Umum

Details

Written by RG

Published: 04 March 2026

Hits: 285

Bogor – Pemenuhan konten lokal oleh lembaga penyiaran tidak hanya soal menggugurkan kewajiban regulasi. Lebih dari itu adalah siaran ini akan mendorong pemberdayaan masyarakat dan ekonomi di setiap daearah.

“Program lokal ini penting. Karena ia berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi daerah,” kata Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam paparannya di workshop penguatan konten lokal dengan tema “Menggali Kearifan Lokal untuk Daya Tarik Penyiaran” yang digelar KPI Pusat di Cikeas, Bogor, Senin (2/3/2026) kemarin. 

Selain itu, konten lokal mendorong pemerataan informasi, sekaligus menghadirkan diversifikasi konten dan demokratisasi penyiaran di daerah. ”Daerah tidak hanya menjadi obyek siaran dari pusat, tetapi juga menjadi subjek yang memproduksi dan menyebarkan narasinya sendiri,” jelasnya di depan puluhan peserta workshop tersebut.

Namun demikian, lanjut Tulus, ada tantangan yang mesti dihadapi yaitu platfomr digital yang perkembangannya begitu cepat. Akibat itu, industri penyiaran terdisrupsi yang kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan. 

”Apakah kita akan memperkuat program lokal atau justru terjebak dalam cross culture program yang kurang merepresentasikan identitas daerah. Ini menjadi refleksi bersama,” ujar Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini.

Menurut Tulus, KPI akan terus mendorong pemerataan informasi melalui program konten lokal. Pihaknya akan meminta masukan dari para stakeholders serta memastikan kehadiran konten lokal tetap kuat di tengah arus digitalisasi. ”Konten lokal bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi bagian dari upaya menjaga identitas, keberagaman, dan keadilan informasi di Indonesia,” tuturnya. 

Pendapat serupa juga disampaikan Komisioner KPI Pusat, Aliyah. Kehadiran konten lokal, lanjutnya, justru akan mendorong lahirnya penyiaran menghadirkan value dan potensi daerah yang relevan dalam kehidupan masyarakat. 

“Kami juga ikut mendorong peningkatan sumber daya manusia penyiaran yang dapat memproduksi konten yang berbasis lokalitas dengan kualitas unggul,” katanya dalam laporan awal kegiatan workshop tersebut. 

Di tempat yang sama, Tokoh Pemuda, Lifany Khusnul Kurnia menyampaikan, siaran lokal harus memperhatikan unsur penguatan identitas daerahnya. Terkait ini, lanjutnya, penyiaran mesti mengangkat potensi wilayah yang sesuai kebutuhan masyarakatnya. Kemudian, menonjolkan produk unggulan dan juga membangun budaya yang dikonstruksikan secara positif. 

”Potensi yang bisa dikembangkan itu banyak. Dari sisi fisik ada sumber daya alam seperti perikanan, pertanian, peternakan, pertambangan, produk olahan, kerajinan lokal, bangunan tradisional dan modern, pariwisata alam, hingga kuliner lokal. Dari sisi nonfisik ada adat istiadat, ritual, sejarah, cerita rakyat, kesenian tradisional, jasa lokal, dan berbagai bentuk budaya yang dikonstruksikan seperti festival atau desa wisata,” jelas Lifany.

Kendati demikian, guna mewujudkan harapan itu tantangannya tidak sedikit. ”Partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif masih rendah. Sumber daya, informasi, dan akses terbatas. Investasi minim. Kapasitas dan kompetensi SDM perlu ditingkatkan. Selain itu, aspek keberlanjutan program harus dipikirkan sejak awal,” paparnya sekaligus memastikan bahwa penyiaran bisa menjadi instrumen strategis dalam mengembangkan potensi daerah jika program siaran lokal dilakukan secara konsisten. 

Dalam sambutannya, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyatakan bahwa lokalitas merupakan kekayaan yang harus dirawat sampai kapanpun. Aspek ini, menurutnya, berdampak pada aktivitas sosial seperti tumbuhnya kebersamaan dan toleransi atau dalam konteks ekonomi yakni mengenalkan dan menumbuhkan pariwisata di daerah-daerah.

Ia juga berharap para pemuda menjaga keunikan tersebut. ”Saya hanya ingin menitipkan bahwa adalah tugas kita menjaga lokalitas itu. Adalah tugas kita memperhatikan lembaga penyiaran, mengontrolnya, agar televisi dan radio tetap mendampingi lokalitas kita sebagai sebuah kekuatan sosial, budaya dan ekonomi,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono, mengatakan kearifan lokal merupakan bentuk nyata dari kebudayaan kita yang harus dirawat dan dijaga. Menurutnya, tugas tersebut tidak mudah namun harus dilakukan.  

”Kita merasa budaya kita kurang bagus dari pada budaya yang lain. Setiap kearifan lokal bukan hanya budaya, tapi ialah kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Kita juga bisa menggunakannya sebagai bahan persatuan. Mari jadikan konten lokal sebagai raja di rumahnya sendiri, jadikan primadona di dunia global,” tukas Anton. ***/Foto: Andre

Details

Written by RG

Published: 27 February 2026

Hits: 383

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh melakukan koordinasi ke KPI Pusat dalam rangka membahas rencana penyusunan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) berbasis kekhususan Aceh, Kamis (26/02/2026). Pertemuan ini menjadi forum penting untuk mendiskusikan gagasan regulasi daerah dengan sistem penyiaran nasional.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan apresiasi atas kajian yang telah dilakukan KPI Aceh, tapi tetap menekankan pentingnya harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta P3SPS nasional yang berlaku saat ini, serta pemangku kepentingan lain (di bidang penyiaran) yang terkait. Faktanya hingga saat ini kewenangan KPI dan KPID secara mandat undang-undang masih terbatas pada penyiaran media konvensional, yaitu televisi dan radio, sementara pengawasan platform digital tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam UU Penyiaran eksisting.

“Apakah ada yang kurang dari P3SPS eksisting ketika diterapkan di Aceh? Karena regulasi apapun yang dibuat di KPI kita tembuskan ke KPID dan itu sudah berdasar pada UU Penyiaran. Sampai saat ini mandatori kita adalah (pengawasan) TV dan radio,” tanyanya saat membuka pertemuan.

Sebelumnya, Ketua KPI Aceh, M. Reza Fahlevi, menyampaikan bahwa penyusunan P3SPS Aceh berlandaskan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan legitimasi konstitusional bagi Aceh untuk mengatur penyiaran berbasis nilai lokal. Landasan tersebut kemudian diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, tepatnya Pasal 25 Ayat (1), yang secara strategis memandatkan KPI Aceh untuk menyusun P3SPS Aceh.

“Bukan berarti (KPI Aceh) berdiri sendiri, tapi merupakan bagian Pusat, maka aturan (P3SPS yang dibuat) tidak bertentangan dengan P3SPS Pusat. Sama-sama menjadi pedoman etika yang tujuan utamanya melindungi publik, terutama anak, dan kelompok rentan,” jelasnya.

KPI Aceh menyampaikan bahwa ruang lingkup regulasi yang diusulkan tidak hanya mencakup radio dan televisi lokal, tetapi juga penyiaran berbasis internet, termasuk media sosial, media over-the-top (OTT), dan platform digital lainnya. Langkah ini didorong oleh kekhawatiran terhadap maraknya konten yang dinilai tidak sesuai norma yang berlaku di Aceh, termasuk perjudian daring dan konten provokatif berbahasa daerah yang dinilai mempengaruhi generasi muda.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa), Edi Yandra, yang juga hadir mewakili dukungan Pemerintah Aceh terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai kewenangan pengawasan konten digital saat ini masih terpusat di tingkat nasional, sehingga daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan penindakan cepat terhadap konten yang dinilai meresahkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh memandang perlu adanya terobosan regulatif agar pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan bahasa lokal.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota KPI Pusat juga menyoroti aspek legalitas dan prosedural. Anggota Bidang Kelembagaan, Amin Shabana, menegaskan bahwa setiap produk regulasi daerah harus melalui proses harmonisasi dan pembahasan dalam forum nasional seperti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI yang diselenggarakan tiap tahun, untuk menghindari konflik norma. Ia mengingatkan bahwa hubungan KPI dan KPID bersifat koordinatif dalam satu sistem penyiaran nasional.

Sementara itu, Koordinator Bidang Kelembagaan, I Made Sunarsa, menekankan bahwa frekuensi penyiaran merupakan milik negara, bukan pribadi atau daerah, dan diatur dalam satu sistem nasional. Ia menilai semangat pembentukan regulasi lokal merupakan ikhtiar yang baik, namun harus mempertimbangkan aspek sosiologis, yuridis, dan potensi implikasi terhadap lembaga penyiaran sebagai pihak yang akan diatur.

“Kehadiran regulasi, apakah sebagai alat atau tujuan, karena regulasi sejatinya adalah alat yang dibuat dengan harapan agar penyiaran di Aceh bisa aman, nyaman, dan dinikmati bagi dan oleh masyarakat,” tegas Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Tulus Santoso menguatkan apa yang disampaikan rekannya.

Tim Hukum KPI Pusat menambahkan bahwa meskipun UUPA membuka ruang pengaturan berbasis kekhususan daerah, regulasi tersebut tidak boleh menciptakan dualisme penyiaran. UU Penyiaran menempatkan KPI sebagai lembaga independen nasional, dan pemberlakuan P3SPS secara prinsip berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia. Jika KPID menetapkan P3SPS tersendiri, berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum. Pun pembentukan regulasi harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Meski terdapat perbedaan pendapat, diskusi berlangsung konstruktif. Sejumlah anggota KPI Pusat membuka ruang agar aspirasi kekhususan Aceh dapat dibahas dalam forum nasional dan menjadi bagian dari penyempurnaan P3SPS secara nasional, termasuk kemungkinan penguatan norma berbasis nilai lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pertemuan ini menegaskan bahwa semangat perlindungan publik dan penguatan etika penyiaran menjadi kepentingan bersama. Namun, langkah regulatif tetap harus ditempuh melalui mekanisme harmonisasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun konflik norma dalam sistem penyiaran Indonesia. Anggita Rend/Foto: Evan Laia