Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengajak seluruh Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah (Polda) seluruh Indonesia bekerjasama membuat konten yang mengandung pesan atau informasi edukasi dan positif kepada masyarakat. Kerjasama tersebut melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan lembaga penyiaran lokal setempat.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, saat menjadi pembicara seminar dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2018 di Ballroom Golden Boutique Melawai, Rabu (7/3/2018).

Menurut Yuliandre, pesan yang dibuat Polda dan KPID dapat ditayangkan dengan memanfaatkan slot siaran iklan layanan masyarakat (ILM) di lembaga penyiaran lokal maksimal 10% dari total 20% siaran iklan komersil.

“Setiap lembaga penyiaran seperti televisi memiliki kewajiban menayangkan siaran iklan layanan masyarakat. slot tersebut dapat dimanfaatkan humas Polda untuk menyosialisasikan pesan-pesan edukasi dan positif kepada masyarakat,” jelasnya di depan ratusan anggota Divisi Humas Polda dari 33 Provinsi yang datang di Rakernis tersebut.

Media penyiaran khususnya televisi masih mendapat kepercayaan dari publik sebagai media yang terpercaya. Menurut Andre, panggilan akrab Ketua KPI Pusat ini, penetrasi penonton televisi di Indonesia masih cukup tinggi yakni 67%. Jumlah ini mengalahkan jumlah penonton televisi di negara tetangga seperti Malaysia yang hanya 47%.

“Jika angka penonton televisi masih di atas 60, berarti masih baik. Hal ini tentunya masih efektif untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi dan positif tadi. Namun yang pasti ILM tersebut harus disampaikan di waktu yang tepat atau primetime,” kata Andre.

Melimpahnya jumlah lembaga penyiaran di Tanah Air, kata Yuliandre, dapat dimanfaatkan untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. “Jika setiap lembaga penyiaran menyampaikan pesan dan informasi yang manfaat, edukasi dan positif, hal ini dapat memberi efek balik positif pada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Dirjen IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) Kementerian Kominfo, Niken Widiastuti mengatakan, fungsi humas lembaga sekarang harus menyesuaikan dengan cara-cara yang baru. Selain itu, setiap menyampaikan pesan dan info kepada masyarakat harus hati-hati dan benar. “Informasi yang disampaikan ke publik harus informasi yang sehat,” katanya.

Seminar Rakernis Humas Polri 2018 turut menghadirkan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, dan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana. Diakhir acara, Kepala Divisi Humas Polri, Setyo Wasisto, memberikan plakat penghargaan kepada para narasumber seminar. ***