Padang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) masa jabatan 2018-2021, menyampaikan program kerja 2018 ke Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (10/9/2018) di Padang.

Dalam laporan yang disampaikan Ketua KPID Sumbar Afriendi, disebutkan visi dan misi KPID Sumbar kedepan, diantaranya membangun sinergitas dengan stakeholder penyiaran, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan penyiaran.

Afriendi menyebutkan, sejak dilantik Gubernur Sumbar 24 Agustus lalu, saat ini para komisioner dan tenaga pemantau telah mulai beraktifitas mengawasi penyiaran.

"Meski saat ini anggaran KPID belum cair, namun kami berkomitmen agar KPID Sumbar tetap bisa berjalan",  katanya.

Pada tahun 2018 ini, KPID Sumbar mengajukan anggaran sebesar dua miliar rupiah ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu Anggota Komisi I, M. Nurnas yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan, Komisi I juga terus mengupayakan agar anggaran KPID Sumbar bisa dianggarkan setiap tahunnya. Hal ini mengingat keberadaan KPID juga sangat penting dalam mengawasi penyiaran di daerah, sekaligus keberadaan KPID juga diwajibkan dalam UU.

"Kami berharap KPID Sumbar terus membangun komunikasi dengan komisi I DPRD, dan melibatkan komisi I dalam menyelenggarakan kegiatan", pintanya.

Selama ini Komisi I menilai, Pemprov Sumbar tidak serius dalam penganggaran terhadap lembaga tersebut. Hal ini terlihat dari hilangnya anggaran KPID dalam APBD Sumbar 2018.

Nurnas berharap, KPID Sumbar, membuat rencana strategis program kerja tahun 2019, sehingga dapat dibaca oleh Kepala Daerah dan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran untuk KPID.

Rapat KPID Sumbar dengan Komisi I, juga dihadiri Ketua Komisi I Afrizal, dan Sekretaris Komisi I Endarmy. Red dari covesia.com