Bima – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, eksploitasi konten lokal secara langsung akan meningkatkan dan mengenalkan potensi yang ada di daerah kepada khalayak luas. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Literasi Media dengan tema “Dari Masyarakat untuk Bangsa” di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (07/03/2019).

Andre penggilan akrabnya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas serta mutu siaran Televisi. Menurutnya, KPI akan menindak tegas berbagai pelanggaran di lembaga penyiaran yang menyalahi aturan yang ada di P3SPS, termasuk informasi hoax dan SARA yang marak sekarang ini.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Syafrudin, yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, DPR sangat mengapresiasi upaya KPI meliterasi masyarakat di Bima lewat kegiatan ini. Diaberharap kei gaitan ini bermanfaat bagi seluruh warga NTB Khususnya Bima. “Literasi ini diharapkan akan memberi inspirasi baru serta mengedukasi  generasi muda di Bima dalam menggunakan media,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Bima, Muhammad Lutfi, menyampaikan tentang pentingnya literasi dan hal ini sangat diperlukan masyarakat di Bima. Menurutnya, literasi media memiliki dua peran penting di antaranya mengevaluasi serta mendekonstruksi. 

Literasi media berperan dalam hal mengevaluasi jadi masyarakat dapat menilai bagaimana sebuah karya jurnalistik berita. Dalam kebebasan pers terkadang media berlebihan dalam mengemas berita sehingga menabrak etika jurnalistik. Sedangkan dalam hal mendekonstruksi, media berperan dalam membentuk karakteristik seseorang. “Oleh karena itu masyarakat harus dapat memilah informasi yang benar,” kata Lutfi.

Hal senada di sampaikan Hadi Santoso mengenai kebebasan pers. Dia mengambarkan bagaimana kondisi pers sebelum 1997 dan sekarang. Menurutnya, pers saat ini jauh lebih bebas. Namun, hal ini juga berdampak pada banyaknya konten yang tidak sesuai dengan etika juranlistik demi meraup popularitas, “Oleh karena itu, literasi media dibutuhkan bagi masyarakat,” imbuhnya 

Selain pendapat dari kedua Narasumber, Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Ubaidillah, menilai saat ini konten yang di media mainstream jauh lebih baik dibandingkan dengan media baru. Ini terjadi karena adanya filter serta aturan yang jelas untuk media mainstream dan tidak ditemukan pada media baru.

Dia berharap adanya penguatan kelembagaan KPI mengingat beban kerja KPI semakin berat ditambah semakin cepatnya perkembangan media. “Saya berharap RUU Penyiaran yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di DPR RI segera selesai agar kelembagaan KPI semakin kuat dalam mengawasi konten siaran,” pinta Ubaid, panggilan akrabnya.

Saat sesi tanya jawab, perwakilan BEM Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP) mengeluhkan konten di TV yang menurutnya tidak sesuai dengan jati diri bangsa yang sebenernya. Selain itu, Dia merasa tidak menemukan nilai edukasi pada siaran khususnya dalam konten anak-anak. 

Menanggapi hal itu, Ubaidilah menjawab bahwa tidak semua tayangan layak dikonsumsi anak. Oleh karena itu, setiap program itu dibuat klasifikasi usia. Berbagai upaya telah dilakukan KPI Pusat dalam meningkatkan mutu penyiaran.

“Salah satu upaya itu adalah mendorong lembaga penyiaran membuat konten kartun sendiri agar sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Kami juga bekerjasama dengan Persatuan Perusahaan Pengiklan Indonesia (P3I) serta Asosiasi Perusahaan Periklanan Indonesia (APPINA) agar pengiklan mau memberikan suport pada program yang berkualitas berdasarkan penilaian KPI Pusat namun tidak mendapat rating yang tinggi,” papar Ubaidillah sekaligus menutup kegiatan tersebut. Tim liputan Literasi Media Bima

 

Hak Cipta © 2019 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.