Tujuh Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo Periode 2018-2021 saat dilantik oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur, Selasa, (17/4/2018).

 

Gorontalo -- Tujuh Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo Periode 2018-2021 resmi dilantik oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur, Selasa, (17/4/2018).

Dalam sambutannya Idris mengatakan, KPID merupakan lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam bidang penyiaran. KPID diharapkan menjadi filter konten siaran lokal yang bermutu dan berkualitas.

“Oleh karenanya saya harapkan setelah dilantik segera laksanakan konsolidasi organisasi. Susun program rencana aksi maupun rencana hasil supaya KPID segera berfungsi,” kata Wagub.

Mantan Sekertaris Daerah Provinsi Gorotntalo ini menambahkan, KPID diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perizinan media penyiaran. Penyelesaian masalah perizinan harus dilakukan dengan cara persuasif.

“KPID wajib mengundang langsung pihak yang bersangkutan untuk datang ke kantor kemudian diberitahukan proses pengurusan izinnya kemudian tunjukan persayaratan apa saja yang harus dilengkapi, dan yang pasti jangan lama – lama prosesnya. Semua harus cepat tanggap,” tegas Idris

Tantangan KPID, lanjut kata Idris, bagaimana mengawasi konten siaran media lokal. Terlebih saat ini akan berlangsung Pilkada serentak di dua daerah yakni Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Pelanggaran penyiaran kampanye juga harus menjadi perhatian KPID.

Adapun tujuh nama yang dilantik menjadi anggota KPID Provinsi Gorontalo yakni Adrian Thalib, Femy Suleman, Meyske Abdullah, Achmad Mediansyah, Bayu Basri, Rasyid T. Mayang serta Wely Moito.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kominfo se Kab/Kota di Gorontalo, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Anis Naki, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Rifli Katili. Sumber dari pemprov gorontalo

 

Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno, saat beraudiensi dengan Anggota KPID.

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menerima audiensi KPID DKI, Rabu (4/4/2018), di ruang rapat Wakil Gubernur. Wagub didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dian Ekowati bertemu dengan para Komisioner KPID DKI Periode 2018-2021.

Dalam  rapat audiensi tersebut para komisioner KPID DKI memaparkan program KPID tahun 2018. Program unggulan KPID adalah literasi  media kepada masyarakat Jakarta dalam rangka mengkampanyekan Penyiaran yang positif dan melindungi masyarakat dari dampak konten negatif televisi dan radio.

“KPID DKI Jakarta harus jadi garda terdepan informasi bagi masyarakat, apalagi di era teknologi informasi seperti saat ini. Hoax di mana-mana,” ujar Sandiaga.

Sandiaga berharap KPID DKI Jakarta dapat melaksanakan tugasnya dengan baik mewujudkan penyiaran sehat bagi masyarakat terutama warga Jakarta. “KPID tidak boleh surut kinerjanya, apapun programnya kami akan support dan jika ada permasalahan kita akan cari solusinya,” tegas Wagub

Dalam pertemuan tersebut, Komisioner KPID DKI Jakarta memaparkan sejumlah program yang sudah dilaksanakan KPID maupun rencana program ke depan. “KPID DKI Jakarta harus jadi barometer, tugas utama kami adalah melindungi warga dari konten negatif yang merusak warga Jakarta,” kata Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan.

Selain itu, menurut Kawiyan,  KPID DKI Jakarta juga harus melindungi  kepentingan masyarakat dari penggunaan frekuensi milik rakyat, yang digunakan lembaga penyiaran baik melalui televisi maupun radio,  dari kepentingan politik.

Apalagi, tahun 2019 Indonesia akan memasuki tahun politik dimana televisi dan radio akan berada di pusaran kepentingan politik dan kepentingan masyarat.  “Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita memiliki tujuan yang sama melayani masyarakat.  KPID DKI Jakarta berharap mendapatkan dukungan dan sinergi demi kepentingan warga Jakarta, “ papar Kawiyan.  Red dari KPID DKI Jakarta

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta harus jadi barometer bagi KPID di seluruh Indonesia, sebagai lembaga negara independen yang mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Harapan itu disampaikan Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis saat memberi pengarahan pada Rapat Kerja KPID Provinsi DKI Jakarta, di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat,  Senin (19/3/2018).
 
“Jika eksistensi KPID di DKI Jakarta tidak terlihat dikhawatirkan akan merembet ke daerah-daerah lain.  Raker ini adalah momentum awal bagi KPID DKI dalam mewujudkan siaran yang tidak hanya bermanfaat tapi juga mencerdaskan masyarakat,” tegas Yuliandre Darwis.

Yuliandre mengaku optimis KPID DKI Jakarta dapat menunjukkan eksistensi  dan kinerja terbaik dengan susunan komisioner yang ada saat ini. “Saya punya harapan besar terhadap KPID DKI Jakarta,  agar kita bisa bersama-sama membangun dan memperjuangkan hak masyarakat mendapatkan mewujudkan penyiaran bermartabat,” papar Yuliandre.

Apalagi, lanjut Yuliandre, dalam waktu dekat bangsa Indonesia menghadapi agenda politik nasional yang membutuhkan kontribusi KPID dalam melakukan pengawasan konten-konten siaran dari radio dan televisi lokal di seluruh daerah. 

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P. Ahmad yang hadir dalam Raker KPID DKI Jakarta yang mengambil tema “Konsolidasi Kelembagaan untuk Mewujudkan Penyiaran Bermartabat.” Menurutnya, KPID DKI Jakarta harus menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang tidak hanya melakukan pengawasan, tapi juga mengedukasi masyarakat.

“Masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan memahami keberadaan dan fungsi KPID DKI Jakarta. Untuk itu, KPID DKI Jakarta  harus melakukan sosialisasi intensif hingga ke tingkat wilayah, jika perlu hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan,” ujar Riano.

Politisi PPP ini menegaskan,  DPRD DKI Jakarta siap mendukung kebijakan dan langkah yang diambil KPID DKI Jakarta. “Lakukan terobosan yang sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadikan raker ini untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi KPID DKI,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan mengatakan, pihaknya bertekad melakukan berbagai terobosan di lembaga yang dipimpinnya. “Selain melakukan konsolidasi kelembagaan agar KPID punya dukungan anggaran yang memadai, kami juga sudah siapkan program yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Kawiyan.

Rapat kerja KPID yang berlangsung selama sehari penuh membahas dan menyusun program untuk tahun 2019. Riano P Ahmad yakin Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan anggaran terhadap program-program yang dibuat KPID. Red dari KPID DKI

Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Tengah berkunjung ke Studio Radio Elshinta Semarang di Jalan Bukit Puncak No 1, Kelurahan Bukit Sari, Ngesrep, Banyumanik, Semarang, Kamis (22/3/2018). Kunjungan dalam rangka verifikasi faktual menindaklanjuti permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP). Komisioner KPID Jawa Tengah yang melakukan verifikasi faktual adalah Muhammad Rofiuddin dan Dini Inayati. Mereka disambut oleh Koordinator Elshinta Network, Handyono Sunandjadja dan Direktur Elshinta Semarang, Heru Supadmo Djahriadi.

Dalam kesempatan itu, tim KPID mengecek dokumen permohonan perizinan. Tim juga meninjau studio siaran dan dapur produksi Radio Elshinta. Komisioner KPID menanyakan berbagai hal mengenai Radio Elshinta. KPID sudah mempelajari berkas dokumen yang diajukan Radio Elshinta. KPID mengapresiasi Radio Elshinta karena radio ini khusus menjadi radio berita. “Di tengah situasi banyak radio yang hanya hiburan, tapi Elshinta mengambil segmen menjadi radio informasi dan pendidikan,” kata Dini Inayati. Dini juga mengingatkan soal pemutakhiran data. Dia mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI kini telah memberlakukan sistem Perizinan online. Kominfo juga telah menyurati lembaga penyiaran untuk pemutakhiran data.

Sementara itu, Rofiuddin menyinggung soal program siaran khusus Pilkada. Menurutnya, dari hasil pantauan di sejumlah radio, ada fenomena lembaga penyiaran seolah tidak mau memberitakan Pilkada. Alasannya karena takut berisiko. "Silakan radio memberitakan Pilkada asal berimbang, independen dan netral," katanya.
Rofi juga menanyakan terobosan program apa saja yang sudah dilakukan Radio Elshinta di tingkat lokal.

Koordinator Elshinta Network, Handyono Sunandjadja berterima kasih atas masukan dari tim KPID. Menurutnya, pihaknya akan segera memperbaiki kekurangan yang menjadi catatan KPID.   Handyono menjelaskan, Elshinta memiliki rubrik khusus Pilkada. Selain melalui mengundang pasangan calon untuk berdialog, Elshinta juga aktif memberitakan Pilkada. Menurutnya, Elshinta juga sudah beberapa kali menghadirkan masing-masing pasangan calon dan pengamat politik dalam acara talkshow. "Mereka kampanye juga kita beritakan secara merata," katanya.

Terkait program siaran, lanjut Handyono, Elshinta mengacu pada kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Elshinta juga sering berpartner dengan pejabat publik untuk memediasi antara masyarakat dan pemerintah. Tak hanya itu, pendengar Elshinta juga aktif memberikan informasi kepada redaksi."Kami ada proses verifikasi informasi dari masyarakat. Misalnya ada info kecelakaan. Kita cek ke orang-orang di lokasi. Ada kontak person Kapolsek. Kita hati-hati. Semua informasi kita verifikasi," katanya. (KPID Jateng/ Iwan)

 

Pekalongan - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menggelar seminar literasi media di Kampus Universitas Pekalongan (Unikal), Selasa (28/2/2018). Seminar bertajuk "Generasi Muda Cerdas Bermedia" itu melibatkan pelajar, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan di Pekalongan dan sekitar.

Komisioner KPID Jawa Tengah, Dini Inayati mengatakan, seminar literasi media bertujuan memberikan pemahaman tentang kontruksi media. Ia menjelaskan, saat ini sudah ada regulasi yang mengatur penyiaran, yaitu Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran. Negara juga sudah mempunyai regulator yang mengawal penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPID yang bertugas di tingkat provinsi.

Regulator tersebut, kata Dini, melayani perizinan, pengawasan isi siaran dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM). "Pengawasan tak hanya domain KPI/ KPID, tetapi juga perlu peran aktif masyarakat," katanya.

Menurut Dini, frekuensi yang dipakai oleh lembaga penyiaran adalah sumber daya alam terbatas yang dikelola negara. Frekuensi tersebut harus dikelola untuk kepentingan publik.

"Masyarakat sebagai publik berhak berperan mendorong siaran berkualitas dengan menjadi publik yang cerdas bermedia," kata Dini.

Wakil Ketua KPID Jawa Tengah, Asep Cuwantoro, S.Pd.I, M.Pd. yang didapuk sebagai narasumber menyampaikan, media saat ini cenderung mendoktrin pola pikir masyarakat. Konten yang disuguhkan kepada masyarakat hanyalah konten yang menguntungkan industri media. Tak hanya itu, banjir informasi juga meluap hingga ruang privat. Asep mengajak peserta agar cerdas memilih informasi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Hukum Unikal, Dr. Nurul Huda, SH. M.Hum. menyinggung soal regulasi penyiaran. Menurut dia, Undang-Undang sebagai produk politik sarat dengan kepentingan. Dengan demikian, menurutnya regulasi yang dihasilkan tidak tegas. Ada upaya pelemahan tugas dan fungsi KPI. Di sisi lain, lanjutnya, kepekaan sosial dan sensor mandiri masyarakat juga lemah.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Unikal, Nisa'ul Mas Ula, mengatakan kegiatan literasi media sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama mahasiswa. Menurutnya, saat ini masyarakat dijajah oleh program-program televisi yang tidak bermanfaat.

"Literasi media membuka mata mahasiswa untuk bisa menyaring tontonan yang ada di televisi," katanya. (*)

Hak Cipta © 2019 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.