Komisioner KPI Pusat, Ki-ka: Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Hardly Stefano Pariela, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Nuning Rodiyah, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Agung Suprio, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, Wakil Ketua KPI Pusat S Rahmat Arifin dan Komisioner Bidang Kelembagaan Ubaidillah saat melakukan Evaluasi Tahunan untuk Trans 7, (23/1). (Foto: Humas KPI/ Agung R)

Jakarta - Banyaknya penghargaan yang diterima Trans 7 dalam rentang waktu satu tahun, periode Oktober 2017-September 2018, memperlihatkan komitmen Trans 7 untuk membuat program siaran berkualitas cukup merata. Namun demikian, Trans 7 tetap harus melakukan perbaikan dalam hal penghormatan terhadap hak privat sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS). Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, Nuning Rodiyah, dalam evaluasi tahunan kinerja penyelenggaraan penyiaran PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh atau yang dikenal dengan Trans 7, di kantor KPI Pusat, (23/1).

Selain memaparkan aspek apresiasi yang diterima oleh Trans 7 tadi, Nuning juga mengingatkan tentang prinsip keberimbangan, netralitas dan independensi. “Pengamatan kami, redaksi Trans 7 cukup aman, karena pada pemberitaan maupun program siaran senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip keberimbangan dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu” ujar Nuning.

Nuning menambahkan, publik butuh pemberitaan tentang pemilu untuk mendapatkan informasi mengenai calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Dirinya berharap, Trans 7 tetap menjalankan kerja jurnalistik dengan profesional dengan mengedepankan prinsip netralitas, keberimbangan dan independensi.

Sedangkan terkait sanksi yang didapat Trans 7, Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Hardly Stefano Pariela menjelaskan, meskipun sanksi yang didapat Trans 7 cukup banyak, tapi perolehan apresiasi dari beberapa even yang diselenggaraan KPI juga tinggi. Hardly optimis, di tahun 2019 ini Trans 7 dapat membuat program siaran yang lebih baik dan tidak berpotensi mendapatkan sanksi.

Secara khusus Hardly menyampaikan sanksi yang diterima Trans 7 didominasi atas pelanggaran terhadap perlindungan kepentingan anak, penghormatan terhadap nilai kesukuan dan perlindungan hak privat. Hardly menyebutkan program Hitam Putih yang sebenarnya secara umum cukup baik, namun mendapat sanksi lantaran menghadirkan anak-anak yang menjadi pelaku pernikahan di bawah umur.

Sementara itu Agung Suprio menyampaikan hasil evaluasi siaran program lokal yang dilakukan pada rentang waktu Agustus-Oktober 2018. “Untuk alokasi waktu 10 persen dan siaran di waktu produktif, sudah dipenuhi oleh Trans 7,”ujar Agung. Sedangkan untuk produksi lokal dan bahasa lokal,  masih ada beberapa wilayah layanan siaran yang belum memenuhinya. Secara khusus, untuk bahasa lokal, Agung memahami jika belum semua daerah dapat memenuhi terkait keragaman suku yang tinggal di masing-masing wilayah layanan siaran tersebut.

Trans 7 sendiri hadir dengan dipimpin Direktur Trans 7, Ch Suswati Handayani dan didampingi Kepala Divisi News Trans 7, Titin Rosmasari, Anita Wulandari Kepala Divisi Marketing Public Relation Trans 7, dan jajaran Trans 7 lainnya. Usai menerima evaluasi dari KPI, Susi menyampaikan harapannya evaluasi KPI juga menyasar aspek keberimbangan, netralitas dan independensi, agar penggunaan frekuensi publik bebas dari kepentingan politik. Hal ini didukung oleh Titin yang menambahkan bahwa tahun 2019 ini adalah titik kritis bangsa ini dengan adanya momentum politik. “Keberimbangan dan independensi menjadi sangat mahal,”ujarnya. Namun Trans 7 sangat yakin dengan memilih tetap menjaga keduanya dalam mengelola siaran. Sedangkan Anita mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan panduan dari KPI terkait aspek yang dievaluasi ke depan. Beberapa masukan lain juga disampaikan pihak Trans 7 untuk mekanisme evaluasi yang lebih baik ke depan. 


Komisioner KPI Pusat, ki-ka: Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Hardly Stefano Pariela, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Nuning Rodiyah, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Agung Suprio, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, Komisioner Bidang Kelembagaan Ubaidillah, saat melaksanakan Evaluasi Tahunan untuk Trans TV, d(23/1), (Foto: Humas KPI/ Agung R)

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selalu mendorong agar program siaran tidak hanya menarik sebagai tontonan tapi juga layak menjadi tuntunan bagi masyarakat. Karenanya, guna mencapai rating yang tinggi industri harus sadar ada koridor regulasi yang harus senantiasa ditaati. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Hardly Stefano Pariela, dalam acara evaluasi tahunan untuk Trans TV yang dilakukan di kantor KPI Pusat, (23/1).

Secara khusus Hardly memaparkan catatan sanksi yang didapat Trans TV pada periode Oktober 2017 – September 2018. Program Pagi-Pagi Pasti Happy (P3H) menurut Hardly adalah contoh program yang tidak mampu menyeimbangkan antara regulasi, popularitas yang diukur dari rating, serta respon publik. “Sehingga program ini menjadi paling banyak mendapatkan treatment dari KPI, lantaran melanggar regulasi terkait perlindungan kepentingan anak dan remaja, serta masalah privat,”ujarnya. Selain itu, Hardly juga mengatakan, KPI tidak menemukan proses pematangan program pada P3H yang mengarah pada perbaikan kualitas.  Kebijakan KPI periode ini memang memberikan prioritas pada tindakan persuasi untuk televisi. Namun, ujar Hardly, jika metode persuasi sudah dilakukan dan tidak ada perubahan berarti, tentunya diambil tindakan yang lebih tegas.

Catatan lain dari Trans TV tentunya tidak semata dari sisi sanksi. Nuning Rodiyah, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran menyampaikan Trans TV juga mendapatkan satu penghargaan Anugerah KPI untuk kategori program animasi. Hal lain yang disampaikan Nuning adalah peningkatan hadirnya juru bicara bahasa isyarat dalam program-program berita di Trans TV, serta meminta adanya Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang Penyiaran Sehat dan Perlindungan Anak. Tak lupa Nuning juga berpesan agar dalam tahun politik ini Trans TV berhati-hati agar tidak mengeksploitasi citra diri dari peserta pemilu.

Terkait dengan prinsip keberimbangan dan netralitas dalam penyelenggaraan penyiaran, KPI menghargai usaha televisi yang telah berusaha keras untuk untuk menjaganya. Dari catatan KPI, sanksi yang diterima Trans TV terkait pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) adalah pada perlindungan kepentingan anak, penghormatan hak privasi, penggolongan program siaran, penghormatan terhadap norma dan nilai kesopanan dan kesusilaan, pelanggaran terhadap nara sumber dan informasi, serta perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu.

Sementara itu catatan atas pelaksanaan siaran program lokal dalam rangka implementasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) oleh Trans TV disampaikan Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), Agung Suprio. Dalam rentang waktu penilaian Agustus-Oktober 2018, Trans TV telah memenuhi alokasi 10 persen siaran program lokal sebagaimana yang diperintahkan regulasi. Sedangkan untuk alokasi jam tayang program siaran di waktu produktif, sudah terpenuhi di sebagian besar wilayah layanan siaran. Adapun untuk penggunaan bahasa lokal dan produksi lokal, belum dipenuhi oleh sebagian besar wilayah layanan siaran.

Direktur Operasional Trans TV Latif Harnoko menanggapi evaluasi dan catatan yang disampaikan KPI. Latif yang memimpin jajaran Trans TV dalam evaluasi tahunan ini mengatakan untuk ILM penyiaran Sehat dan Perlindungan Anak dapat segera dilaksanakan pihaknya. Selain itu, Latif juga menjelaskan bahwa pimpinan Trans Media, Chairul Tanjung, sudah menegaskan tentang keharusan menjunjung tinggi prinsip netralitas. Dirinya juga memastikan, untuk prinsip netralitas, independensi dan keberimbangan akan senantiasa dijaga. Beberapa usulan juga disampaikan oleh Latif terkait evaluasi tahunan ini. Diantaranya tentang siaran bersama program lokal, kebijakan cross culture untuk muatan lokal, serta mekanisme penilaian evaluasi tahunan. 

Menanggapi usulan untuk program lokal, Agung menjelaskan bahwa KPI tengah meramu kebijakan cross culture untuk mengakomodir wilayah layanan siaran yang berdekatan. Ia mengatakan aturan rinci soal ini akan dirumuskan pada bulan April nanti, termasuk usulan tentang siaran bersama program lokal.

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berencana melaksanakan bimbingan teknis SDM penyiaran “Sekolah P3SPS” di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 24 hingga 25 Januari 2019.

Sekolah P3SPS di luar Kota Jakarta ini merupakan yang kelima kalinya dilaksanakan setelah sebelumnya dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (2016), Bengkulu (2017), Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) (2018) dan Surabaya (2018). Kegiatan di daerah ini merupakan masukan dari kalangan penyiaran yang butuh pemahaman mengenai regulasi penyiaran.  

Penanggungjawab kegiatan Sekolah P3SPS yang juga Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran, Mayong Suryo Laksono mengungkapkan, sejujurnya banyak SDM penyiaran di daerah jutsru yang lebih membutuhkan pelatihan ini. "Di bidang Jurnalistik,  misalnya, banyak di Lembaga Penyiaran Nasional berjaringan berasal dari kontributor daerah. Namun sayangnya mereka belum mengetahui ada regulasi penyiaran (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) selain Kode Etik Jurnalistik. Dari sisi program dan produksi siaran, banyak tenaga profesional di daerah perlu mengetahui P3SPS sebagai landasan mereka melahirkan program-program berkualitas," ungkap Mayong.

Sekolah P3SPS, lanjut Mayong, tidak ada yang berubah dari segi kurikulum, modul, dan metode pengajaran. "Sekolah ini hanya pindah tempat agar lebih banyak yang ngerti P3SPS.”

Pelaksanaan Sekolah P3SPS di Kendari akan diikuti oleh 35 orang praktisi penyiaran (radio & televisi lokal dan berjaringan) yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, juga kalangan umum dan mahasiswa.

Selama dua hari, para peserta akan mendapatkan materi pembelajaran tentang pasal-pasal yang ada di dalam P3SPS. Materi-materi tersebut akan disampaikan oleh komisioner bidang Isi Siaran KPI Pusat yaitu Hardly Stefano, Nuning Rodiyah, Dewi Setyarini, selain Mayong sendiri. 

Akan hadir juga dalam Sekolah tersebut Wakil Ketua KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin yang menyampaikan materi Filosofi Penyiaran di Indonesia, juga narasumber tamu yang akan menyampaikan kuliah umum, yakni Rektor Universitas Halu Oleo Prof. Dr. M. Zamrun Firihu. ***

 

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano saat menjadi narasumber acara Focus Group Discussion tentang Penyusunan Standar Tata Laksana Pengawasan Kampanye di Media dan Rapat Umum dalam Pemilu 2019 yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Hotel Santika Premiere ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (22/1/2019).

 

Serpong – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai perlunya kesepakatan antar Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu 2019 terkait pengaturan iklan kampanye di media penyiaran. Hal ini untuk mencegah adanya iklan yang dibuat atau diperankan oleh kontestan Pemilu tetapi tidak dikategorikan sebagai iklan kampanye.

“Kami menyayangkan masih adanya iklan tersebut di media penyiaran. Penyelenggara perlu membuat aturan yang lebih tegas agar tidak menjadi masalah yang lebih kompleks dikemudian hari,” kata Hardly Stefano di sela-sela acara Focus Group Discussion tentang Penyusunan Standar Tata Laksana Pengawasan Kampanye di Media dan Rapat Umum dalam Pemilu 2019 yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Hotel Santika Premiere ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (22/1/2019).

Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat ini kembali menegaskan posisi KPI dalam gugus tugas adalah sebagai supporting kepada penyelanggara pemilu. Dengan mekanisme pengawasan yang dimiliki KPI, setiap temuan potensi pelanggaran pemilu di lembaga penyiaran akan kami sampaikan pada penyelenggara. Karenanya, pembahasan mengenai potensi pelanggaran selama 21 hari masa tayang iklan kampanye ini seharusnya dihadiri pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). “KPU harusnya hadir ketika ada pembahasan ini,” pinta Hardly.

Terkait dengan beberapa masalah yang potensial terjadi selama masa kampanye yang tersisa, khususnya dalam masa 21 hari menjelang hari tenang, Hardly melihat masih ada celah regulasi yang ada saat ini. 

"Saya mengajak Bawaslu dan KPU mengoptimalkan forum gugus tugas untuk membangun sinergi dan bersama-sama membuat regulasi teknis yang lebih progressif. Jangan sampai masalah sudah terjadi, baru bereaksi," kata Hardly.

Terkait fasilitasi KPU memasang iklan kampanye peserta pemilu di lembaga penyiaran, Hardly berharap KPI mendapatkan informasi tentang media partner atau lembaga penyiaran yang diajak kerjasama untuk pemasangan iklan, serta media plan berupa jumlah dan jam tayang iklan pada setiap media.

“KPI juga perlu penegasan dari KPU, apakah peserta dapat memasang sendiri iklan kampanye selain yang telah difasilitasi? Berbagai informasi tersebut dibutuhkan KPI agar dapat lebih optimal dan fokus dalam melakukan pengawasan,” jelas Hardly.

Dalam kesempatan itu, Hardly menyampaikan bahwa KPI dengan kewenangan yang dimiliki akan senantiasa mengarahkan lembaga penyiaran untuk menjadi media pendidikan politik yang konstruktif. "Regulasi dibuat bukan untuk membatasi informasi, tetapi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya tentang pemilu adalah informasi yang berkualitas. Sehingga pemilu yang berkualitas dapat terwujud," tegasnya. ***

 


Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Agung Suprio, memimpin Evaluasi Tahunan untuk GTV dan INEWS, didampingi Wakil Ketua KPI Pusat S. Rahmat Arifin dan Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Dewi Setyarini, (21/1). (Foto: Humas KPI/ Agung R)

Jakarta - Evaluasi program siaran lokal sebagai implementasi sistem stasiun jaringan (SSJ) akan dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) secara berkala per tiga bulan. Diharapkan, lewat evaluasi tiga bulanan ini kualitas program siaran lokal pada televisi swasta yang bersiaran jaringan nasional, dapat ditingkatkan. Hal tersebut disampaikan Agung Suprio, Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) dalam acara evaluasi tahunan untuk GTV dan INews TV,(21/1).

Saat menyampaikan hasil evaluasi KPI terhadap kedua stasiun televisi ini, Agung mengatakan KPI meminta lembaga penyiaran untuk ikut menyediakan menyediakan streaming program siaran lokal pada masing-masing wilayah siaran. “Ini bagian kita dalam memanfaatkan era disrupsi”, ujarnya.

Catatan dari KPI atas siaran program lokal yang dilakukan oleh kedua televisi ini adalah masih ditemukannya re-run program. Sedangkan untuk INews TV, mayoritas wilayah layanan siar sudah menggunakan bahasa lokal untuk program lokal dengan genre berita. 

Sementara itu Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, kembali mengingatkan kedua TV ini untuk kembali pada salah satu tujuan diselenggarakannya penyiaran. “Yakni menjaga integrasi bangsa,”ujar Rahmat. Salah satu bukti kita menjaga Indonesia dan merawat kebangsaan melalui dunia penyiaran, adalah meniadakan sentimen dan kepentingan pribadi.

Hadir dari INews dan GTV, perwakilan direksi Wijaya Kusuma yang didampingi jajaran corporate secretary dan Wakil Pemimpin Redaksi Ariyo Ardi. Ariyo menjelaskan INews terus melakukan pembenahan kualitas isi siaran di redaksi. Termasuk meningkatkan sensor internal untuk tayangan-tayangan yang dinilai sensitif. Sementara itu Wijaya menegaskan komitmen televisi yang dikelolanya untuk bersikap netral pada semua pasangan calon presiden dalam perhelatan pemilihan presiden.

Baik GTV ataupun INews sepakat pada kesimpulan rapat yang memandang perlu ada peningkatan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), meningkatkan kualitas program siaran, serta memenuhi seluruh aspek program siaran lokal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh regulasi. 

Hak Cipta © 2019 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.