Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya dalam mendukung kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT, khususnya dalam mendorong literasi penyiaran serta penguatan konten lokal berbasis budaya.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) NTT, Ady Mandala, dalam kegiatan Workshop dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) KPID NTT yang digelar Selasa, (28/4/2026).
Menurut Ady Mandala, meskipun KPID NTT baru saja dilantik, langkah cepat dalam menyelenggarakan workshop dan rakerda menjadi sinyal kuat komitmen lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pengawasan penyiaran di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks.
“Ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk merumuskan kebijakan penyiaran yang lebih baik bagi masyarakat NTT ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan dunia penyiaran saat ini tidak hanya sebatas pada media konvensional, tetapi juga berkembang pesat di ranah digital yang membawa berbagai dampak, termasuk terhadap kondisi psikologi dan kesehatan mental masyarakat.
Karena itu, Pemprov NTT mendorong KPID untuk melahirkan program-program yang mampu meningkatkan literasi penyiaran di tengah masyarakat, sehingga mampu memilih tontonan yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan tuntunan.
Selain itu, Ady juga mengajak lembaga penyiaran lokal untuk lebih aktif memproduksi konten berbasis budaya daerah.
Menurutnya, kekayaan budaya, bahasa, dan adat istiadat NTT merupakan potensi besar yang dapat diangkat sebagai konten berkualitas sekaligus memperkuat karakter generasi muda.
“Konten lokal harus menjadi kekuatan utama dalam membangun identitas dan karakter masyarakat NTT, khususnya generasi muda,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTT telah mengalokasikan dukungan anggaran bagi KPID sekitar Rp500 juta pada tahun ini dan di perubahan anggaran 20226 menjadi Rp 1 miliar. Bahkan, Gubernur NTT secara pribadi turut memberikan dukungan tambahan untuk mendorong kegiatan edukasi penyiaran kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua KPID NTT, Yohanes Hamba Lati atau Yopi Lati, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memajukan dunia penyiaran di NTT. Ia menyebut KPID tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari pemerintah, DPRD, akademisi, insan pers, serta masyarakat luas.
“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai ruang terbuka untuk menyerap aspirasi dan merumuskan langkah strategis KPID NTT tiga tahun ke depan,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh lembaga penyiaran di NTT untuk tidak hanya berorientasi pada hiburan, tetapi turut menghadirkan program-program yang mendidik, mempererat persatuan, serta mencerminkan nilai-nilai lokal.
Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah yang mengikuti kegiatan secara daring, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan rakerda tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya penyajian informasi yang faktual, serta mendorong KPID NTT untuk terus inovatif dalam melakukan pengawasan penyiaran.
Kegiatan workshop dan rakerda ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan ekosistem penyiaran yang sehat, edukatif, dan berkarakter di Nusa Tenggara Timur. Red dari berbagai sumber