Mandalika -- Peralihan sistem siaran analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) diharapkan akan mengundang para pemain baru untuk terjun berbisnis di industri penyiaran. Kehadiran mereka tentunya akan menambah khazanah konten di tanah air yang dapat dinikmati seluruh masyarakat termasuk di wilayah perbatasan.

Pendapat tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Publikasi “Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital” di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (11/10/2020) siang.

Menurut Meutya, digitalisasi ini mengenal dua prinsip yakni diversty of content dan ownership. Keberagaman isi siaran diharapkan dapat mengangkat konten lokal dan kontekstual di daerah muncul ke publik. Adapun dengan keberagaman kepemilikkan, diharapkan tidak ingin hanya ada satu atau dua orang yang menguasi pikiran dan kepala 260-270 orang. 

“Kita berharap dengan digitalisas akan lebih banyak pemain yang masuk ke industri penyiaran dan memiliki keberagaman tayangan yang bisa disaksikan. Sehingga unsur mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terpenuhi,” tambah Meutya.

Dia mengatakan, Indonesia yang harus dijaga setiap jengkal perbatasannya baik secara fisik maupun dari frekuensi penyiarannya. “Kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan dan bangsa yang besar kita sadari daerah-daerah di perbatasan masih mengalami beberapa tantangan diantaranya tantangan kesejahteraan, keamanan dan akses informasi,” jelas Meutya.

Terkait keterbatasan akses informasi, lewat digitalisasi diharapkan semua pihak dapat melakukan pembangunan infrastruktur penyiaran, baik dari pemerintah maupun dibantu oleh sektor swasta.

“Dengan demikian kami titipkan kepada BAKTI untuk membangun infrastruktur seluas-luasnya, semerata-ratanya dan seadil-adilnya dan kami menitipkan kepada KPI untuk melakukan pengawasan penyiaran untuk menghasilkan tayangan yang mendorong nasionalisme juga perlu,” ujar Meutya.

Dia juga meminta sosialisasi tentang digitalisasi dan ASO ini untuk digiatkan. Dan jika sudah ASO, pemerintah wajib membantu masyarakat yang tidak mampu dengan set of box sehingga proses digitalisasi akan lebih mudah bagi mereka yang memang perlu dibantu untuk melakukan transformasi. “Saya berharap ada pengawalan sehingga masyarakat dapat memperoleh set of box. Mudah-mudahan proses digitalisasi ini berjalan dengan baik,” pintanya.  

Hal senada turut disampaikan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio. Menurutnya, ketika Indonesia beralih ke digital akan membuat jumlah TV di Indonesia makin banyak. “ASO itu akan menciptakan demokrasi penyiaran yang bertolak belakang dengan konglomerasi penyiaran,” tegasnya.  

Meskipun pertumbuhan TV baru akan marak, hal itu tidak berarti kanal menjadi habis. Bahkan, ada sisa yang bisa dimanfaatkan untuk internet yang mengarah pada implementasi teknologi 5G. Menurut Agung, di banyak negara sudah 5G dan komunikasi antar lembaga atau orang sangat cepat seperti menonton TV. 

“Sekarang kita belum bisa bertranformasi ke 5G karena belum digitalisasi. Pada tahun 2022 nanti, kita akan dapat menikmati hal ini dan orang harus tahu itu karena orang akan lebih menikmati demokrasi penyiaran. Saya berharap dan berdoa jika sudah 5 G intenet kita lebih murah,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini yang menurutnya memiliki ekstrernalisasi yang positif. Dia juga meminta agar daerah blank spot di NTB segera teratasi dengan baik demi menunjang perpindahan sistem dari penyiaran analog ke digital atau ASO (Analog Switch Off). “Mungkin tidak bisa tahun ini, mudah-mudahan awal atau pertengahan tahun depan,” jelasnya.

Adanya digitalisasi penyiaran, Gubernur berharap sektor pariwisata di NTB dan daerah lain dapat ditunjang dengan baik. “Masyarakat sudah menunggu sosialisasi tentang digitalisasi di bidang penyiaran. Mudahan dengan hadirnya sosialiasi pelaku media dan pelaku bisnis jadi lebih terbuka,” tandasnya. ***

 

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.