WAJAH KITA DI CERMIN PENYIARAN

Oleh Aswar Hasan (Komisioner KPI Pusat)

Mau tahu bagaimana wajah masyarakat dan negara Republik Indonesia? Tontonlah televisi kita, maka anda akan mendapatkan gambaran apa dan bagaimana wajah kita sebagai bangsa. Betapa tidak, karena kata para ahli, kalau mau tahu watak kepribadian sebuah bangsa, maka tontonlah media penyiarannya, saksikan filmnya, dan baca novelnya niscaya engkau akan mudah secara cepat mengetahui bangsa itu.

Kita bisa menilai tampilan media penyiaran dari beberapa aspek, yaitu; Pertama, penyiaran sekadar memotret (memberitakan) apa yang terjadi di masyarakatnya baik atau jelek, tanpa harus memanipulasinya dengan cara membaik-baikkan atau menjelek-jelekkan potret masyarakat yang sesungguhnya.  Kedua, media penyiaran menjadi model guidance (petunjuk model) bagi masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Tidak hanya sekadar memberitakan apa yang terjadi di masyarakat atau di dalam pemerintahan negara, tetapi bagaimana juga membimbing masyarakatnya, secara konstruktif dengan cara yang benar, tanpa memutarbalikkan fakta kejadian yang sebenarnya. Ketiga, menjadi alat provokasi propaganda untuk kepentingan politik atau komodifikasi kapitalisme industri media. Media menjadi alat kekuasaan politik atau menjadi alat kapitalisasi industri, demi menumpuk keuntungan sebesar-besarnya. Tak perduli apa pun dan siapa pun yang menjadi korbannya. Hukum pasar (persaingan bebas untuk untung, menang dan eksis) menjadi aturannya.

Pembaca budiman, tentu pernah atau kerap menonton acara di televisi kita. Adalah fakta bahwa media penyiaran kita masih kerap menayangkan konten gossip terkait kehidupan selebritis dan politisi, sensasi social drama yang sarat sensasi dalam settingan, dan negative news yang banyak memerkaya perbincangan masyarakat kita di warung kopi, di pasar-pasar dan di pesta-pesta. 

Maka pertanyaan pentingnya, adalah apakah waktu dan energi yang telah anda investasikan dengan menonton TV kita itu,  berbanding lurus dengan mamfaat yang telah anda peroleh? Apakah anda tidak merasa dieksploitasi dan tidak mendapatkan hak untuk megetahui apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak atas apa yang telah dan sedang terjadi di sekitar kita?

Sesungguhnya, kita sebagai penonton TV atau media penyiaran di tanah air Republik Indonesia, adalah laksana pemilik saham secara bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Betapa tidak, karena frekuensi yang mereka pakai dalam bersiaran, adalah milik publik yang dipinjampakaikan kepeda segenap stasiun penyiaran TV atau pun radio untuk bersiaran. Untuk itu, negara, dalam hal ini pemerintah bersama lembaga negara Komisi Penyiaran mewakili kepentingan kita sebagai Warga Negara di Republik ini. Dengan demikian, kepentingan kita untuk menjadi bangsa yang baik, dan ingin maju secara bermartabat, selayaknya tercermin di layar kaca penyiaran kita. Jika hak kita tersebut tidak terpenuhi, maka selayaknya TV yang anda tonton itu, sebaiknya dimatikan saja. 

*) Tulisan tsb pernah dimuat di majalah Lion Mag

 

Gurita Rating Masih Melingkari Media Televisi

Indonesia merupakan salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara yang sudah mengalami perkembangan yang cukup signifkan dalam Industri Komunikasi salah satunya adalah media televisi. Media televisi merupakan salah satu media massa yang mempunyai daya tarik cukup tinggi oleh masyarakat baik sebagai media informasi maupun media hiburan.

Media televisi dengan mudah menarik perhatian masyarakat karena mampu menggabungkan antara audio dan visual yang bisa dinikmati oleh berbagai macam kalangan,dimulai dari anak-anak,remaja,dewasa,atau orang tua sekalipun tanpa harus mengandai-andai apa yang dibicarakan didalamnya layaknya saat mendengarkan radio.

Bagi sebagian orang yang bekerja di televisi, rating dan share adalah momok menakutkan yang melingkari media televisi sekaligus sumber mata uang mereka. Bagaimana tidak, setiap datangnya laporan rating dan share suatu program televisi, setiap detil angka yang muncul akan diperhatikan dengan seksama. Bahkan perbedaan angka dibelakang koma pun akan menjadi perhatian serius para pekerja televisi tersebut. Semakin tinggi angka rating dan share sebuah program televisi, maka semakin banyak pemasang iklan yang akan memasangkan iklannya dalam program tersebut, dan dipastikan akan semakin panjang program tersebut tayang di layar kaca.

Survei bukan sekedar kuantitas, namun kualitas

Rating dan share yang dihasilkan oleh AGB Nielsen membuat para stakeholder (TV, Agency, dan Perusahaan Pengiklan) hanya melihat tayangan televisi dari angka-angka tersebut. Rating dan share yang tinggi membuat perusahaan pengiklan dan agencynya akan memasang iklan dalam program tersebut, begitu juga dengan stasiun TV yang dengan suka cita memasangkan program tersebut pada jam sibuk televisi. Dengan demikian maka uang yang akan dihasilkan dari pemasang iklan akan semakin besar.

Menurut Victor Menayang, Ketua KPI pertama di Indonesia, rating telah membuat industri televisi Indonesia masuk ke dalam alur spiral yang makin lama makin menukik kebawah. (Moratorium Program Pembodohan Bangsa, Harian Kompas, 15 September 2003)

Logikanya, apabila tidak ikut tren program acara yang sedang booming pasti akan terkubur oleh acara program acara televisi sebelah.

Namun angka-angka rating dan share yang dihasilkan oleh survei AGB Nielsen menurut penulis juga dapat dikritisi. Selain karena monopoli usaha, yang jelas-jelas melanggar pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada beberapa poin yang menurut penulis harus ditinjau kembali yaitu sebagai berikut, Pertama harus adanya pengawasan dari eksternal terhadap survei kepemirsaan TV yang dilakukan AGB Nielsen. Karena praktek monopoli tersebut, AGB Nielsen dipastikan akan menjadi perusahaan yang super power. Perusahaan yang berkuasa penuh atas angka-angka rating dan share, yang seperti dibahas diatas, angka-angka tersebut adalah “Hakim” bagi para pekerja televisi. Selain itu AGB Nielsen bisa saja melakukan kesalahan metodologi dalam melakukan surveinya. Oleh karena itu, untuk menjamin tingkat keakuratan data yang dihasilkan dan menjaga tidak adanya kecurangan dalam survei, maka AGB Nielsen harus diawasi oleh pengawas khusus diluar perusahaan.

Kedua, dalam pemilihan populasi TV dan Panel, harus didasarkan pada profil yang mendekati kenyataan penonton TV di Indonesia. Karena panduan survei menggunakan panduan Internasional, maka dalam pemilihan Populasi TV dan Panel yang dilakukan bisa saja klasifikasi profil penontonnya tidak sama antara Amerika, Eropa, ataupun Indonesia.

Sebagai contoh apabila pendapatan diatas $600 dolar di Indonesia dimasukkan kedalam Klasifikasi Profil Upper I, sementara di Amerika atau di Eropa bisa saja klasifikasi profil tersebut masuk kategori Middle I. Hal inilah yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan realitas di Indonesia. Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan hasil yang didapat juga mendekati realitas yang ada. 

Ketiga, angka rating dan share yang dihasilkan dari survei AGB Nielsen adalah angka berdasarkan survei kuantitatif. Hal itu hanya digunakan untuk kepentingan komersial saja. Seharusnya dilakukan juga survei yang bersifat kualitatif untuk kebutuhan khalayak yang secara langsung terpapar program-program yang kurang bermanfaat yang hanya mengejar rating dan share. Survei kualitatif ini dibutuhkan untuk menilai mana saja tayangan yang berkualitas dan layak ditonton. Bukan sekedar menghibur, namun juga mendidik. 

Berdasarkan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang di lakukan oleh Litbang KPI, Andi Andrianto (25/07/2018) di Hotel Aryaduta,Jakarta Pusat menjelaskan, KPI pada tahun 2018 telah melakukan survei indeks kualitas program siaran TV yang dilakukan di 12 Kota Besar di Indonesia yang bekerjasama dengan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia. Survei nantinya akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun dengan 1200 responden dan 120 panelis ahli untuk mengukur kualitas.

Pada survei pertama pada tahun 2018, hasil yang didapat adalah rata-rata tayangan televisi di Indonesia diberikan indeks 2.84 dari 8 Kategori program siaran televisi dan skor tersebut masih dibawah standar indeks yang ditetapkan KPI sebesar 3.00. Namun ada indeks tayangan program televisi yang dinilai berkualitas oleh responden yaitu acara religi wisata/budaya dengan mendapatkan skor (3.21), Religi (3.21), Anak (3.09),Talkshow (3.01). Sementara program televisi yang dinilai oleh panel ahli maupun responden belum berkualitas adalah Berita (2.98), variety show (2.51), sinetron/film/ftv (2.41) sementara Infotainment menempati posisi buncit dan di anggap paling tidak berkualitas (2.35). Bahkan selama survei dilakukan KPI kategori program siaran infotainment, sinetron dan variety show belum pernah mencapai stadar indeks yang di tetapkan oleh KPI.

Memang sudah seharusnya survei kepemirsaan TV dilakukan tidak hanya mementingkan kuantitas saja, namun kualitas juga harus ditinjau kembali. Hasil survei dari KPI tersebut diharapkan jadi bahan evaluasi untuk meninjau kembali mana saja tayangan program televisi yang layak ditonton oleh masyarakat dan mana yang harus dievaluasi. Tidak hanya mengandalkan laporan dari masyarakat saja KPI mengevaluasi program tayangan TV, namun juga dari hasil Survei yang mereka lakukan. Sehingga secara tidak langsung rating dan share bukan satu-satunya “hakim” dari sebuah tayangan TV, namun juga mempertimbangkan kualitas program tayangan TV itu sendiri. Tulisan ini sudah dimuat di Harian Kompas

Penulis

Achmad Zamzami

Pegiat Literasi dan Asisten Ahli Bidang Kelembagaan KPI Pusat

 

Semarang - Salah satu program ungggulan KPID Provinsi Jawa Tengah di bulan ramadan ini adalah literasi media. Istilah literasi media boleh jadi belum begitu memasyarakat. Literasi media adalah kegiatan mengedukasi masyarakat agar mampu memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi tayangan media.

Kegiatan literasi media “digeber” KPID Jateng agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah isi siaran radio dan televisi. Masyarakat harus mampu memilih, memilah, dan mengkritisi pesan media. Demikian bebrapa point yang disampaikan Asep Cuwantoro, Komisioner KPID Jateng setelah mengisi acara literasi media di Batang beberapa waktu lalu.

Sebagai komisioner, menurut Asep, dirinya sangat menikmati kegiatan literasi media karena bisa berinteraksi melalui sosialisasi dan diskusi dengan banyak orang. “Ramadan kita isi dengan dakwah literasi media, dimana pada bulan suci biasanya intensitas masyarakat menonton televisi lebih tinggi” tutur Asep.

Komisioner termuda di KPID jateng ini terlihat sangat cair dalam menyampaikan materi literasi media. Para peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan ormas pemuda dibuat tertawa dan aktif berdiskusi ketika Asep menayangkan salah satu contoh tayangan yang melanggar. Asep memiliki prinsip bahwa selain menjalankan tugas, kegiatan literasi media juga sebagai ibadah dan bentuk pertanggungjawaban sosial.

Istilah “Dakwah Literasi Media” menurut Asep karena kegiatan menyadarkan publik akan hak dan kewajibannya dalam mengkonsumsi media juga penting dan ada korelasinya dengan ibadah. Melalui media, lanjutnya, masyarakat banyak dipengaruhi soal perilaku, gaya hidup, cara pandang, serta pemahaman dan semangat beragama. “Maka penting bagi Saya sebagai komisioner yang menjalankan amanat Undang-undang penyiaran untuk mendakwahkan literasi media kepada masyarakat, agar masyarakat kita menjadi melek media” tegasnya.

Agen Literasi Media

Selain bertujuan menjadikan peserta menjadi melek media, pihaknya juga berharap para peserta kemudian akan menjadi agen literasi media. Materi yang didapat diharapkan akan di-ketok tular-kan pada lingkungan terdekat, seperti ayah, ibu, dan saudara lainnya agar ikut serta paham bagaimana memperlakukan siaran media. “Maka akan semakin banyak masyarakat yang tahu tayangan melanggar atau tidak, layak ditonton atau tidak.” tegas Asep.

Materi yang dibahas dalam literasi media mulai dari mengenalkan apa yang dimaksud literasi media, mengulas tayangan yang melanggar dan mendapat teguran dari KPI/ KPID, sampai pada diskusi soal tayangan yang menjadi perhatian masyarakat. Menurut Asep, sampai saat ini masih banyak dijumpai pelanggaran isi siaran baik dari aspek etika jurnalistik, kekerasan, NAPZA, perlindungan anak, mistik, dan lainnya.


Semarang -  Komisi  Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng menyelenggarakan media literasi di SMK Negeri 4 Semarang, pekan lalu.

Acara literasi media selalu dilakukan KPID Jateng dalam upaya mengajak masyarakat untuk mengkritisi isi media, khususnya televisi dan radio dalam rangka antara lain menjaga nilai dan budaya Indonesia.

“Dulu film kartun dan sinteron tentang cinta dilarang tayang, mengapa sekarang masih juga muncul di televisi?” Pertanyaan itu dilontarkan oleh Fajar, siswa SMK 4 Semarang.

Pertanyaan itu dijawab Iin Tazkiyyatul Muthmainnah, Komisioner KPID Jateng, sebagai hal yang benar. “Film Kartun yang untuk anak-anak sering mengandung kekerasan, sedang sinetron disukai penonton. Untuk itulah literasi media terus dilakukan untuk selalu mengingatkan pada  pengelola televisi agar lebih selektif memilih tayangan,” kata dia.

Siswa lain yang sebagian dari jurusan multimedia mengajukan pertanyaan mengapa lebih banyak suku asing diberitakan, sementara di Indonesia banyak suku bangsa; apakah film asing juga disensor, mengapa adegan ciuman diblur tetapi kekerasan tetap ditayangkan.
Beberapa pertanyaan yang menandakan kekritisan siswa terus dilontarkan, sampai akhirnya acara ditutup Hartoto Sutopo, mewakili sekolah.

“Masyarakat Indonesia terkenal santun, tetapi sekarang banyak terjadi kekerasan,” kata Puja RZ, Wakil Ketua KPID Jateng saat membuka acara.

Diharapkan peserta menjadi agen literasi media dan menyebarkan pada masyarakat luas. Narasumber lain pada acara itu Humaini Adisusilo dari praktisi media dan akademisi. Sumber suaramerdeka.com

Baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan komentar ‘nyeleneh’ seorang artis di sebuah acara televisi tentang penyebutan lambang yang ada di dasar negara dan informasi seputar Proklamasi Kemerdekaan RI. Muncul pro dan kontra terhadap komentar yang dianggap tak pantas yang diucapkan oleh ‘public figure’ tersebut. Bagi yang pro menganggap hal itu bisa dimaafkan. Sedangkan bagi yang kontra menganggap, ucapan artis tersebut bisa ditiru oleh para penonton acara tersebut, terutama anak-anak dan remaja yang masih butuh pendampingan dalam menonton tayangan televisi. Selain itu, mempermainkan lambang negara adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Peristiwa ini mengingatkan saya pada tanggal 10 Maret 2016 lalu. Saya diundang untuk membuka sekaligus memberi sambutan di acara Seminar Literasi Media yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Informasi (KPI) Pusat yang dihadiri Ketua dan Komisioner KPI Pusat serta peserta dari kalangan pendidik. Poin penting sambutan saya di acara ini adalah pentingnya masyarakat (khususnya orang tua) melindungi anak-anak dan remaja dari dampak negatif konten media, terutama televisi dan radio. Dan KPI agar mengawasi dengan ketat acara televisi dan radio agar tidak berdampak negatif kepada anak-anak dan remaja.

Jika merujuk kepada Wikipedia, literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media, agar pemirsa sebagai konsumen media (termasuk anak-anak) menjadi sadar (melek) bagaimana media dikonstruksi (dibuat) dan diakses.

Berdasarkan pengertian ini, maka kita sebagai orang tua dituntut untuk memiliki peran besar mengatur dan mengawasi anak-anak dan remaja ketika mengakses tayangan media, terutama televisi.

Seorang psikolog, Albert Bandura melalui teori pembelajaran sosialnya menyatakan bahwa sebagian besar orang belajar melalui pengamatan dan mengingat tingkah laku orang lain. Lingkungan sekitarnya akan memberikan peneguhan dan ia akan melakukan pembelajaran peniruan. Bandura menyatakan bahwa proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model adalah tindakan belajar (Nuramin Saleh, 2012).

Demikian pula dengan anak-anak yang perilakunya berasal dari model yang mereka lihat. Bagi anak-anak, apa yang mereka katakan dan perbuat, merupakan cerminan dari model yang mereka lihat dalam lingkungan pergaulan mereka. Jika di lingkungannya ada model yang rajin berkata kasar dan kotor maka anak akan ikut berkata kasar dan kotor. Jika model yang dilihat anak adalah orang yang rajin berbohong, maka anak akan ikut berbohong. Apalagi jika model tersebut memperagakan aksi pukul-memukul yang kurang pantas dilihat anak-anak, maka bisa dibayangkan jika anak-anak meniru aksi pukul-memukul itu kepada saudara atau kawannya tanpa tahu baik atau buruk. Dan lingkungan maupun model yang mudah ditiru oleh anak-anak adalah tayangan media, seperti televisi.

Sedangkan bagi remaja, meniru model yang mereka lihat adalah bagian dari mencari identitas diri. Remaja akan meniru perilaku yang dipertontonkan para aktris, aktor, artis, selebriti maupun idolanya. Adegan romantis, percintaan, perkelahian maupun celaan dan ejekan yang dipertontonkan di media akan ditiru sebagai bagian mencari identitas diri. Sementara  bagi orang dewasa, informasi yang diserap melalui media akan mempengaruhi pola pikir dan tindakannya sehari-hari, yang banyak juga memicu perilaku negatif.

Menonton televisi bagi anak dan remaja banyak dilakukan di rumah. Untuk itu orang tua harus melakukan tindakan tegas kepada anak-anak dengan melarang menonton tayangan yang tidak baik. Biarkan anak menangis. Mereka belum mencapai masa akil baligh sehingga belum tahu baik dan buruk (abstrak), serta belum bisa diberi pemahaman. Di sini orang tua juga bisa melakukan puasa menonton televisi sehingga bisa ditiru oleh anaknya. Jika mengikuti teori perkembangan kognitif Jean Piaget, pada usia 11-15 tahun seseorang baru bisa berpikir abstrak dan lebih logis.

Sementara bagi remaja yang sudah masuk akil baligh, orang tua sudah bisa memberikan pemahaman mana yang bisa dan tidak bisa ditonton. Orang tua perlu mendampingi anaknya yang remaja ketika menonton televisi.

Tayangan media sebenarnya banyak yang bermanfaat, baik dalam penyebaran ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan, nasionalisme dan hal-hal lain yang positif. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak keluhan dari penonton televisi, terutama orang dewasa yang sudah memahami dampak negatif konten media. Sudah banyak acara dengan rating tinggi dikeluhkan oleh para orang tua maupun praktisi dan pakar. Ketika kepentingan bisnis terlalu dominan pada sebuah media yang diperlihatkan dengan rating, maka tanggung jawab sosialnya kepada publik dirasa kurang. Untuk itu, media perlu menyadari bahwa tayangan negatif berdampak kepada perkembangan generasi muda.

Selaku Gubernur Sumbar, saya mengharapkan KPI Pusat dan KPI Daerah  melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap tayangan televisi sehingga bisa meminimalisir dampak negatif yang merusak anak-anak dan remaja. Selain itu, saya juga mengharapkan partisipasi para pendidik terkait literasi media ini untuk menyampaikan kepada murid-muridnya. Dan kepada para orang tua sebagai pemegang otoritas di rumah tangga agar memperhatikan tontonan anak-anaknya di rumah. Insya Allah, jika para orang tua mampu mengontrol kondisi rumah, anak-anak dan remaja akan selamat dari dampak negatif media. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

 

sumber: http://irwan-prayitno.com/2016/03/literasi-media/

Hak Cipta © 2019 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.