Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 02 Mei 2024

Dilihat: 307

Jakarta -- Perkembangan teknologi memunculkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, terhadap regulasi dan lembaga regulator terkait kebijakan pengawasan media. Dinamika ini tentu harus disikapi dengan pembaruan peraturan yang ada termasuk tata kelola kelembagaannya.

Terkait hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah menyiapkan rancangan peraturan kelembagaan yang selaras dengan perubahan tersebut. Peraturan ini akan mengatur perihal kelembagaan dan tata kelola KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah).

Ketua KPI Pusat Ubaidillah, saat membuka forum Diskusi Kelompok Terpumpun atau FGD Tindaklanjut Rancangan Peraturan KPI (PKPI) tentang Kelembagaan dan Tata Kelola KPI di Kantor KPI Pusat, Kamis (2/5/2024) pagi mengatakan, perkembangan teknologi telah mendorong beragam perubahan mendasar dalam media penyiaran termasuk memunculkan platform media digital. Hal ini berkonsekuensi dengan membanjirnya informasi yang tidak hanya berdampak baik tapi juga sebaliknya.

“Pertumbuhan ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga menggiring pada proses sosial yang tidak kita inginkan,” katanya.

Perubahan itu secara tidak langsung ikut menyeret kelembagaan KPI agar berubah. KPI yang memiliki tugas dan fungsi wajib di dunia penyiaran harus turut khususnya dalam pengelolaan komunikasi publik yang demokratis dan bermanfaat bagi masyarakat.

“KPI harus melakukan kerja-kerja lebih keras lagi untuk mewujudkan tata kelola informasi yang berkualitas. Hal ini tentu saja berdampak sosiologis dari perkembangan teknologi. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah respon kelembagaan secara sosiologis dan juga regulasi bahwa untuk menanggung beban sosiologis akibat perkembangan teknologi dibutuhkan rekognisi regulasi agar KPI bisa adaptif dan terus relevan menjalankan tanggung jawab kelembagaannya,” jelas Ubaidillah.

Dalam kesempatan itu, Ubaidillah berharap banyaknya masukan membangun agar rancangan PKPI ini menghasilkan kelembagaan KPI yang akseleratif dalam pelayanan di bidang penyiaran. “Agar KPI tetap dalam performas terbaik, sesuai mandat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Komisioner sekaligus Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa, menyampaikan pihaknya telah menghasilkan tiga peraturan dalam menyikapi tuntunan dari perkembangan zaman. Adapun rancangan PKPI tentang Kelembagaan dan Tata Kelola KPI menjadi target berikutnya untuk kemudian menjadi peraturan KPI terbaru.

“Sudah ada tiga PKPI yang sudah diundangkan. Terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dan hari ini kigta sudah dalam ujung proses,” katanya.

Menurut I Made Sunarsa, penguatan kelembagaan tidak hanya dilakukan secara sosiologis tapi juga secara yuridikasi. “Penguatan ini harus dicantumkan dalam sebuah regulasi. Karenanya, kami minta masukan dan hasil harmonisasinya akan kami laporkan dalam Rakornas pada bulan Juni nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Alpius Sarumaha, mengatakan KPI sudah bisa mengajukan peraturan ini untuk kemudian diundangkan. Menurutnya, peraturan ini telah memenuhi persyaratan yang ada.

“Untuk dikategorikan perundangan memang harus melalui tahapan-tahapan yang berlaku. Jenis peraturan perundangan itu selain yang ada di pasa 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Alpius, persyaratan pemrakaras telah juga dipenuhi KPI. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 87 tahun 2014, pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan. “Jika sudah lengkap, hari ini masuk dan bisa diundangkan. Yang undangkan itu hanya peraturan perundangan,” katanya dalam forum diskusi tersebut.

Dalam forum itu, turut hadir Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, Anggota KPI Pusat, Amin Shabana, Muhammad Hasrul Hasan, Evri Rizqi Monarshi, Mimah Susanti, Tulus Santoso dan Aliyah serta Kepala Sekretariat KPI Pusat Umri. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM lainnya antara lain Yanuar Saripulloh dan Novita Diah Permata. ***/Foto: Agung R

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 22 April 2024

Dilihat: 435

Jakarta -- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah meminta lembaga penyiaran agar lebih masif menyajikan program siaran ramah anak dengan memenuhi kebutuhan dan tumbuh kembang anak. Hal ini merespon data 5,5 juta anak yang menjadi korban pornografi dalam kurun waktu 4 tahun.

“Ini tentu menjadi kekhawatiran kita semua. Kami meminta agar lembaga penyiaran lebih masif menyiarkan program siaran anak,” kata Ubaidilah di Jakarta, Senin (22/04/2024).

Menurutnya, konten program siaran yang disajikan perlu memperhatikan aspek mitigasi sampai dengan penanganan pasca kejadian, sehingga angkanya tidak terus naik dan hak-hak anak terlindungi.

“Selain lebih masif, agar diperhatikan oleh lembaga penyiaran siaran ramah anak harus komprehensif. Tidak sepotong-sepotong agar bisa mengedukasi dan meliterasi,” imbuhnya.

Pria kelahiran Lamongan itu juga mengapresiasi dan mengimbau agar lembaga penyiaran mempertahankan konten program siaran anak karena sudah mencapai standar indeks yang ditetapkan KPI. 

“Untuk program siaran anak, kalau merujuk pada data riset KPI sudah bagus memenuhi standar KPI. Tetapi memang perlu ditayangkan lebih masif, perlu terus ditingkatkan,” terangnya.

Mengacu kepada temuan riset indeks kualitas program siaran KPI, program siaran anak tergolong program siaran yang memenuhi standar KPI. Pada tahun 2023 di periode I indeks kualitas program siaran anak mencapai 3.14 dan pada periode II mencapai 3.26.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Hadi Tjahjanto dalam Konferensi Pers di Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024), mengatakan Indonesia saat ini berada di peringkat kedua di ASEAN dan keempat di dunia dengan mengutip laporan yang dikeluarkan oleh National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). */Met

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 29 April 2024

Dilihat: 352

Bogor -- Upaya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam menentukan sebuah kualitas program siaran televisi di tanah air tidak melulu soal penegakan aturan. Lebih dari itu, KPI Pusat melibatkan unsur kepakaran dan masukan pihak lain untuk mencapai kualitas tersebut. 

Mengawali pelaksanaan IKPSTV (Indeks Kualitas Program Siaran TV) 2024, KPI Pusat menggelar Workshop bersama seluruh pengendali lapangan, informan ahli dan tim pendukung IKPSTV Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat (27/4/2024). Workshop ini bagian dari usaha KPI Pusat mendapatkan masukan dan penilaian tentang kualitas siaran dari para ahli. 

Ketua KPI Pusat Ubaidillah saat membuka acara tersebut mengatakan, sebagai salah satu program prioritas nasional, IKPSTV dilaksanakan dengan merunut langkah akademis dan keilmuan. Menurutnya, program yang telah menginjak tahun ke sepuluh telah melalui berbagai peningkatan, salah satunya dari sisi teknis penilaian terbaru. 

“IKPSTV hadir sebagai program prioritas nasional. Dalam perjalanannya, kegiatan yang melibatkan para pakar ini sangat penting dan apresiasi kami atas semua pihak yang terlibat dan usaha untuk perbaikan kualitas program siaran di Indonesia,” ujar Ubaidillah

Terkait hal ini, Ubaidillah mengucapkan apresiasinya atas dukungan dan pemikiran sejumlah pihak yang telah mendukung pelaksanaan IKPSTV. Ke depan, lanjutnya, era digitalisasi kian terbuka dan diyakini dinamika mengukur kualitas seiring dengan kemasan dan model program siaran tentunya akan berkembang. Hal ini menjadi tantangan bagi KPI dan Tim IKPSTV.

“Kerja kita akan menjadi bertambah. Era digitalisasi dalam “skop” penyiaran telah ada di tengah-tengah kita,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPI Pusat Amin Shabana, yang juga penanggung jawab kegiatan IKPSTV, menekankan demokratisasi penyiaran wajib mendapat dukungan dengan sebuah karya nyata yang mengedepankan azas penelitian hingga keakuratan data. Dia meyakini kehadiran program kerja IKPSTV menjadi penyeimbang antara publik dan lembaga penyiaran. 

“Secara teknis kami telah melalukan uji validitas dengan meghadirikan 30 responden dari belasan universitas dan penyempurnaan instrument penelitian. Mengukur sebuah kualitas dengan melibatkan para ahli menjadi daya dorong IKPSTV agar hasil yang ada nantinya legitimasi yang dihasilkan sesuai dengan fakta atau sampel tayangan yang ada,” jelas Amin

Masih terkait IKPST, Amin mengatakan, pihaknya terus mempermudah para informan ahli dalam memberikan analisa dan penilaian dengan menciptakan teknologi Sistem Informasi Riset Indeks Kualitas (SIRINKAS). Harapanya hasil analisa dapat diperdalam dari sampel tayangan yang tersedia. 

“Argumen dari hasil analisa bapak dan ibu para pengendali lapangan dan informan ahli sangat kami buthkan sebagai penguatan dari hasil olah data. Setelah workshop ini pendalaman akan dilakukan saat FGD hasil penilaian para informan ahli,” katanya

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa penyiaran diselenggarakan dengan wujud memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertkwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Anggota KPI Pusat yang juga Koordinator bidang kelembagaan KPI Pusat, I Made Sunarsa, Anggota KPI Pusat bidang kelembagaan, Mimah Susanti, dan para konsultan ahli IKPSTV. Kegiatan ini juga melibatkan 96 informan ahli dan 12 pengendali lapangan dari 12 perguruan tinggi se-Indonesia yang tersambung melalui daring. Syahrullah

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 April 2024

Dilihat: 544

Purwokerto -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terus mengasah kemampuan masyarakat untuk bijak memanfaatkan media khususnya TV dan radio melalui kegiatan literasi berkelanjutan. Fungsi literasi sangat penting terlebih di masa sekarang dimana informasi dan hiburan yang diterima publik datang tanpa bisa dibatasi terutama yang berasal dari media baru.

Anggota KPI Pusat Mimah Susanti, saat membuka kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (18/4/2024), mengatakan masyarakat yang melek media memiliki kemampuan untuk menangkal dampak negatif yang berasal dari informasi maupun hiburan yang berasal dari media apapun. 

“Literasi ini bagian dari upaya meningkatkan kemampuan kita agar kita tidak terperangkap dalam informasi yang salah,” tambahnya di depan peserta literasi yang hadir. 

Saat ini, lanjut Mimah Susanti, informasi dan hiburan yang diterima masyarakat tidak hanya berasal dari TV dan radio. Media baru seperti media sosial atau media berbasis internet menjadi pilihan lainnya. Sayangnya, media-media ini tidak memiliki payung hukum atau regulasi. 

“Kendala dari media sosial, kita tidak bisa mengawasinya. Karena yang diawasi KPI hanya media TV dan radio. Keberadaan media TV dan radio diatur dalam undang-undang penyiaran,” kata Mimah Susanti.  

Meskipun tidak lagi menjadi media pilihan utama masyarakat, Mimah menilai posisi TV dan radio justru semakin dibutuh sebagai media verifikator atas informasi yang beredar di media sosial. “TV dan radio adalah media verifikasi karena bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya, biasakan untuk mencari informasi dari media rujukan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Anggota DPR RI Siti Mukaromah, menyatakan masyarakat berhak mendapatkan pemahaman tentang melek media. Literasi ini untuk memupuk sikap kritis dan bijak masyarakat dalam memanfaatkan media. 

“Harapannya masyarakat dapat menjadi lebih arif dalam bermedia dan ketika menyampaikan informasi tersebut kembali ke masyarakat, tidak salah dalam penyampaiannya,” katanya.

Siti Mukaromah menegaskan, negara ikut bertanggung jawab melindungi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan tersebut di atur dalam UU Penyiaran tahun 2002. 

Perkembangan media yang begitu cepat juga menjadi perhatian utama Anggota DPR dari Komisi VI ini. Kehadiran gadget (mobile phone) menyebabkan informasi yang terima masyarakat makin cepat. Situasi ini memang tidak bisa dihindari, namun yang terpenting bagaimana membentuk sikap bijak publik atas informasi yang diterimanya. 

“Tidak mudah menyampaikan info yang tidak layak dan tidak manfaat. Informasi tersebut sebaiknya kita saring dulu sebelum di sharing. Masyarakat harus mampu memfilter diri, filter pikiran yang ingin bebas upload informasi apapun. Kita harus bantu mereka agar tidak menjadi bagian dari hal-hal yang berperilaku desktruktif. Karena secara sadar dan tidak sadar itu sering kita lakukan. Bantu diri kita menjadi orang yang bijak dalam memanfaatkan media,” tukasnya.  

Pentingnya literasi turut disampaikan Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Mukayat Al Amin. Literasi ini merupakan langkah awal dalam menangkal dampak negatif dari era globalisasi. “Globalisasi ini menjadikan tidak ada sekat-sekat budaya dan lainnya. Ini salah satu alasan dari pentingnya kegiatan literasi,” katanya.  

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan literasi diperlukan masyarakat karena rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Berdasarkan data survei yang disampaikan Mukayat, tingkat literasi masyarakat di Indonesia menempati urutan ke 60 dari 66 negara di Asia.  

“Tingkat literasi kita masih di angka 62%. Dibanding dengan Korea Selatan, mereka sudah mencapai 90%. Padahal rata-rata negara di Asia sudah di atas 70%. Literasi itu penting. Ini menjadi kewajiban kita semua untuk mengedukasi 277 warga Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Mukayat meminta peserta khususnya para orang tua untuk mengajarkan anak-anak menonton sesuai klasifikasi tontonan. Literasi ini, lanjutnya, menjadi salah satu upaya untuk mengajak seluruh masyarakat agar bisa memilah tontonan yang baik. 

“Anak-anak kita harus kita kasih edukasi yang tepat. Tontonan yang tepat bagi mereka. Hoaks ini menjadi persoalan. Karena memilah dan memilih berita juga penting,” ungkapnya. 

Sementara itu, Dekan fakultas Dakwah UIN (Universitas Islam Negeri) Muskinul Fuad, menyampaikan perlunya keberanian dalam menyikapi informasi maupun hiburan yang salah. Menurutnya, sikap ini dapat diasah melalui kegiatan literasi. 

“Kebiasaan pengggunaan media pun harus diperhatikan. Saat ini, ketergantungan pada media ini sangat besar. Etika perlu diperkuat dalam bermedia. Saring sebelum sharing. Ini harus diutamakan dan jadi etika masyarakat. Kita perlu memunculkan agen-agen literasi untuk meminimalisir dampak buruk dari media baru tersebut,” tutup Muskinul Fuad. ***/Foto: Abidatu Lintang