Umum

Details

Written by RG

Published: 08 April 2026

Hits: 40

Pontianak - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) mengapresiasi insan penyiaran yang terus bertumbuh di tengah arus globalisasi. Ketua KPID Kalbar, Ramdan, mengatakan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi tantangan serius bagi lembaga penyiaran konvensional seperti radio dan televisi.

Meski demikian, ia menilai masih ada pemirsa dan pendengar setia yang menjadi kekuatan utama industri penyiaran daerah. “Karena itu dalam momentum Hari Penyiaran, kami terus mendorong kawan-kawan untuk berinovasi dan berkreasi menghadirkan konten yang terverifikasi dan terfilter, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi informasi secara sehat,” ujar Ramdan usai dialog di RRI Pontianak, Kamis pekan lalu.

Menurutnya, peluang besar tetap terbuka bagi penyiaran lokal untuk berkembang, terutama dengan mengangkat isu-isu daerah yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kalbar. Ia meyakini konten lokal memiliki daya tarik kuat jika dikemas secara kreatif dan berkualitas.

“Saya yakin isu-isu lokal masih sangat banyak yang bisa ditumbuhkembangkan dan disajikan kepada masyarakat Kalbar,” katanya.

Di sisi lain, Ramdan menyoroti tantangan besar dari kehadiran platform media digital yang semakin mendominasi. Ia menilai regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan pola distribusi konten digital.

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sudah cukup lama dan perlu penyesuaian dengan kondisi platform media digital saat ini. Ini menjadi tantangan bersama,” katanya, menjelaskan.

Ia juga menegaskan pentingnya regulasi yang adil dan menyeluruh. Tidak hanya bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga platform digital yang kini menjadi sumber utama informasi publik.

“Ketika lembaga penyiaran sudah bekerja berdasarkan P3SPS, penting juga platform digital memiliki aturan jelas terkait konten yang disajikan kepada publik,” ucap Ramdan.

KPID Kalbar optimistis pemerintah telah menyadari urgensi tersebut dan tengah merumuskan kebijakan yang mampu menghadirkan sistem pengawasan serta regulasi yang seimbang antara media konvensional dan digital. Dengan regulasi yang tepat, diharapkan seluruh ekosistem media mampu menghadirkan informasi yang sehat, akurat, dan bertanggung jawab bagi masyarakat luas. Red dari berbagai sumber

Details

Written by RG

Published: 06 April 2026

Hits: 62

Atambua -- Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID NTT, Fredrikus Royanto Bau, menegaskan bahwa etika penyiaran berada di atas aturan formal dalam praktik media saat ini yang terkesan mengejar konten sensasional demi menarik penonton atau pemirsa (viewers).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran Obrolan Komunitas edsi Jumat, 3 April 2026, sebagai respons atas maraknya konten sensasional yang mengejar perhatian publik.

Ia menjelaskan bahwa etika merupakan nilai moral yang tidak selalu dapat dijangkau oleh regulasi, tetapi menjadi pedoman penting dalam menentukan kelayakan sebuah siaran.

Menurutnya, masyarakat yang merasa resah terhadap suatu konten merupakan indikator kuat bahwa konten tersebut telah melanggar norma etika yang berlaku luas.

Fredrikus menyebut bahwa lembaga penyiaran sebenarnya telah memiliki pedoman jelas melalui aturan P3 dan SPS yang mengatur standar perilaku dan isi siaran secara rinci.

“Etika itu sesuatu yang setingkat di atas aturan karena tidak semua aturan mampu menjangkau nilai pantas atau tidak dalam masyarakat,” kata Fredrikus Royanto Bau.

Ia menegaskan bahwa konten sensasional boleh dibuat selama tidak melanggar aturan dan tetap memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan kepada masyarakat luas.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa media penyiaran memiliki tanggung jawab sebagai penjernih informasi, terutama di tengah derasnya arus konten dari media sosial.

Fredrikus berharap lembaga penyiaran tetap menjaga integritas dengan mengedepankan etika dibanding sekadar mengejar popularitas atau keuntungan jangka pendek. Red dari berbagai sumber

Details

Written by RG

Published: 07 April 2026

Hits: 62

Padang - Kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat ke RRI Padang menjadi langkah awal kepengurusan baru. Agenda ini sekaligus memperkenalkan arah kebijakan KPID Sumbar ke depan.

Ketua Komisioner KPID Sumbar, Yusrin Triananda, mengatakan pihaknya melakukan sejumlah pembaruan struktur organisasi. “Kami membentuk bidang baru yang fokus pada sosialisasi, partisipasi, dan hubungan masyarakat,” ujar Yusrin, Selasa 6 April 2026.

Selain itu, KPID Sumbar juga melakukan pemecahan bidang pengawasan isi siaran. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di tengah perkembangan media penyiaran.

Yusrin menjelaskan, pengawasan kini dipisahkan antara radio dan televisi. “Kami memecah bidang pengawasan isi siaran menjadi pengawasan radio dan pengawasan TV,” katanya.

Ia menilai, pemisahan ini penting karena karakteristik kedua media tersebut berbeda. “Dua bidang ini akan fokus mengawasi, mengembangkan, dan membangun kerja sama dengan lembaga penyiaran,” jelasnya.

Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara KPID dan RRI Padang. Kedua lembaga sepakat pentingnya kolaborasi dalam mendukung kualitas penyiaran di daerah.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Padang, Yulian S. Saaba, menyebut pertemuan membahas sejumlah isu strategis. “Kami membicarakan peluang kerja sama antara RRI dan KPID Sumbar,” katanya.

Julian menegaskan kesiapan RRI untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas siaran. “RRI siap mendukung penyiaran yang edukatif dan berkualitas,” ujar Yulian. Red dari berbagai sumber

Details

Written by RG

Published: 01 April 2026

Hits: 114

Bandar Lampung -- Momentum Hari Penyiaran Nasional (Hasiarnas) 2026 yang jatuh pada 1 April menjadi seruan penting bagi seluruh pemangku kepentingan penyiaran di Provinsi Lampung.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung, Budi Jaya Idris, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan ketahanan nasional melalui informasi yang sehat.

Budi Jaya menjelaskan di tengah derasnya arus informasi di media sosial, peran lembaga penyiaran konvensional menjadi sangat krusial. Sinergi antara pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lembaga penyiaran harus diperkuat demi menyajikan konten yang terverifikasi.

“Kita berada di tengah banjir hoaks. Dalam situasi ini, lembaga penyiaran konvensional harus menjadi rujukan fakta utama. Regulasi yang mengikat media konvensional adalah keunggulan kita untuk membantu masyarakat tetap kritis,” ujar Budi Jaya Idris dalam keterangannya, Rabu, 1 April 2026.

Menurutnya, ketahanan nasional bukan hanya soal kedaulatan fisik, tetapi juga kedaulatan informasi. Dengan adanya informasi yang akurat, masyarakat diharapkan tidak mudah terpolarisasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya di jagat maya.

Hasiarnas 2026 ini diharapkan menjadi titik balik bagi media televisi dan radio untuk membuktikan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam memerangi disinformasi.

Budi juga mengajak pemerintah untuk terus mendukung ekosistem penyiaran yang sehat agar mampu bersaing dan tetap menjadi sumber edukasi yang tepercaya bagi publik.

Indonesia memperingati Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-93. Peringatan tahun ini menjadi momentum bagi seluruh insan media untuk merefleksikan peran penyiaran dalam menjaga kedaulatan informasi serta membangun ketahanan nasional di tengah disrupsi teknologi digital yang kian masif.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menekankan pentingnya menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, dan berkeadilan. Fokus utama tahun ini adalah adaptasi regulasi terhadap perkembangan platform digital guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses informasi yang akurat serta konten yang mengedukasi.

Penetapan 1 April sebagai Harsiarnas didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2019. Tanggal ini dipilih untuk mengenang jasa KGPAA Mangkunegoro VII yang memprakarsai berdirinya SRV di Solo, sebagai tonggak awal perjuangan bangsa melalui jalur udara atau radio. Red dari berbagai sumber