Pontianak -- Sebagai  evaluator  dan kontrol,  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah-KPID prvinsi Kalimantan Barat  tetap berpegang pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) karena kajiannya adalah program. Namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) KPID Kalbar erlu dibuat strategi bagaimana agar  selauru media elektronik penyiaran dapat memberikan masukan kepada KPID Kalbar khususnya.

Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik (Kepsta LPP) RRI Nazwin Achmad, saat menerima Kunjungan Jajaran KPID Kalbar, Jumat (16/8/2019) menyatakan masukan-masukan tersebut  tentu saja dengan instrumen-instrumen yang dapat memperkaya KPID untuk evaluasi, sehingga memberikan nilai efisiensi tetapi esensi dasar evaluasi justru kaya.

 “Jadi KPID ini memang harus  sheering, kemudian harus juga berkolaborasi dengan seluruh penyiaran elektoinik khususnya, sehingga ada hal-hal yang sifatnya instan, kemudian progres yang harus cepat  disampaikan itu menjadi knowledge suatu pengetahuan kita bersama,” jelas Nazwin Achmad.

Lebih lanjut  Nazwin Achmad menjelaskan, jikapun KPID ingin menilai program siaran melalui produk-produknya,  dimana produk itu perlu juga dievaluasi secara aspek-aspek penggaliannya, bagaimana kemasannya dan aspek-aspek apa yang ada dalam nilai kemasan itu jelas perlu dievaluasi. Sehingga  sebelum masuk ke ranah evaluasi itu perlu juga ada pelatihan-pelatihan yang bisa dikembangkan bersama antara KPID dengan owner atau pengelola penyiarannya.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPID Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifudin Budi menyambut baik banyaknya masukan dari RRI tentang kemungkinan menggelar beberapa pelatihan atau workshop-workshop terkait dengan sumber daya penyiaran KPID ada masukan penting beberapa kategori yang dihadirkan untuk mengapresiasi rediao di Kalimantan barat , berkaitandengan rencana KPID Award Kalbar yang akan diselenggarakan pada Desember 2019. Sudah semestinya wujud perhatian KPID terhadap radio sama besarnya dengan wujud perhatiannya kepada  televisi untuk menginspirasi  wrga Kalimantan Barat.

“Saya kira RRI menjadi potret Lembaga penyiaran yang tunduk kepada  pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, karena itu atas kualifikasi dan kualitas berbagai program siaran yang dihadirkan saya kira secara substansif cukup baik, tinggal saya kira volume kegiatan atau program yang dekat dengan inisiasi pemerintah untuk membangun lebih dalam,” harapnya.

MS. Budi  mengatakan, katakanlah Gubernur mengusung isu penting pembangunan daerah, terkait langsung dengan visinya dalam pengelolaan infrastruktur dan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang melayani rakyat.

“Kami merasa kunjungan ke RRI Pontianak ini merupakan langkah yang luar biasa besar atas masukan-masukan dari RRI, sehingga seolah-olah tujuh komosioner yang bekerja pada  KPID Kalbar mendapat tambahan energi yang siap sedia melayani radio-radio di Kalbar, dengan harapan RRI dapat mempersembahkan kualitas siaran yang jauh lebih baik di masa depan atas kualitas-kualitas terbaik yang sudah RRI hadirkan saat ini buat warga kota Pontianak dan warga Kalimantan barat,” tambahnya. Red dari KBRN

 

Ketua KPID Sulbar April Ashari Hardi, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran, Busran Riandhy, Komisioner bidang Perizinan, Urwa, Kabid Infokom Publik Dinas Kominfo dan Persandian, Sudarso Din dan Kasi Pengelola Komunikasi Publik, Imelda Adhi Yanthys saat diterima Sekprov Sulbar.

Mamuju – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur dan menata keberadaan lembaga penyiaran dengan melihat perkembangan dan peluang usaha. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris saat menerima kunjungan silaturahmi KPID dan Dinas Kominfo dan Persandian Sulbar di ruang kerjanya Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Senin (12/8/2019).

Dia mengatakan, lembaga penyiaran berlangganan (TV Kabel) atau lembaga penyiaran secara umum di daerah ini belum memiliki peraturan daerah (Perda) sebagai pedoman penataan penyiaran selain UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Kita sangat berharap, KPID dapat mendorong dan bekerjasama dengan Biro hukum Pemprov Sulbar untuk mengagas pembentukan Perda Penyiaran ini," imbuhnya.

Sekprov Sulbar ini mempersilahkan KPID Sulbar melakukan studi ke daerah lain yang sudah memiliki Perda Penyiaran. “Kita akan godok bersama demi kemajuan dan menjawab tantangan perkembangan dunia penyiaran saat ini yang tumbuh dan berkembang. Ini adalah aset daerah yang perlu dipelihara," jelas Muhammad Idris.

Dalam kunjungan itu, hadir Ketua KPID Sulbar April Ashari Hardi, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran, Busran Riandhy, Komisioner bidang Perizinan, Urwa, Kabid Infokom Publik Dinas Kominfo dan Persandian, Sudarso Din dan Kasi Pengelola Komunikasi Publik, Imelda Adhi Yanthy.

Sementara itu, Ketua KPID Sulbar, April Ashari, menyambut baik instruksi sekprov Sulbar karena keberadaan lembaga penyiaran memberi harapan dan perlu pengaturan. "Hasil pemantauan kami, terdapat kurang lebih 200 lembaga penyiaran. Inilah pentingnya literasi media dan mendukung lahirnya Perda agar kita dapat menghadapi overload information di era Revolusi 4.0," jelas Ashari.

Dia menegaskan Perda ini menjadi salah satu dari program kerja KPID. “Kami akan mengajak seluruh stakeholder penyiaran, DPRD Provinsi dan Biro Hukum Pemprov untuk bersama-sama menggodok Perda penyiaran ini. Ini semangat baru dan menjadi pemacu kerja KPID," jelas April Ashari.

Sementara itu, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran, Busran Riandhy, mengatakan Perda Penyiaran memang dibutuhkan dalam menata dunia penyiaran di daerah untuk menjunjung tinggi nilai budaya. Pasalnya, masih sedikit lembaga penyiaran yang menayangkan program siaran dalam bahasa dan budaya Mandar. 

"Selain itu, masih ditemui banyak pelanggaran pada pemenuhan durasi penanyangan program lokal sehingga lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari," kata Busran.

Lebih lanjut, Dia mengharapkan nanti dalam muatan Perda terdapat klausul yang mengatur perluasan jaringan antar Kabupaten bagi lembaga penyiaran yang memiliki IPP Tetap, penggabungan LPB menjadi satu badan usaha, hak dan kewajiban lembaga penyiaran serta menjadikan lembaga penyiaran sebagai salah satu sumber pendukung peningkatan pendapatan asli daerah.  Red dari Humas KPID

 

Mataram - Tepat setahun yang lalu, gempa berkekuatan 7.0 SR menguncang pulau Lombok. Setahun berlalu, apakah kita siap dengan berbagai hal terkait mitigasi bencana khususnya sebagai daerah prioritas pariwisata?

Hal ini penting karena kita saat ini harus dapat hidup berdampingan di ring of fire, lokasi rawan bencana. Tentu tidak ada yang berharap akan datangnya bencana namun sebagai manusia yang berusaha berdamai dengan alam kita wajib waspada dan siap. 

Pulau lombok termasyur sebagai pulau seribu masjid dengan berbagai keindahan alamnya. Tahun 2018 lalu porak poranda karena gempa yang harus diakui bahwa kejadian ini berimbas baik secara sosial maupun ekonomi. Termasuk pariwisata yang telah ditetapkan sebagai leading sektor di Lombok. 

Menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya diskusi kedua dari GenpiLS Miniworkshop yang bekerjasama dengan KPID NTB dan Prodi Ilkom Unram  kali ini menghadirkan Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, Kaprodi Ilkom Unram Agus Purbathin, Ketua KPID NTB Yusron Saudi, Ketua IAGI NTB Kusnadi dan Muhammad Alfian dari ACT. 

Diskusi yang dihadiri 127 peserta dari berbagai latar belakang ini dilaksanakan pada Senin 5 Agustus 2019 di Delima Cafe Jl Bung Karno Mataram NTB. Hadir perwakilan dari berbagai komunitas, media, akademisi, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, mahasiswa serta pemerhati pariwisata di NTB.

Partisipasi publik dalam mitigasi bencana khususnya di daerah pariwisata sangat penting. Pemerintah dan lembaga yang menaungi memegang peran yang penting dalam berbagai hal termasuk sosialisasi dan memberikan edukasi tentang mitigasi bencana. 

Kelima narasumber sepakat bahwa bencana yang terjadi 1 tahun yang lalu adalah momentum bagi kita untuk berbenah sekaligus menyiapkan berbagai kemungkinan dan penanganan yang diperlukan saat terjadi bencana. 

Peran komunitas dalam hal ini Genpi Lombok Sumbawa sangat diapresiasi oleh narasumber dan peserta dimana membuka ruang diskusi sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam keikutsertaannya membangun daerah. Berbagai hal sudah seharusnya diperbincangkan di arena publik untuk dapat mendapatkan input dan membina komunikasi juga dialog antar lembaga.

Dalam pemaparannya Kepala BPBD NTB Ahsanul Khalik menyampaikan pengalaman saat terjadi gempa 29 Juli 2018. Saat itu semua panik, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Begitu juga ketika gempa 5 Agustus, terlihat betapa pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya siap. 

Pengalaman itulah yang menjadi bahan evaluasi dalam SOP kedepannya. Khalik juga menambahkan, di era keterbukaan informasi ini banyak beredar hoax bencana, ketidaktahuan media juga. Ini juga menghambat percepatan. Belum lagi netizen cerewet yang posting hal-hal negatif. 

"Menggandeng media sangat penting dan begitu juga komunitas," katanya.

Khalik merekomendasikan mitigasi bukan sekadar jadi jargon dan pekerjaan pemerintah. Tapi kekuatan masyarakat harus masuk dalam rancangan.Perencanaan pembangunan harus berbasis ramah bencana. 

"Ada istilah baru bencana investasi ; misalnya bicara pariwisata dengan pendekatan kebencanaan. Semua harus ramah gempa. Melatih masyarakat adalah bagian kecil ramah bencana. Bangunan harus tahan gempa. Misalnya lantai I hotel tidak perlu ada kamar. Khusus untuk memudahkan evakuasi," katanya.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) NTB Kusnadi mengatakan safety briefing nggak pernah ada di Indonesia. Dia contohkan ketika gempa Aceh tidak merusak banyak fasilitas. Cuma ketika tsunami itu semua ke laut. Orang tidak tahu ada potensi tsunami. Potensi tsunami di Lombok itu ada di bagian selatan. Dan kondisi alam di selatan banyak bukit yang bisa jadi benteng.

Manager ACT NTB Lalu Alfian mengatakan faktanya kita tinggal di daerah cincin api. Jadi harus siap. Termasuk juga harus siap cara  mengkomunikasikan ke publik potensi bencana itu. 

Dia contohkan di museum tsunami Aceh sudah antisipatif, tapi sekarang perumahan baru marak di dekat pantai. Ini artinya ada yang keliru dalam mengkomunikasikan dan mengimplementasikan.

"Pemahaman tentang bencana masih sedikit. Fase recovery butuh supportbanyak, justru sepi. Karena tanggap darurat habis.Menganggap selesai ketika habis tanggap darurat. Ini juga bentuk ketidaktahuan publik," katanya.

Pakar komunikasi pembangunan Unram  Agus Purbatim mengatakan komunikasi hanya jadi pelengkap. Bukan sebagai kebutuhan. Belajar dari kekacauan informasi dan komunikasi bencana Lombok, Ilmu Komunikasi Unram menginisiasi mata kuliah komunikasi bencana. 

"Sifat bencana ketidakpastian. Komunikasi bencana untuk mengurangi ketidakpastian itu. Yang terjadi selama ini bencana komunikasi. Hoax cepat viral dengan berbagai motif," katanya.

Ketua KPID NTB Yusron Saudi mengatakan ketika gempa banyak lembaga penyiaran yang kena dampak. Tower patah. Operasional terhenti. Tapi mereka tetap peduli. Lembaga penyiaran ikut berkontribusi mengumpulkan donasi. 

Pemberitaan yang masif di media juga mengetuk hati publik. Ini jadi bukti bahwa betap kuat pengaruh media penyiaran dalam mengkomunikasikan bencana.

Memang ada temuan beberapa berita terkait bencana masih menonjolkan aspek sensasional. Terlalu berlebihan mengeksploitasi korban dan abai pada hal-hal krusial. Ini menjadi catatan KPID NTB kedepannya, agar ada SOP yang dibuat terkait dengan peliputan bencana alam.

Peranan Komunitas juga penting dalam masa tanggap dan rekonstruksi bencana. Genpi sebagai satu dari unsur pentahelix pariwisata harus mampu hadir dan memberikan kontribusinya secara nyata dan turut hadir dalam ruang publik. 

Komunitas memegang peran penting selain menyuarakan kepentingan publik, partisipasi komunitas bisa menjadi kekuatan dalam sinergitas tanpa batas demikian Fathul Rakhman Korbid Kelembagaan KPID NTB dan Siti Chotijah yang juga Ketua Harian Genpinas menutup acara diskusi sebagai moderator. Red dari suarabumigora.com 

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menggelar In House Training Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI di Grand Studio Jak TV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam pelatihan tersebut, lembaga penyiaran diberikan bimbingan, pendalaman, dan pemahaman, serta diajak berkomitmen untuk memperbaiki kualitas penyiaran. 

Ketua KPID Provinsi DKI Jakarta, Kawiyan mengatakan, KPID sebagai lembaga yang bertugas mengawasi tayangan, mengajak lembaga penyiaran untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang penyiaran. 

"Kami mengajak lembaga penyiaran untuk berkomitmen memperbaiki kualitas penyiarannya dengan menghindari segmen-segmen tayangan yang bisa dianggap sebagai pelanggaran," ujarnya

Sementara, Kepala Bidang Kebijakan Publik Diskominfotik DKI Jakarta, Nuruning Septarida menuturkan, Pemprov DKI Jakarta selaku mitra dari KPID mengapresiasi kegiatan perdana In House Training P3SPS ini. 

"Kegiatan ini bisa menjadi inisiasi yang baik untuk dilakukan oleh lembaga penyiaran yang lain. Kami berharap KPID dapat terus menjaga netralitas informasi dan siaran, serta memberikan pengetahuan maupun wawasan untuk meningkatkan kualitas penyiaran," tandasnya. Red dari berbagai sumber

 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta sambangi kantor MUI DKI Jakarta dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Infokom Faiz Rafdhi dan Sekretaris Nanda Khairiyah, yang didampingi Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan Arief Rachman, MH serta anggota Komisi Kumdang KH. Asmawi.

Pertemuan perdana ini dilaksanakan di ruang rapat kantor MUI DKI Jakarta di gedung Komplek Masjid Jakarta Islamic Center.

Kehadiran KPID Jakarta disampaikan sebagai salah satu bentuk silaturahim sekaligus sharing bersama sebagai mitra MUI DKI Jakarta dalam upaya untuk terus menyehatkan konten pertelevisian Jakarta.

KPID Jakarta bermaksud meminta  MUI DKI Jakarta agar memberikan arahan serta masukan seputar program penayangan di Televisi yang kini marak dengan hal hal yang melanggar dan tidak mendidik.

“Kehadiran Kita disini sebagai bentuk silaturahim dan meminta masukan organisasi MUI DKI Jakarta bagaiamana cara menanggulangi program TV yang saat ini marak dengan unsur yang tidak mendidik,” kata Wakil Ketua KPID DKI Jakarta Rizky Wahyuni, Senin, (29/7/2019).

Ada beberapa program yang menjadi keresahan bagi KPID Jakarta yang kini sudah mulai marak disiarkan di televisi mulai dari program yang bersifat ghibah, bullying, dan program yang dalam perkataan maupun perbuatan sudah menyalahi kodratnya sebagai manusia

“Selain bergunjing dan sering juga ditampilkan program yang bernuansa promosi LGBT laki laki bergaya wanita, maupun sebaliknya. Mirisnya pula tayangan-tayangan tersebut mendominasi konten televisi saat ini,” tutur Rizky.

Hal inilah yang menjadi tujuan KPID Jakarta bertandang ke kantor MUI DKI Jakarta yang diantaranya mengharap masukan utamanya yang berkenaan dengan fatwa atau pandangan keagamaan terkait peraturan siar di televisi.

KPID Jakarta dan MUI DKI berharap kedepan dapat menformulasikan materi yang ada, sehingga hasil nanti bisa menjadi rujukan untuk lembaga penyiaran Indonesia.

Perlu disampaikan dalam tugas dan fungsinya, KPID Jakarta berpijak pada UU penyiaran yang telah di atur oleh pemerintah serta memberikan pengawasan baik dalam bentuk konten yang melanggar serta memberikan rekomendasi izin siar baik TV maupun radio.

Adapun mengenai tugas memberikan sanksi pelanggaran penyiaran, KPID memiliki kewenangan memberikan teguran sampai menghentikan sementara program dan tayangan dengan konten yang dinilai bertentangan dengan P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) SPS (Standar Program Siaran) KPI. Red dari NETRALNEWS.COM 

 

Hak Cipta © 2019 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.