Surabaya - Pencegahan Covid-19 memerlukan partisipasi semua pihak. Satu diantaranya adalah lembaga penyiaran televisi dan radio yang selama ini menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui kanal-kanal publik.

Ketua Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Jatim, Ahmad Afif Amrullah dalam Media Gathering Persiapan New Normal Life di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Kamis (9/7) mengatakan, sejak awal pandemi terjadi di Indonesia, KPI Pusat segera mengeluarkan surat edaran yang ditindaklanjuti oleh seluruh KPID di Indonesia. Dengan demikian, berbagai macam upaya pencegahan dan sosialisasi mengenai penyebaran Covid-19 bisa diketahui oleh masyarakat.

KPID Jatim sendiri segera berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyiaran televisi dan radio yang ada di Jatim melalui jaringan komunikasi dalam jaringan. "Alhamdulillah, semuanya saling peduli dan saling membantu untuk mendukung pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui iklan layanan masyarakat dan berbagai program siaran lainnya," katanya.

KPID Jatim perlu memberikan apresiasi khusus kepada sejumlah lembaga penyiaran yang dinilai maksimal berpartisipasi melaksanakan Surat Edaran KPI Pusat Nomor 156/K/ KPI/31.2/03/2020 tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona.

Pada Media Gathering juga diberikan penghargaan kepada TV dan radio diantaranya, JTV, TV9, SBO, BBS TV, Arek TV, Surabaya TV, TV One Surabaya, iNews Surabaya, Trans7 Surabaya, Kompas TV Surabaya, TVRI Jatim, Metro TV Surabaya, dan SCTV.

Sedangkan dari radio penghargaan diberikankepada RRI Surabaya, Suara Surabaya, Gen FM Surabaya, Elshinta FM Surabaya, Suara Muslim Surabaya, Mercury FM Surabaya, Smart FM Surabaya, JJ FM Surabaya, Pass FM Surabaya, dan Sindo Trijaya FM Surabaya.

Selain itu, ada juga Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Jatim dan Pengurus Daerah Persatuan Rasio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jatim.

"Prinsipnya kami mengapresiasi semua lembaga penyiaran di Jatim yang sudah sangat luar biasa berperan dalam sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19. Dan berdasarkan hasil monitoring tim KPID Jatim, TV dan radio tersebut yang kami lihat layak untuk mendapatkan apresiasi khusus. Sementara masih di Surabaya Raya dulu, setelah ini penghargaan juga akan kami berikan kepada TV dan radio diluar Surabaya Raya," kata Afif. Red dari Kominfo Jatim

 

Polman - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat terus menggaungkan gerakan literasi sejuta pemirsa. Kali ini, gerakan yang digagas KPI Pusat ini menyasar sejumlah mahasiswa  dari Universitas As'ariyah Mandar (Unasman) Polewali Mandar (Polman), Senin (6/7/2020).

 Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim,  Rektor Unasman Chuduriah Sahabuddin, dan praktisi Komunikasi yang juga pemilik media Penyiaran "Mario FM" Rusman Toni, menjadi pembicara pada forum ini. 

Acara ini juga dihadir Ketua KPID Sulbar April Ashari Hardi dan Wakil Ketua KPID Sulbar Budiman Imran. 

Rektor Unasman Chuduriah Sahabuddin mengapresiasi kegiatan literasi ini sebagai bentuk implementasi dari penandatangan kesepakatan bersama dengan KPID Sulbar tahun lalu. 

"Pelaksanaan Literasi ini yang dilakukan KPID, merupakan yang kedua setelah goes to kampus, kami dri unasman sangat bangga salah stu perguruan tinggi sulbar menjadi target progran kerja KPID," kata Chuduriah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim menegaskan program literasi yang dilakukan KPID Sulbar makin masif dan sangat membantu masyarakat utuk mendapat informasi yang baik dan menghantar menjadi negeri Indonesia emas. 

"Kita butuhkan kemampuan memfilter informasi, salah satunya melalui gerakan literasi sejuta pemisah dan pendengar yang  dilakuian KPID ini," ujar Politis Partai Nasdem ini.

Menyangkut New Normal dengan penanggulangan Pandemi Covid -19, salah satu pemuda pejuang pembentukan Sulbar ini menegaskan kebijakan pusat saat ini benar benar memperihatinkan situasi dan kondisi di daerah karena kita tidak tahu kapan Covid ini akan berakhir dan ini berpengaruh pada aspek ekonomi, sosial, dan penyiaran. 

"Dari menyelamatkan aspek ekonomi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak boleh coba-coba memberikan kebijakan lock down dan PSBB di negara ini karena akan mempengaruhi ekonomi," jelasnya.

Selain ekonomi, aspek sosial juga berpengaruh,  kita tidak bisa bertatap mula secara langsung dalam menyusun program kerja. "Untung ada aplikaai zoom meeting yang bisa memberikan dan mempertemukan kita meskipun manfaatnya tidak efektif," kata Rahim.

Dalam kegiatan yang dipandu Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Sulbar Sri Ayuningsih, ini, Rahim juga menegaskan aspek yang ketiga yang juga berpengaruh atas dampak Covid-19 ini adalah aspek penyiaran. 

"Dengan keterbatasan mendapatkan sumber informasi, maka sebagai langkah pencegahan kita tidak boleh menelan secara mentah-mentah, namun kita harus memilah dan menyaring agar mental kita tidak rusak," jelasnya. Red dari Saudagarnews.id

 

Padang -- Radio memiliki peran strategis dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19. Hal ini diungkapkan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Barat (Sumbar), Jimmi Syah Putra Ginting, dalam dialog khusus “Pemberdayaan UMKM di tengah Pandemi Covid-19 (Permasalahan dan Solusinya)” di RRI Padang, Sabtu (6/6/2020).

Jimmi mengungkapkan, bahwa radio turut terdampak akibat pandemi Covid-19. Namun para pelaku usaha di bidang penyiaran, khususnya radio di Sumatera Barat tidak gampang mengeluh. Melainkan turut berperan dalam upaya edukasi masyarakat melalui konten siaran mencerahkan dan siaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang terus digiatkan agar masyarakat dapat menghadapi Covid-19 dan pandemi ini cepat berakhir.

“Walaupun demikian, radio swasta di daerah perlu mendapatkan stimulus agar semangat kreatifitas memproduksi konten berkualitas terus terjaga. Misalnya dengan kebijakan negara berupa penundaan biaya IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran) ataupun kebijakan lain seperti potongan tagihan biaya listrik agar operasional radio tidak terlalu memberatkan,” ujarnya.

Dalam konteks memperkuat UMKM, radio memiliki peran langsung maupun tidak langsung. Peran tidak langsung adalah melalui siaran edukasi masyarakat agar paham tentang pandemi Covid-19 maupun siaran ILM. Ini memang tidak bersentuhan langsung dengan UMKM. Namun manfaatnya adalah membuat masyarakat sadar dengan pandemi Covid-19, juga ikhtiar agar pandemi cepat dapat dia-tasi.

Adapun peran lainnya terang Jimmi, yang bersifat langsung bersentuhan ke UMKM adalah melalui so-sialisasi dan berita mau-pun informasi lain terkait UMKM yang sukses dan menginspirasi disiarkan melalui radio.

“Di samping itu, pe-merintah daerah dapat menggandeng radio untuk bekerja sama atau ber-gotong royong untuk mem-promosikan produk UMKM ke masyarakat melalui radio secara rutin. Dengan demikian, UMKM terbantu, radio ikut tumbuh,” ujarnya.

Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta mengungkapkan, bahwa kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Untuk Kota Sawahlunto adalah sekitar 8.000 orang pelaku UMKM yang berkontribusi cukup besar dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan, bahwa Pemko Sawahlunto tidak tinggal diam dengan membantu pelaku UMKM. Diantaranya, khusus di bidang permodalan, yaitu mendirikan UPTD Dana bergulir dalam tahap awal ini disediakan anggaran Rp 1 miliar.

“Alhamdulillah sudah banyak pelaku usaha yang memanfaatkan program ini. Program ini adalah upaya kita untuk memutus mata rantai rentenir di Kota Sawahlunto. Biayanya sangat murah sekali, hanya 3 persen, jauh dibawah bunga KUR dan bunga para rentenir,” ungkap Deri Asta.

Dialog interaktif yang dipandu oleh Dodik Setyo, turut dihadiri oleh Oni Fajar Syahdi dari Diskominfo Sumbar, Kepala LPP RRI Padang M Lahar Budiyarso, Kabag Kominperhumas Pemko Sawahlunto Wiza Andrita, Riswan aktivis Sawahlunto, dan lainnya. Red dari posmetropadang.com

 

Samarinda -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim menegur 4 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Radio yang ada di kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Teguran tercantum dalam Surat Keputusan Sanksi Administratif Teguran Tertulis KPID Kaltim, antara lain kepada radio Gema Nirwana FM, radio Parapa Raswana FM, radio Metro Mulawarman, dan radio Dakwah Suara Darussalam.

KPID menilai ke empat LPS itu telah mengabaikan aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan melanggar Standar Program Siar (P3SPS) serta Etika Pariwara Indonesia (EPI). Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ke empat media yaitu berupa adanya siaran iklan produk dan lagu-lagu dengan lirik bermuatan negatif.

Surat Keputusan Teguran Tertulis LP yang dikeluarkan KPID Kaltim kepada ke empat radio memuat alasan dijatuhkannya sanksi administratif terhadap ke empat LP.

Pelanggaran Program Siaran “Selamat Pagi Samarinda” yang mengudara di radio Gema Nirwana FM pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 11.36 WITA terdapat unusur kesengajaan dengan menyiarkan lagu penyanyi Siti Badriah yang berjudul “Bara Bere”, dimana didalam lagu tersebut terdapat beberapa lirik bermuatan seks/ dan atau mengesankan aktifitas seks. Hal ini melanggar P3 pasal 16, SPS pasal 18 ayat (e) dan SPS pasal 20 ayat 1.

Lagu dengan lirik yang juga mengandung unusr seks/ mengesankan kegiatan seks juga disiarkan oleh media radio Parapa Raswana FM dalam program siarnya yakni “Sajian lagu Pop Mancanegara” yaitu “Ed Sheeran – Shape of you” , “Chris Brown – Undecided” , dan “Demi Lovato – Body Say”. Ketiga lagu ini mengudara di radio tersebut pada tanggal 08-10 Juni 2020 pukul 08.00 WITA, 13.09 WITA, dan 14.01 WITA.

Pelanggaran program siaran yang mengudara di radio Metro Mulawarman yaitu pada program acara “Sajian Musik Bollywood”, yang telah mengiklankan produk “Madu On Formula stamina dan Vitalitas Laki-laki” pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 15.55 WITA. Penyiaran iklan tersebut telah melanggar aturan P3SPS dan EPI, terutama pada waktu siar yang dilakukan oleh media ini.

Terakhir, yaitu pelanggaran pada program siaran “Kabar Islamika” yang mengudara pada tanggal 08 Juni, dan 10 Juni 2020 pukul 11.27, dan 10.54 WITA di radio Dakwah Suara Darussalam. Iklan produk yang disiarkan pada waktu tersebut yaitu”Madu Trigona” dengan jargonnya “Madu alami dengan 1001 khasiat”, berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siar Pasal 58 poin ayat 4 poin (f) Program siaran iklan dilarang menayangkan : upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan, atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, dan/ atau jasa yang diiklankan.

Ketua KPID Provinsi Kalimantan Timur, Akbar Ciptanto meminta tidak hanya kepada LPS yang menerima sanksi namun seluruh LPS jasa penyiaran radio untuk lebih berhati-hati dalam memilih lagu yang diputar maupun konten iklan yang akan dipromosikan lewat media massa kepada masyarakat.

“kepada seluruh LP, jika dirasa terdapat kata-kata maupun artikulasi yang menjurus ke arah seksual, agar dihindari. Sera perhatikan jam tayang atau waktu siarnya, serta untuk iklan obat, agar lebih memperhatikan etika pariwara dan PS2P. Jika perlu, sebelum radio menerima iklan agar dapat dikoordinasikan dengan KPID Kaltim, apakah layak atau tidak,” ujar Akbar Ciptanto melalui siaran pers, Sabtu 27 Juni 2020.

Wakil Ketua KPID Kaltim, Bawon Kuatno menekankan kepada LP untuk selektif dan memperhatikan berbagai konten siaran pada medianya. Menurut Bawon Kuatno, segala bentuk konten yang mengudara itu ditujukan kepada pendengar, dalam hal ini adalah masyarakat. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang, masyarakat banyak berkegiatan di rumah, seperti halnya anak-anak.

“Oleh karena itu, LP wajib memberikan siaran yang baik, bersih, dan berkualitas, serta tentunya mendidik bagi pendengar. Orang tua atau orang dewasa pun juga harus bijak juga kritis, bila menemukan dugaan siaran yang kurang pantas, agar dapat melakukan pengaduan kepada KPID Kaltim untuk ditelaah lebih lanjut,” ujar Bawon Kuatno. Red dari kliksamarinda.com

 

Majene -- Jelang Rakor (Rapat Koordinasi) Optimalisasi Peran Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Majene, Sulawesi Barat. KPID Sulbar melakukan silaturahmi ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Majene, Rabu (24/06/ 2020).

Komisioner KPID Sulbar, Ketua KPID April Ashari dan Wakil Ketua Budiman Imran, didampingi Koordinator dan Anggota bidang PS2P, Masram dan Urwa.

Komisioner KPID Masram mengatakan, silaturahim ini sekaligus mengharapkan kesediaan Kadis Kominfo menjadi pembicara dalam Rakor tersebut. "Kominfo adalah mitra kerja KPID Sulbar di daerah, tentu mempunyai misi yang sama dengan KPID dalam menata Lembaga penyiaran di daerah ini," katanya.

Dia menjelaskan dalam kegiatan yang diikuti lembaga penyiaran, baik TV dan radio, pihaknya akan menerapkan protokoler kesehatan Covid-19. “Acara akan disesuaikan dengan menjaga jarak, wajib menggunakan masker dan diupayakan sebelum acara semuanya di periksa suhu tubuhnya," jelas Masram

Usai melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo, KPID Sulbar didampingi Sekertaris Kominfo, Sidri, memantau kondisi ruangan dan fasilitas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mammis Majene. 

Radio milik Pemda Majene ini mengudara pada frekuensi 91.9 Mhz dan berada dalam lokasi kantor daerah. Selama ini eksis mengudara menyampaikan informasi kepada masyarakat atas aktifitas Pemda Majene. Red dari Humas KPID

 

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.