan sebagai ancaman ketertiban. 

Peliputan aksi massa bagi media tentu bukan sekadar soal “siapa bicara apa” atau “berapa jumlah peserta.” Lebih jauh dari itu, ini adalah ujian profesionalisme media: sejauh mana mereka mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial. Apakah mereka menjadi penjernih informasi, atau justru memperkeruh keadaan.

 

Pers dan Demokrasi

Demokrasi modern tidak bisa dipisahkan dari kebebasan pers. Pers adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keterbukaan informasi publik, terutama ketika terjadi peristiwa politik dan sosial seperti aksi demonstrasi massa. Namun, kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Di dalamnya terkandung tanggung jawab besar untuk menghadirkan informasi yang berimbang, adil, akurat, dan akuntabel, sekaligus tidak memprovokasi atau memperkeruh suasana sosial.

Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasakan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Juga merupakan hak fundamental yang dijamin UUD 1945 dan Undang-Undang Pers. Tanpa pers yang bebas, publik kehilangan akses terhadap informasi yang jujur dan akurat. Konstitusi telah menjaminnya melalui Pasal 28F UUD 1945 “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Hal ini kemudian ditegaskan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Dalam konteks peliputan aksi demonstrasi, media massa memiliki kewajiban menjaga hak publik mendapatkan informasi yang benar. Media dituntut menjaga keseimbangan menghadirkan berita yang bisa dipertanggungjawabkan: memberi ruang pada suara rakyat sekaligus menjaga ketertiban publik, karena opini publik sering terbentuk dari cara media membingkai sebuah peristiwa.

Kebebasan tetap diiringi tanggung jawab, harus selaras dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)  yang mewajibkan awak pers untuk menyajikan berita secara berimbang, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fata dan opini serta menguji informasi sebelum dipublikasikan.  Artinya, peliputan aksi massa tidak boleh menjadi alat propaganda, tidak boleh menjadi komoditas sensasi, apalagi alat provokasi. 

 

Media Sosial vs Media Arus Utama

Era digital menghadirkan tantangan baru. Membuat siapa pun bisa menjadi “wartawan dadakan.” Video demonstrasi yang rekam melalui ponsel disebarkan melalui sosial media bisa viral dalam hitungan menit. Masalahnya, potongan video sering muncul tanpa konteks: siapa yang bicara, kapan peristiwa terjadi, apa latar belakangnya. Publik mudah terseret arus emosi dari cuplikan singkat yang belum tentu sesuai fakta. Terlebih jika ditambah narasi yang provokatif, hoaks maupun modifikasi AI (Artificial Intelligent).

Berbeda dengan media sosial, lembaga penyiaran punya standar profesional dan regulasi ketat. Mereka beroperasi dengan investasi besar, tunduk pada Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002, dan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) menjadi kompas etika yang mengatur agar pemberitaan tetap akurat, berimbang, dan berhati-hati dalam menampilkan kekerasan. 

Artinya, lembaga penyiaran bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai “penjernih” di tengah banjir informasi yang liar di media sosial. Media arus utama berperan menghadirkan klarifikasi, verifikasi, dan framing yang sesuai dengan fakta lapangan. Mereka adalah penjaga kebenaran, rujukan publik untuk memastikan apakah sebuah kabar benar atau sekadar potongan video yang menyesatkan. 

 

Ujian Profesionalisme Media

Meliput demonstrasi bukan pekerjaan ringan. Wartawan berada di lapangan yang panas, penuh risiko fisik, dan tekanan psikologis. Di sisi lain, redaksi di ruang pemberitaan menghadapi tekanan kecepatan, rating, dan tuntutan audiens yang haus informasi instan.

Peliputan demonstrasi adalah ujian profesionalisme media. Dalam kondisi ini, ada tiga tantangan utama yang dihadapi media:

1. Kecepatan vs Akurasi

Tekanan menjadi yang pertama menyiarkan informasi sering kali membuat media terburu-buru, menyiarkan informasi yang belum diverifikasi. Akibatnya, kesalahan bisa terjadi dan memperburuk situasi di lapangan. Padahal, akurasi adalah pondasi kepercayaan publik.

2. Netralitas vs Kepentingan

Liputan demonstrasi mudah ditarik pada kepentingan politik. Media harus menjaga independensi, tidak condong pada penguasa, tidak pula terjebak menjadi corong massa. Netralitas adalah harga mati bagi kredibilitas media.

3. Daya Tarik vs Etika

Adegan dramatis memang menarik rating. Namun, menyiarkan kekerasan secara berlebihan bisa memperkeruh suasana, melanggar aturan dan melukai martabat korban. 

Ketiga dilema ini hanya bisa dijawab dengan kesetiaan pada fakta, disiplin verifikasi, dan kepatuhan pada P3SPS serta Kode Etik Jurnalistik.

 

Menjaga Kondusivitas Publik

Dalam aksi massa, media bukan hanya saksi, tetapi juga aktor yang ikut membentuk dinamika sosial. Media tidak hanya menyampaikan informasi; mereka juga membentuk persepsi publik. Pemberitaan provokatif bisa memicu eskalasi, sementara pemberitaan yang akurat dan sejuk dapat meredakan ketegangan.

Di tengah polarisasi sosial dan derasnya arus informasi di media sosial, lembaga penyiaran harus tampil sebagai jangkar informasi. Namun dengan mengedepankan prinsip pemberitaan antara lain:

Akurat: hanya menyiarkan data yang sudah diverifikasi. Berimbang: memberi ruang pada semua pihak.

Akuntabel: bisa dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum. Tidak provokatif: menghindari judul dan narasi yang membakar emosi. Terpercaya: menjadi rujukan publik di tengah banjir informasi.

Ketika prinsip ini dipegang teguh, media bukan sekadar penonton, melainkan aktor penting dalam menjaga kondusifitas bangsa.

 

Pemberitaan dalam Koridor P3SPS

Selain UU Pers dan UU Penyiaran, media penyiaran wajib tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diterbitkan KPI. Beberapa ketentuan penting yang relevan dalam peliputan aksi massa antara lain:

Pedoman Perilaku Penyiaran  (P3) Pasal 3 dan 4 mewajibkan siaran menghormati nilai-nilai demokrasi, menjunjung keadilan, dan mengutamakan kepentingan publik.  Pasal 11 mewajibkan lembaga penyiaran memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan kepentingan publik serta menjaga independensi dan netralitas. Pasal 22 mewajibkan lembaga penyiaran menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial.

Standar Program Siaran (SPS) Pasal 40 menegaskan bahwa program siaran jurnalistik wajib memperhatikan asas keakuratan, keadilan, keberimbangan, dan tidak mencampurkan fakta dengan opini , tidak menonjolkan unsur kekerasan. Pasal 43 (i) program siaran bermuatan kekerasan dilarang menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang. Pasal 50 (a) program siaran jurnalistik tentang peliputan musibah dilarang menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, setiap pemberitaan mengenai aksi massa harus selalu memegang prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, bukan hanya demi kepentingan jurnalistik, tetapi juga demi menjaga stabilitas sosial.

 

Demokrasi Diuji, Pers Berperan

Aksi massa selalu menjadi ujian demokrasi. Pada saat yang sama, ia juga menjadi ujian bagi pers. Apakah media mampu menjaga profesionalisme, apakah mereka sekadar mengejar rating, atau sungguh-sungguh mengawal demokrasi dengan berita yang jernih dan dapat dipercaya.

KPI sebagai pengawas penyiaran, sebagai regulator sesuai amanah UU memiliki peran strategis memastikan agar lembaga penyiaran berjalan di koridor hukum. Tetapi, ujung tombak tetap ada di ruang redaksi: profesionalisme media lah yang menentukan bagaimana wartawan dan editor mengambil keputusan yang jernih, etis, dan bertanggung jawab. 

Apresiasi patut diberikan kepada media yang tetap konsisten menghadirkan pemberitaan berimbang, akurat, akuntabel, tidak provokatif, dan terpercaya. Dengan cara inilah pers tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjaga kondusifitas dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

-------------------------------------------------

*Rizky Wahyuni,

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Khusus Jakarta

 

Detail
Dilihat: 6694

 

Agustus menjadi bulan yang bermakna bagi masyarakat pertelevisian nasional. Pada bulan ini, terdapat tiga momentum penting yang seharusnya tidak dipandang secara terpisah, melainkan dipahami sebagai rangkaian yang bertaut: Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, Hari Televisi Nasional pada 24 Agustus, serta pelaksanaan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) yang berlangsung mulai 16 Agustus hingga 9 September 2025.

Ketiga momentum tersebut sejatinya memiliki benang merah, dimana kemerdekaan yang otentik bukan hanya dipersepsikan sebagai lepas dari penjajahan, tetapi juga dari dominasi tayangan yang miskin makna. Di masa sekarang, artikulasi kemerdekaan juga menyentuh ruang informasi, ruang ekspresi, dan ruang budaya yang hadir setiap hari di kehidupan masyarakat melalui layar kaca.

Sejak awal hadir di Indonesia, televisi tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sarana pendidikan dan pembentukan identitas kebangsaan. Namun seiring waktu, televisi justru kerap terjebak dalam logika pasar yang menempatkan Rating dan iklan sebagai nilai utama.

Di sinilah peringatan Hari Kemerdekaan junto Hari Televisi Nasional menemukan relevansinya. Kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945 sepatutnya menjadi inspirasi bagi dunia penyiaran, bahwa televisi pun harus “merdeka” dari cekikan selera pasar yang dangkal, lalu kembali pada mandat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peringatan Hari Televisi Nasional bukanlah sekadar romantika sejarah. Ia selayaknya dimaknai sebagai evaluasi kolektif. Apakah televisi Indonesia sudah menghadirkan siaran yang berkualitas dan senyawa dengan semangat kemerdekaan bangsa atau kita justru semakin berjarak dari harapan tersebut? Pertanyaan inilah yang setiap tahun coba dijawab melalui survei IKPSTV yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Potret Mutu Tayangan dan Tantangannya

Ekspos IKPSTV (periode 2) tahun lalu menunjukkan bahwa kualitas rata-rata tayangan televisi mencapai skor 3,22 dari skala 4, lebih tinggi dari standar KPI sebesar 3,00. Angka ini patut diapresiasi. Namun, dua kategori yang paling populer justru masih di bawah standar, yaitu sinetron (2,60) dan infotainment (2,90). Ironisnya, kedua program tersebut yang paling sering ditonton publik.

Bisa disimpulkan wajah televisi di Indonesia saat ini masih problematis, karena masih disusupi oleh tayangan yang kurang berkualitas. Inilah paradoks yang membuat perayaan Hari Kemerdekaan dan Hari Televisi Nasional harus dimaknai lebih serius. Kemerdekaan kita akan timpang jika masyarakat tetap dijajah oleh tontonan yang miskin nilai.

Pelaksanaan Survei IKPSTV 2025 yang dimulai tepat sehari sebelum Hari Kemerdekaan memberi pesan simbolis yang kuat, bahwa kualitas penyiaran merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan dalam konteks kekinian. Dengan melibatkan 99 akademisi dari 33 perguruan tinggi di seluruh provinsi, survei ini tidak hanya memberi data deskriptif, melainkan juga peta resiko dan peluang perbaikan penyiaran nasional.

Dari survei, terlihat jelas program mana yang konsisten menjaga mutu, mana yang rawan pelanggaran, dan segmen mana yang butuh perhatian lebih serius. Namun semua itu tidak akan berarti bila hasilnya berhenti sebagai laporan akademis. Data harus ditindaklanjuti.

Dari Survei ke Aksi: Jalan Panjang Perbaikan Siaran

Sebagai lembaga pengawas isi siaran, KPI memiliki kewenangan untuk memberi penghargaan bagi program berkualitas, menegur tayangan yang bermasalah, hingga membatasi jam tayang konten yang terus melanggar. Survei yang dilakukan KPI berperan sebagai tolok ukur kualitas sekaligus dasar kebijakan yang lebih berdampak. Tanpa langkah nyata, survei hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang kehilangan daya ubah.

Di sinilah pentingnya menafsirkan esensi kemerdekaan dalam konteks penyiaran. Kemerdekaan bukan berarti televisi boleh menayangkan apa saja sesuai selera pasar. Sebaliknya, kemerdekaan justru menghadirkan tanggung jawab. Melindungi publik dari dominasi konten yang merusak, sekaligus memberi ruang yang luas bagi tayangan mendidik dan menghibur secara sehat.

Teori social responsibility dalam komunikasi massa menekankan kewajiban media untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Jika televisi hanya tunduk pada rating, maka yang terjadi bukanlah kemerdekaan media, melainkan penjajahan baru dalam bentuk selera pasar.

Kita harus mampu meningkatkan kualitas siaran televisi melalui kombinasi regulasi yang tegas, literasi media yang efektif, serta insentif bagi program berkualitas. Apalagi televisi masih menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat di banyak daerah. Publik yang kritis akan memaksa industri televisi berbenah. Karena itu, survei IKPSTV perlu diintegrasikan ke dalam program literasi media nasional agar masyarakat sadar, peduli, dan mampu menuntut kualitas tayangan yang lebih baik.

Lebih jauh, dunia akademis juga memiliki kedudukan yang super strategis. Perguruan tinggi yang terlibat dalam survei dapat menjadi simpul literasi yang kredibel, mengalirkan pemahaman ini hingga ke komunitas akar rumput. Dengan begitu, data survei tidak hanya berhenti di meja regulator, tetapi sampai ke ruang keluarga, menjadi kesadaran bersama bahwa televisi yang bermutu adalah bagian dari hak warga negara.

Tantangan terbesar tetaplah selera pemirsa. Sebagian masyarakat lebih memilih tontonan ringan ketimbang tayangan edukatif. Sehingga hasil survei tidak cukup hanya dipublikasikan sebagai angka. Ia juga perlu diterjemahkan ke dalam kampanye komunikasi publik yang sederhana tapi mengena, mengubah sekaligus menggugah kesadaran kolektif. Jika tidak, televisi akan terus didominasi oleh program yang laris tapi melemahkan daya kritis.

Karena itu, tiga momentum Agustus ini harus diselami dalam satu tarikan nafas. Hari Kemerdekaan memberi nilai dasar hadirnya media, Hari Televisi Nasional memberi konteks historis perjalanan televisi, dan survei IKPTV memberi alat ukur untuk menilai apakah siaran televisi masih searah dengan cita-cita awalanya. Ketiganya menjadi penegasan bahwa kemerdekaan sebuah bangsa juga harus tercermin di layar kaca. Mutu tayangan yang disajikan pada akhirnya mencerminkan kualitas bangsa itu sendiri.

Semoga survei IKPSTV tahun ini, apapun hasilnya, menyadarkan kita semua bahwa kualitas siaran bukanlah urusan pinggiran, melainkan bagian dari pendidikan bangsa dan marwah demokrasi. Jika kemerdekaan kita dimaknai sungguh-sungguh, maka kemerdekaan di ruang televisi berarti membebaskan publik dari tontonan yang meninabobokan, menuju siaran yang mencerahkan.

Selamat Hari Kemerdekaan, Selamat Hari Televisi Nasional, dan mari jadikan survei kualitas siaran sebagai jalan kemaslahatan bersama.

Penulis:

Andi Muhammad AbdI

Komisioner KPID Kaltim 2015-2018 dan 2019-2022/ Dosen KPI UINSI Samarinda

Detail
Dilihat: 14039

 

Meneguhkan Demokratisasi Penyiaran: Realitas Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024

 

Penulis: 

Aliyah

Anang Fajar Sidik

Fahruddin Agus Prawira

 

Di tengah perkembangan media penyiaran, kampanye politik di televisi dan radio menjadi semakin krusial dan rentan terhadap berbagai penyimpangan. Penyiaran yang seharusnya menjadi ruang publik untuk menyampaikan informasi yang objektif, terkadang disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Di sinilah pentingnya peran lembaga pengawas seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bertanggung jawab memastikan bahwa media penyiaran tetap berfungsi dalam kerangka demokrasi yang sehat dan adil.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan fungsi KPI dalam pengawasan kampanye politik di media penyiaran selama Pemilu 2024. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana pengawasan media berperan dalam menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, diharapkan kontribusi buku ini akan membantu terciptanya Pemilu yang lebih baik dan demokratis di masa mendatang.

 

Deskripsi fisik buku: 

15 cm x  21 cm. 90 Halaman + xvi

Publikasi Pertama: November 2024

 

Detail
Dilihat: 7171

Di sebuah ruangan sederhana di lantai empat kantor Gubernur Sulawesi Selatan 20 tahun lalu, seorang pria berkacamata tampak serius memerhatikan tayangan televisi tabung yang diputar tanpa suara. 

Sesekali ia mencatat, sesekali tersenyum, lalu memanggil timnya untuk berdiskusi. “Penyiaran itu bukan cuma hiburan. Ini soal menjaga ruang publik,” ujarnya pelan namun penuh penekanan. Pria itu adalah Aswar Hasan, yang dikenal sebagai Ketua KPID Sulawesi Selatan pertama dan Komisioner KPI Pusat periode 2019–2022.

Sebagai ketua KPID Sulsel pertama, Aswar Hasan memulai dari titik nol. Tidak ada buku panduan yang lengkap, tidak ada fasilitas yang mewah. Yang ia punya hanyalah semangat dan keyakinan bahwa penyiaran harus melayani kepentingan publik. Ia membangun pondasi kelembagaan, merintis mekanisme pengawasan siaran yang transparan, dan membuka pintu KPID untuk masyarakat. 

Tak hanya itu, perhatiannya juga besar pada profesionalisme jurnalis penyiaran. Ia menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengadakan pelatihan jurnalistik, dan pembekalan etika. Baginya, jurnalis penyiaran adalah garda depan yang menentukan sehat atau tidaknya isi siaran. 

Kisaran April 2023, saya masih ingat jelas hari itu saya baru akan mulai tugas sebagai komisioner di KPI Pusat. Tanpa banyak basa-basi, beliau datang menjemput saya, di terminal dua bandara Soekarno Hatta.

Wajahnya ramah, senyumnya tulus, dan suaranya hangat saat menyapa, “Ayo dek, kita langsung keliling. Saya mau pamit sekalian titip kamu sama tokoh-tokoh Sulsel di Jakarta.”

Hari itu, saya diajak bertemu sejumlah tokoh yang tak sembarangan. Ada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sosok negarawan yang disegani, dan almarhum mantan Wakapolri Komjen (Purn) Safruddin, yang juga tokoh kebanggaan Sulsel. 

Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi, tetapi pelajaran pertama dari beliau: menjaga penyiaran berarti membangun jejaring lintas bidang dan lintas generasi, karena dunia penyiaran tidak pernah berdiri sendiri.

Sebagai Ketua KPID Sulawesi Selatan periode pertama, almarhum Aswar Hasan sudah membuktikan hal itu sejak awal. 

Dimasanya, program Gerakan Menonton Sehat (GEMES) dan Gerakan Produksi Sehat (GESIT) lahir sebagai kampanye besar untuk mendorong siaran ramah anak dan edukatif. 

Saat dipercaya menjadi Komisioner KPI Pusat periode 2019–2022, ia pun membawa semangat yang sama. Di forum-forum nasional, ia tak hanya hadir sebagai komisioner, tetapi sebagai suara publik. Ia terlibat dalam penyusunan kebijakan strategis penyiaran, memperkuat literasi media penyiaran, dan mengawal pembahasan revisi regulasi di tengah derasnya arus konvergensi media. 

Beliau juga memberi perhatian besar pada lembaga penyiaran khususnya radio. Menurutnya, radio harus menjadi cermin nasionalisme yang terintegrasi. "Radio harus mampu meng-cover problematika bangsa di seluruh wilayah NKRI. Siarannya harus mampu merefleksikan keberagamaan dalam berbangsa dan bernegara dan menjunjung tinggi independensi dan netralitas,” kata Aswar pada satu kesempatan.  

Kini, Aswar Hasan telah tiada. Rabu (13/8/2025) sore lalu, beliau meninggalkan kita untuk selamanya di RS Primaya, Makassar. Kendati jasad dan ruhnya telah pergi, jejak pikir dan legitimasinya tetap tinggal. Dari pertemuan hangat hari pertama saya di KPI Pusat, hingga warisan kebijakan dan teladan integritas yang ia tinggalkan, semua menjadi pengingat bahwa konsistensi, jaringan silaturahmi, dan kesederhanaan adalah kunci untuk menjaga marwah penyiaran.

Selamat jalan senior Aswar Hasan. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik, dan semoga semangatmu terus hidup dalam perjalanan panjang dunia penyiaran di negeri ini. Diambil dari tulisan Komisioner KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan di Tribun/Foto: Agung R

 

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot