Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, Anggota DPR RI, Effendi Simbolon, Pemerhati Penyiaran dan Tokoh Perempuan, Dewi Motik, dan K.H Masdar Farid Mas’udi, serta Anggota KPID DKI Jakarta, ketika memberikan literasi ke masyarakat Jakarta, Jumat (9/11/2018).

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan literasi media bersama untuk masyarakat di Jakarta, Jumat (9/11/2018). Literasi media ini dalam upaya meningkatkan kualitas analisa masyarakat di Ibu Kota agar kritis dan selektif memilih tayangan. 

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, kegiatan literasi media merupakan upaya pihaknya membentuk masyarakat Indonesia menjadi cerdas dalam memanfaatkan media khususnya media penyiaran. “Kami ingin masyarakat menjadi lebih pintar, cakap, mampu dengan baik, menggunakan, memahami, menganalisa, media baik itu media televisi, radio, surat kabar, dan film,” katanya di depan ratusan peserta literasi media di Hotel The Media, Jakarta Pusat.   

Menurutnya, untuk membentuk hal itu masyarakat harus dibekali suatu kemampuan, pengetahuan, kesadaran dan keterampilan sebagai pembaca media cetak, penonton televisi atau pendengar radio.

“Ketika masyarakat memiliki kesadaran dan sikap kritis, mereka akan menyadari sebagai konsumen media bahwa punya hak dan kewajiban atas isi siaran radio dan televisi. Ini pun akan memunculkan kesadaran tentang dampak yang ditimbulkan media dan mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan ketika menggunakan media,” kata Andre, panggilan akrabnya. 

Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, menyatakan kegiatan literasi media harus terus menerus dilakukan. Masyarakat harus diberi ruang untuk mempelajari bagaimana bersikap kritis terhadap media supaya mereka bisa memilih informasi mana yang baik dan tidak baik. 

“Mereka tidak boleh menelan mentah-mentah informasi dari media. Karena kita tahu aturan kita tidak seperti negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter yang sangat ketat mengatur apa yang boleh ditonton dan didengarkan rakyatnya. Sedangkan di kita bebas. Kita ingin meliterasi ini,” kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini. 

Dalam kesempatan itu, Effendi meminta KPI menjadi pelindung masyarakat dan melakukan pengawasan siaran secara maksimal. “Posisi di KPI sudah cukup untuk menjalankan fungsi dan tugas,” paparnya.  

Tokoh Perempuan dan Pemerhati Penyiaran, Dewi Motik Pramono, yang hadir dalam kegiatan literasi itu mengatakan, sekarang ini sudah banyak perubahan yang terjadi di televisi. Hal ini berbeda dengan sebelumnya yang masih sangat vulgar. “Yang perlu saya tegaskan adalah KPI harus berani bertindak ketika ada tayangan yang melanggar,” pintanya. 

Pernyataan senada juga disampaikan K.H Masdar Farid Mas’udi. Menurutnya, KPI harus dapat meminimalisir informasi di masyarakat yang bisa menimbulkan konflik. “KPI itu punya peran yang penting terhadap keutuhan bangsa dan stabilitas politik agar negara ini bisa utuh,” tuturnya. 

Tidak hanya menjaga keutuhan bangsa, KPI harus dapat memajukan dan merangsang bertebarannya informasi yang dapat mendorong persatuan bangsa dan kemajuan bangsa ini di segala bidang. “Kita harus menghindari konflik dan informasi yang negatif. Bangsa ini sangat plural dan ini sangat rentan untuk dihasut,” tandas Masdar.

Selain di Jakarta, kegiatan literasi media juga diadakan di 11 kota lain seperti Medan, Padang, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, dan Ambon. Literasi ini diikuti oleh unsur akademisi/pengajar, tokoh masyarakat, LSM, kelompok masyarakat peduli penyiaran di daerah, lembaga penyiaran lokal dan jaringan di daerah serta penggiat Literasi Media. ***

 

Hak Cipta © 2018 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.