Jakarta -- Digitalisasi penyiaran tak melulu bicara soal keuntungan finansial dan efisiensi penggunaan ruang publik atau frekuensi. Berakhirnya siaran konvensional atau analog diganti siaran digital pada 2022 mendatang diharapkan membuka peluang hadirnya keragaman konten lokal yang sesungguhnya.

Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, di sela-sela acara Sosialisasi dan Publikasi Penyiaran Digital yang diselenggarakan KPID Gorontalo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rabu (18/11/2020).

“Tantangan konten siaran akan makin besar. Dengan satu kanal bisa untuk 8 sampai dengan 16 slot sehingga akan banyak penyelenggara siarannya. Namun masalah utamanya bukan soal ketambahan penyelenggarannya tapi isinya seperti apa,” kata Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPI Pusat ini.

Menurut Reza, pada saat kick off digitalisisasi, isi siaran harus beragam secara nyata di seluruh daerah. Keragaman ini pun tidak sekedar beragam tapi juga sesuai dengan minat kenyamanan dan kebutuhan (MKK) publik di wilayah bersangkutan. “Jadi infomasi yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi yang ada di visual tayangan TV mereka selaras dengan harapan masyarakat,”tambahnya.

Keinginan ini, lanjut Reza, dapat diwujudkan melalui sebuah riset tentang minat kenyamanan dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Saat ini, KPI sedang merancang survey untuk memotret kebutuhan informasi public tersebut, dan secara resmi akan berjalan pada tahun depan. 

“KPI sedang merancang risetnya. Tahun ini insya Allah selesai dan kita akan laksanakan surveynya pada tahun depan. Hasilnya akan kami berikan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah akan membuka izin penyelenggaran digital dan MUX di wilayah bersangkutan. Ini bisa menjadi acuan konten yang akan hadir di daerah tersebut. Pastinya masyarakat setiap daerah berbeda.  seperti di Gorontalo akan berbeda informasi yang dibutuhkan dgn daerah lain,” tutur Reza. 

Masyarakat daerah tetap butuh informasi nasional, namun demikian mereka juga butuh informasi daerahnya. Berita tentang penanganan covid di daerah, informasi pilkada di daerah atau informasi local wisdom adalah beberapa diantaranya. “Kita perlu terus mengokohkan persatuan kita dan melestarikan budaya kita di TV. Jawabannya di program siaran lokal,” ujar Reza.

Perihal konten lokal ini turut disinggung Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Idris Rahim. Menurutnya, masyarakat di wilayahnya membutuhkan informasi yang banyak soal daerahnya bukan informasi dari Jakarta. 

“Kami butuh informasi soal penanganan covid lokal juga soal pilkada lokal. Ini harus menjadi perhatian kita bersama sehingga ke depan dengan penyiaran digital soal ini betul-betul diterapkan dan diawasi dengan benar. Saya harap KPID Gorontalo juga memberikan laporan evaluasi kepada pemda tentang tema siaran lokal Gorontalo,” pintanya. 

Wagub juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi disamping penguatan sumber daya manusia di daerah. Penyediaan sistem relay siaran di daerah blankspot dan juga penyediaan akses internet untuk layanan publik, beberapa diantaranya. 

“Saat ini, dalam penanggulangan covid sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan ekonomi karena cepat dan faktual. Kami siap mendukung dan terlibat dalam agenda perpindahan dari analog ke digital untuk penyebaran informasi yang merata,” tandas Beliau dalam sambutan membuka sosialisasi ini. ***

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.