Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix

Oleh: Hardly Stefano Pariela, M.KP

(Komisioner KPI Pusat)

 

Netflix adalah salah satu penyedia layanan konten audio-visual, berpusat California, Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1997, dengan bisnis utama berupa penjualan dan penyewaan DVD dan Blu-ray. Tahun 2007 mulai merambah media streaming digital, yang terus berkembang hingga saat ini. Sebagai penyedia jasa layanan video on demand (VOD), Netflix memiliki beragam koleksi, baik yang dibeli dari produsen film maupun diproduksi sendiri. Pada bulan Maret 2020, pelanggan Netflix secara global mencapai 182,9 juta subscriber. Belum ada publikasi resmi jumlah pelanggan netflix di Indonesia, namun databoks mengutip nakono.com menyebutkan estimasi 907 ribu pelanggan netflix di Indonesia pada tahun 2020. Pihak Netflix sendiri sebagaimana dikutip dari kompas.com (19/01/2020), menyatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar bagi bisnis VOD.

Hingga saat ini, dapat dikatakan Netflix belum leluasa bereskpansi di Indonesia. Telkom Group masih melakukan pemblokiran, sehingga masyarakat pengguna Indohome, Telkomsel maupun Wifi.id masih belum dapat menikmati layanan Netflix.  Telkom menyebutkan bahwa Netflix belum memenuhi ketentuan penanganan konten yang dinilai bermasalah (kompas.com, 17/01/2020). Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kemitraan dengan Netflix yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perfilman Indonesia sampai pada tingkat global. Jika menilik tujuan kemitraan ini, diharapkan akan dapat memberi dampak positif bagi industri film di Indonesia. Namun yang patut menjadi pertanyaan, kenapa kemitraan Kemedikbud untuk memajukan perfilman Indonesia hanya dilakukan dengan Netflix? Perlu dipahami, bahwa Netflix bukanlah satu-satunya penyedia jasa VOD secara streaming digital, yang memungkinkan akses global. Industri hiburan Indonesia saat ini juga sudah membangun layanan VOD melalui internet. Jika tidak ingin dipandang sebagai endorser Netflix, ada baiknya Kemendikbud juga menjalin kemitraan dengan provider layanan VOD lainnya.

Kemendikbud juga perlu memikirkan upaya mencegah dampak negatif dari konten hiburan melalui provider VOD global. Berbeda dengan penyebaran film melalui jaringan bioskop dan televisi terestrial yang harus mendapatkan Surat Tanda Lolos Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF), penetrasi film melalui layanan VOD secara streaming dapat dilakukan secara bebas dengan standar yang audio – visual berdasarkan standar dimana film itu dibuat atau standar dari provider VOD, yang bisa saja berbeda dengan standar yang berlaku di Indonesia. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait standar tersebut adalah sensitifitas terkait isu Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA), muatan kekerasan, dan batasan tampilan seksualitas. Terdapat beberapa film yang pernah dilarang beredar di Indonesia, antara lain: Teeth (2007) karena mengandung muatan kekerasan secara berlebihan; Noah (2014) dinilai kontroversial dari sudut pandang agama; dan  Film Fifty Shades of Grey (2015) karena isu seksualitas. Selain STLS, film yang telah tayang di bisokop juga harus memenuhi Standar Program Siaran (SPS) ketika akan ditayangkan melalui stasiun televisi. STLS yang dikeluarkan oleh LSF maupun pemenuhan SPS yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada khalayak dari muatan negatif yang terdapat di film. Oleh sebab itu Kemendikbud perlu duduk bersama dengan LSF dan KPI untuk merumuskan pengaturan dan pengawasan film yang dapat diakses melalui VOD streaming. 

Selain masalah konten, layanan VOD streaming juga memiliki permasalahan terkait penerimaan negara. Dengan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai pasar, provider VOD yang belum berbadan hukum di Indonesia, termasuk Netflix, melakukan kegiatan bisnis dan mendapatkan keuntungan dari Indonesia, selama ini belum pernah membayar pajak. Terkait permasalahan pajak ini, tanggal 5 Mei 2020 yang lalu Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan no.48 tahun 2020 yang mengatur tentang pengenaan pajak pertambahan nilai bagi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pelaku usaha PMSE baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia berkewajiban memberikan laporan tentang jumlah pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia, jumlah pembayaran, serta jumlah PPN yang dipungut maupun disetor. Peraturan ini diharapkan mulai berlaku mulai 1 Juli 2020, namun implementasi dan efektifitas penegakan peraturan ini masih memerlukan pembuktian, termasuk pengenaan sanksi apabila melanggar.

Di saat belum ada pengaturan yang memadai tentang pengaturan konten serta pengenaan pajak bagi transaksi yang dilakukan oleh provider VOD streaming, publik dikejutkan dengan kebijakan Kemendikbud untuk menggandeng Netflix dalam penyediaan konten bagi program siaran Belajar Dari Rumah (BDR) yang disiarkan oleh TVRI. Kritik disampaikan oleh berbagai pihak, karena Kemendikbud dinilai memberikan perlakuan khusus kepada Netflix dan mengabaikan fakta bahwa masih terdapat persoalan dalam hal pengaturan VOD yang dilakukan oleh pelaku yang tidak berbadan hukum Indonesia. Pelibatan Netflix dalam penyediaan konten BDR menimbulkan pertanyaan, karena sebagian besar konten Netflix adalah untuk hiburan, bukan secara khusus sebagai penyedia konten pendidikan. Meskipun dalam konten hiburan juga sangat mungkin mengandung muatan pendidikan, tetapi hal ini dapat dipandang sebagai strategi untuk memperluas pasar di Indonesia melalui penetrasi kepada siswa yang menonton program siaran BDR. Ketika menonton dan menyimak BDR, para siswa akan terpapar publikasi serta promosi Netflix, dan berpotensi menjadi pelanggan. Apalagi ketika para siswa atau bahkan orang tua yang menemani siswa dalam mononton BDR, berasosiasi bahwa keseluruhan konten Netflix adalah sebagaimana yang dilihat di TVRI. 

Penjelasan Kemendikbud bahwa konten siaran yang disiapkan Netflix untuk BDR adalah program dokumenter juga cukup mengherankan, karena Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi maupun TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) telah memiliki pengalaman memproduksi program siaran dokumenter. Bahkan sampai dengan saat ini beberapa program siaran dokumenter maupun wisata budaya yang menceritakan tentang sejarah, eksplorasi wilayah dan beragam budaya di Indonesia masih ditayangkan oleh LPS maupun LPP.  Selain Kemendikbud juga perlu menjelaskan penempatan waktu tayang pada jam 21.30 WIB, pada saat yang sama di wilayah Indonesia tengah telah memasuki jam 22.30 WITA dan Indonesia timur jam 23.30 WIT. Penempatan waktu tayang yang tidak tepat akan menimbulkan persoalan tersendiri, karena akan menjadi pembenar bagi siswa untuk tidur larut malam. Selain itu, jam 22.00 WIB adalah waktu tayang bagi program siaran dengan klasifikasi dewasa. Ini berarti, di saat siswa menonton atau setelah usai menonton BDR terdapat peluang untuk mengakses siaran selain TVRI yang sudah mulai menayangkan program siaran dengan klasifikasi dewasa.  

Terlepas dari kritik pada kebijakan menggandeng Netflix, program Belajar Dari Rumah yang disiarkan TVRI merupakan terobosan Kemendikbud yang patut diapresiasi. Selain dapat menjadi alternatif media pembelajaran bagi siswa, kebijakan ini juga dapat mengoptimalkan salah satu fungsi dari lembaga penyiaran, yaitu sebagai media pendidikan. Konten BDR juga bisa menjadi inspirasi bagi guru agar dapat lebih kreatif dalam menyajikan materi pembelajaran di kelas. Melalui program siaran BDR, tentu materi ajar dapat disampaikan dengan cara yang lebih menyenangkan, serta diharapkan pencapaian tujuan belajar baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik  dapat dioptimalkan. Diharapkan program BDR ini tidak hanya dilakukan di saat pandemi, namun dapat terus berlanjut ketika proses belajar mengajar sudah dapat kembali dilakukan di sekolah.  BDR dapat terus menjadi metode pendamping dalam proses pembelajaran. 

Dalam mengembangkan BDR, pelibatan penyedia konten dari luar negeri dapat dipandang sebagai jalan pintas dan kurangnya apresiasi pada produksi konten dalam negeri. Dalam jangka panjang akan mematikan kreatifitas anak bangsa dalam produksi program siaran yang mengandung muatan pendidikan. Kemendikbud dapat mengembangkan BDR melalui kerjasama dengan seluruh lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio. Bagi Lembaga Penyiaran Publik, Kemendikbud menyediakan konten siaran yang terkait langsung dengan kurikulum, sehingga bersifat wajib untuk ditonton oleh siswa.  Selain itu Kemendikbud dapat bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan seleksi dan evaluasi pada program yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik maupun Lembaga Penyiaran Swasta. Program siaran yang tidak terkait langsung dengan kurikulum, namun kontennya dapat menjadi bahan pengayaan dalam proses belajar mengajar, dapat direferensikan oleh Kemendikbud sebagai bagian dari BDR.  Apresiasi dan referensi akan berpotensi meningkatkan jumlah pemirsa, sehingga program siaran yang mengandung muatan pendidikan dapat terus diproduksi dan kreatifitas anak bangsa dapat semakin terasah. 

 

Jakarta - Ada budaya menunggu bedug magrib di saat Ramadhan. Kita mengenalnya dengan istilah ngabuburit. Menurut Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Satra Sunda (LBSS), ngabuburit adalah lakuran dalam bahasa sunda ngalantung ngadagoan burit, yang artinya bersantai santai sambil menunggu waktu sore. Dalam bahasa Minang dikenal dengan malengoh puaso yang berarti melakukan kegiatan untuk mengalihkan rasa haus dan lapar karena puasa.

Penjelasan dalam wikipedia, ngabuburit diartikan sebuah kegiatan menunggu azan magrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadhan. Kegiatan ngabuburit dapat berupa banyak hal, seperti jalan-jalan, bermain bercengkerama, mencari takjil gratis, mendatangi pasar kuliner atau menghabiskan waktu di taman. Selain itu, kegiatan ngabuburit juga dapat berupa kegiatan keagamaan seperi mendengarkan ceramah ataupun mengaji yang di setiap daerah memiliki tradisi yang beragam dalam menanti berbuka puasa.

Namun, situasi Ramadahan tahun ini berubah. Aktivitas menunggu bedug tersebut ini sudah tidak dapat kita lakukan dalam situasi pandemi covid-19 ini. Tempat-tempat keramaian seperti masjid, taman, pasar dan mall tampak sepi. Biasanya tampak barisan panjang penjual takjil yang melayani antrian pembeli, para orang tua yang mengajak anak-anaknya berjalan-jalan menikmati sore, tadarus alquran di masjid, mushala dan langgar, bahkan kegiatan ceramah ataupun mengaji, namun aktivitas tersebut telah berubah.

Semua aktivitas menunggu bedug di luar rumah kita lakukan untuk sementara di rumah. Ada kebiasaan yang berubah dari aktivitas sosial menunggu bedug. Aktivitas sosial kita di luar rumah berkurang menjadi cenderung individual dengan menonton televisi atau berselancar di media sosial, itulah fenomena dampak covid-19 yang kita rasakan di Ramadhan kali ini.

Tentu ada rasa sedih, "kehilangan" kehidupan sosial, namun sesungguhnya kita sudah mengikuti anjuran pemerintah "Di Rumah Saja", menjaga jarak sosial (physical/sosial distancing) untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 dan memutus rantai penyebaran virus yang sampai saat ini belum ada vaksinnya. Saat ini sudah ada kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga memberikan dampak luar biasa dan istimewa bagi kehidupan sosial bangsa Indonesia.

Penulis telah menyampaikannya di atas bahwa dengan aktivitas sosial berkurang, kehadiran media sosial akhirnya menjadi kebutuhan dasar (gaya) hidup kita. Dalam satu artikel disebutkan bahwa penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram mengalami lonjakan hingga 40% selama pandemi virus covid-19. Sebab, banyak orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi di tengah karantina wilayah atau lockdown.

NIELSEN Television Audience Measurement (TAM) di Indonesia menyatakan pandemi covid-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen, termasuk dalam hal mengkonsumsi media. Kepemirsaan televisi terhadap program berita naik signifikan (+25%) serta program anak-anak dan series.

Ramadhan Bulan yang Diberkahi

Sesungguhnya apa yang kita tunggu di bulan setiap Ramadhan? Keberkahan dari Allah SWT. Maka, menjadi wajib bagi kita untuk menyambutnya dengan suka cita. Dalam hadits riwayat Ahmad : "Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta syetan-syetan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan (dari kebaikan)."

Mari kita mengubah kebiasaan menunggu bedug di rumah saja. Pertama, memanfaatkan media sosial misalnya facebook, youtube dan lain-lain untuk mengaji online. Kita bisa mendengarkan sendiri dan mengajak keluarga atau menghadiri pengajian melalui aplikasi online yang sudah disepakati. Kedua, menonton televisi, dengan syarat, bijak dalam memilih tontonan. Pilih siaran televisi yang baik dan sesuai dengan kriteria usia.

Mencari referensi dari lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatakan bahwa ini program siaran baik dan layak untuk ditonton anak-anak dan remaja. Ketiga, memanfaatkan waktu dengan menemani anak-anak kita menonton televisi, sambil bercengkerama tentu menjadi aktivitas yang menyenangkan menunggu bedug. Keempat, bagi kamu pecinta buku, sudah banyak e-book yang bisa kamu pakai untuk membaca buku digital tentang Ramadhan. Kelima, menyapa melalui media sosial dengan mengirim ucapan tentang Ramadhan kepada teman-teman, demi menjaga silaturahmi saat pandemi Covid-19.

Dari mengubah kebiasaan, sesungguhnya apa yang kita inginkan, tentu kebaikan (di manapun kita berada). Kebaikan yang semakin meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Mari kita kembalikan makna tujuan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Salam.

Artikel ditulis oleh Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti.

*Tulisan telah dimuat di kolom artikel berita laman detik.com tanggal 12 Mei 2020

 

1 April Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Radikalisme di Indonesia

Oleh: Hari Wiryawan, SH, MA Universitas Sahid Surakarta/ Direktur LPPS-Solo

 

Mungkin Anda bertanya apa hubungan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dengan radikalisme? Sebelum saya menjawab, terlebih dahulu saya ingin mengajak Anda untuk melihat insiden yang terjadi di TVRI tujuh tahun yang lalu.

Pada tahun 2013, Televisi Republik Indonesia (TVRI) menyiarkan siaran langsung sebuah kongres bernama Muktamar Khilafah Hizbut Tahrir. Acara ini diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Seperti kita ketahui HTI kemudian dibubarkan pemerintah dan sekarang menjadi organisasis terlarang. Dalam acara itu HTI mengatakan bahwa pihaknya menolak sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Mereka juga menuntut agar Pancasila sebagai ideologi nasional di ganti menjadi Khilafah Islamiyah.

Saya menyebut adanya siaran HTI di TVRI hanya untuk menggambarkan bagaimana kelompok radikalis telah menggunakan lembaga milik publik seperti TVRI untuk mencapai tujuan politiknya. Menyebarnya kaum radikalis di tubuh pemerintahan telah diketahui secara luas. Mereka tidak hanya memasuki aparat sipil negara tetapi juga melakukan infiltrasi di kantor-kantor militer dan polisi.

Sebaliknya, dalam artikel ini saya hanya ingin mengatakan bahwa media penyiaran di indonesia sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis untuk menghadapi dan memberantas maraknya kelompok kelompok intoleran. Pertanyaan berikutnya adalah: apa yang harus dilakukan oleh media penyiaran untuk menghadapi radikalisme? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini.

Undang-udang penyiaran No 32 tahun 2002 mengatakan bahwa lembaga penyiaran bisa memilih dua jenis jangkauan wilayah layanan (coverage area) yaitu stasiun penyiaran lokal dan stasiun penyiaran berjaringan. Bila sebuah lembaga penyiaran ingin memiliki jangkauan siaran yang meliputi wilayah seluruh negeri (nasional), maka lembaga penyiaran itu harus menjadi stasiun berjaringan. System ini dikenal dengan sebutan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).

Para ahli media mengatakan bahwa ada dua tujuan utama dalam SSJ. Pertama, untuk mendorong peningkatan pemerataan ekonomi secara adil antara pengusaha media di daerah dan di pusat. Agar pengusaha media penyiaran di daerah juga bisa merasakan keuntungan atau manfaat dari berlimpahnya bisnis media di Indonesia. Berlimpahnya keuntungan bisnis media hendaknya tidak hanya bisa dinikmati oleh kalangan bisnis di Jakarta tetapi juga bagi pengusaha di daerah. Kedua, tujuan dari SSJ adalah agar mendorong kebudayaan lokal dan kearifan lokal. Indonesia sebagai negara yang sangat kaya dalam hal budaya dan tradisi. Di sini terdapat ratusan etnik, bahasa, budaya, seni, dan ribuan pulau.

Tujuan SSJ yang kedua ini yaitu soal keragaman dan multikultural adalah sesuatu yang sangat menantang untuk diterapkan saat ini untuk memerangi atau paling tidak mengimbangi kekuatan ditengah maraknya radikalisme di negeri ini. Seperti kita ketahui pandangan hidup kaum radikalis adalah serba monolitik. Mereka menghendaki adanya penafsiran agama yang tunggal. Jika adalah penafsiran agama yang tidak sesuai dengan kelompoknya maka itu akan dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan. Cita-cita politiknya juga menghendaki sistem yang anti demokrasi dan 

menghendaki sistem monarchi sebagaimana sistem Khilafah di Turki Usmany. System demokrasi dilarang. Bahkan untuk sebuah model baju perempuan juga hanya satu model dengan warna seragam sebagian besar gelap (sebagian besar hitam).

Pandangan hidup yang serba tunggal (monolitik), penafsiran agama yang tunggal, dan bahkan model baju perempuan yang tunggal, harus dilawan dengan cara hidup yang sangat pluralistik di kalangan seluruh rakyat di seluruh Nusantara. Jika semua media penyiaran di negeri ini acaranya sangat beragam, sangat berwarna, sangat beragam bahasa, dan sangat beragam dalam ajaran agama, diharapkan hal ini menjadi pemahaman dikalangan rakyat bahwa Indonesia adalah masyarakat yang beragam secara alamiah. Kita adalah bangsa yang multi kultur dan masyaraktan berbhineka. Oleh karena itu bila ada gagasan tentang sisitem sosial politik yang tunggal sebagaimana kaum radikalis inginkan maka hal itu adalah tidak realistik dan sama sekali tidak punya akar.

Jadi disini gagasan monolitik kaum radikalis akan berhadapan dengan pandangan hidup masyarakat secara luas yang telah menyadari bahwa hakikat dan sifat warga Nusantara adalah keragaman bukan ketunggalan. Pandangan itu bisa muncul bilamana media penyiaran ikut membantu menyebarluaskan tentang hakikat manusia Nusantara yang berbhineka itu melalui SSJ. Disinilah SSJ kembali menjadi instrumen penting dalam penyiaran di Indonesia, sesuatu yang seakan sudah dilupakan insan penyiaran.

Meskipun demikian, untuk menerapkan gagasan SSJ ini terdapat dua kendala. Yang pertama adalah masalah profesionalisme di kalangan para awak media. Masih terdapat banyak kekurangan kemampuan dikalangan awak media dalam hal penyajian gambar video yang berkualitas tinggi di layar kaca. Masih banyak ruang kosong yang harus diisi awak media untuk meningkatkan kreatifitas, profesionalitas sehingga memiliki kemampuan untuk mencapai standar, katakanlah selevel dengan ‘discovery chanel.’ Selama lebih 20 tahun TV Swasta di Indonesia hanya piawai untuk menyajikan tayangan panggung musik dangdut atau sinetron dengan kualitas yang rendah. Kemampuan teknis sebagai ‘video maker’ jauh dari mumpuni.

Kedua, SSJ menghadapi masalah struktural. Model SSJ telah diterapkan sejak 10 tahun yang lalu berdasarkan Undang-undang Penyiaran No 32 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No 50/2005, namun penegakan hukum dari hukum penyiaran itu tidak diterapkan secara proporsional. Sudah menjadi rahasia umum, media penyiaran khusunys stasiun TV yang berpusat di Jakarta enggan melakukan sepenuhnya model SSJ, karena pertimbangan ekonomi dan bisnis. Celakanya, keengganan pihak TV swasta yang berpusat di Jakarta bertemu dengan kepentingan pemerintah waktu itu dalam hal kebijakan media. Pemerintah dalam hal ini cenderung kurang memberi ruang kepada pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah. Semakin daerah diberi ruang akan semakin tinggi tuntutan untuk otonomi daerah, semakin besar otonomy daerah akan semakin dalam bahaya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negeri yang menekankan persatuan dan kesatuan.

Hari ini ada kesempatan untuk menghadang radikalisme melalui media penyiaran, jika Indonesia memang benar benar memberantas radikalisme untuk menyelamatkan dasar negara Pancasila dan demokrasi di Indonesia, baik pemerintah dan kalangan TV swasta harus duduk bersama untuk memeriksa kembali kebijakan media, dengan pengawasan dari publik.

Melaksanakan SSJ, bukan saja akan menjalankan amanah UU Penyiaran No 32 tahun 2002, namun juga meneruskan tradisi SSJ yang telah dirintis oleh Solosche Radio Vereeniging (SRV) di Solo tahun 1930an s.d awal 1940-an. SRV telah menerapkan SSJ dalam sekala kecil di Kota Solo dan sekala besar di Solo, Bandung, dan Jakarta. Begitu pula soal keragaman acara, SRV dan Radio Ketimuran lainya memang jago membuat siaran budaya yang plural. Inilah andalan bangsa Indonesia melawan 

hegemoni budaya Barat waktu itu. Kini Indonesia mengalami ancaman hegemoni baru yaitu hegemoni budaya kaum radikalis. Jika penyiaran masa lalu mampu melawan hegemoni kolonialisme kini insan penyiaran semoga mampu melawan hegemoni baru berkedok agama.

Selamat Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas).

 

HARSIARNAS TANPA SEREMONI

Oleh: DR.H.Aswar Hasan

(Komisioner KPI Pusat Bidang PS2P)

Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) kali ini tanpa ada perayaan secara seremonial dimana segenap komisioner dari seluruh Indonesia dapat berkumpul sembari bertukar pengalaman dan pengetahuan terkait masalah Penyiaran di negeri ini. 

HARSIARNAS tanpa Seremoni tapi tak sepi dari selebrasi dari orang nomor dua di negeri ini Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Wakil Presiden dalam selebrasinya menyatakan; "Saya mengucapkan selamat Hari Penyiaran Nasional yang ke- 87. Di tengah merebaknya pandemik Covid-19 penyiaran memegang peranan penting sebagai media sosialisasi bagi masyarakat luas. Saya mengapresiasi berbagai media yang turut menyiarkan informasi iklan layanan masyarakat dalam rangka memerangi wabah Covid-19. Selain informasi yang baik dan benar, masyarakat tentu ingin mendengar informasi yang menyebarkan harapan, bukan keputusasaan. Saya mengajak lembaga penyiaran berpartisipasi aktif dan bersatu padu untuk terus menyiarkan semangat yang positif hingga ke seluruh pelosok tanah air".

Pernyataan yang apresisif dari Wapres tersebut, tentu harus disambut baik secara positif bagi segenap insan penyiaran.

Kebijakan KPI Pusat untuk meniadakan seremoni Harsiarnas selaras kebijakan pemerintah untuk tidak menyelenggarakan acara yang menyebabkan kerumunan, dalam rangka sikap antisipatif menghadapi pandemik covid- 19 sudah tepat. Betapa tidak, sebagai lembaga negara yang diisi oleh para komisioner yang merupakan representatif rakyat, haruslah memberi contoh. Tetapi meski pun demikian, bukan berarti apresiasi segenap komisioner terhadap momentum Harsiarnas surut tanpa semangat.

Sekaitan dengan itu, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio menyalakan, bahwa: "Sesuai dengan tema Penyiaran Digital: Saatnya Kreatif dan Inspiratif, maka perayaan Harsiarnas diarahkan agar Lembaga Penyiaran (televisi dan radio) memberikan harapan kepada bangsa dalam melawan Corona dengan berbagai konten yang Kreatif dan Inspiratif.  Atau dengan kata lain, konten yang Kreatif akan menginspirasi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan imbauan pemerintah, bahkan melebihi dari sekedar kepatuhan, seperti menciptakan solidaritas masyarakat di tengah krisis Corona".

Yang tidak kalah pentingnya di balik Harsiarnas dalam situasi negara kita dilanda wabah virus Corona yang mendera segala sektor kehidupan KPI aktif dengan serius mengajak segenap lembaga penyiaran untuk tetap aktif secara positif memberi informasi dan memberitakan situasi negara kita yang sedang dilanda wabah virus Corona secara baik dan benar. Dalam pada itu KPI mengeluarkan Surat Edaran KPI Pusat, Nomor: 156 / K / KPI / 31.2 / 03 / 2020 tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran Dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona.

Maksud dan tujuan Surat Edaran tersebut, dimaksudkan untuk mengajak lembaga penyiaran berkontribusi dalam upaya membantu Pemerintah mensosialisasikan upaya pencegahan Pandemi Covid-19, termasuk imbauan menjaga pergerakan, social distancing measure. 

Surat tersebut memuat empat point yang bersifat implementatif, yaitu: 1. Mendukung instruksi pemerintah melalui iklan layanan masyarakat oleh segenap lembaga penyiaran, 2. Mengubah format program yang melibatkan banyak orang, 3. Meminta agar memperhatikan konten siaran yang ramah bagi semua usia mengingat saat ini umumnya masyarakat untuk semua umur lagi sedang banyak di rumah, dimana media siaran menjadi salah satu alternatif mengisi waktu, 4. Lembaga penyiaran juga diminta untuk tidak abai untuk mengedepankan keselamatan para jurnalis sesuai protokol pencegahan wabah covid-19.

Saat ini, di tengah situasi wabah yang mendera, yang "mengacaukan" seluruh lini kehidupan, masyarakat butuh pegangan yang benar dan meyakinkan. Masalahnya, dalam situasi tersebut justru banyak berseliweran informasi yang menyesatkan, kontennya banyak dimuati hoaks. 

Dalam situasi tersebut peran lembaga penyiaran menjadi sangat signifikan sebagai penyaring dan penjernih informasi sekaligus mencerdaskan dan mencerahkan. Inilah momentum lembaga penyiaran merebut hati publik untuk kembali menjadikannya sebagai primadona sumber informasi yang menyelamatkan dalam kemaslahatan bersama. Dan, di situlah peran strategis KPI dalam mengawal dan mengontrol lembaga penyiaran secara demokratis yang lebih sehat. Wallahu A'lam Bishawwabe.

Lembaga Penyiaran Harus Independen

Oleh: ASWAR HASAN

KPI ( Komisi Penyiaran Indonesia ) patut berbangga karena acara RAMPIMNAS (Rapat Pimpinan Nasional) dibuka oleh Wapres yang legendaris di akhir masa jabatannya. Interaksi antara segenap pimpinan KPID se Indonesia dengan Wapres yang legendaris tersebut tentu sangat berkesan yang penuh makna. Di antara makna yang berkesan adalah pesan pesan beliau terkait dengan lembaga penyiaran yang saat ini menghadapai tantangan yang begitu problematik. 

Wapres JK berpesan, bahwa : “lembaga penyiaran harus independen, objektif dan beretika.” Ketiga kata tersebut merupakan kata yang penuh problematika dan tantangan bagi masyarakat Indonesia. Kata independen misalnya, begitu sulit dipraktekkan di lembaga penyiaran karena dia diindentikkan dengan netralitas. Sementara kita semua sudah tahu bahwa netralitas lembaga penyiaran saat ini seolah sangat mustahil dilaksanakan karena lembaga penyiaran telah sarat kepentingan bisnis dan atau politik bagi segenap owners nya ( pemilik ), sementara independensi bagi lembaga penyiaran adalah hal yang sangat sakral dan wajib untuk kepentingan publik. Dalam pada itulah makna independensi seharusnya ditekankan pada makna kemerdekaan insan pers yang bekerja disetiap lembaga penyiaran. Sementara itu keberadaan peran dan tugas KPI/D urgent berperan memikul tugas untuk berpihak pada kepentingan publik karena dia adalah representasi publik, KPI/D harus berani secara profesional, independent dan objektif mengontrol setiap lembaga penyiaran agar sejalan dengan kepentingan publik.

Hal kedua, terkait dengan objektifitas lembaga penyiaran, adalah merupakan kata yang sebangun dengan profesionalisme insan lembaga penyiaran. Objektifitas lembaga penyiaran hanya mungkin dipersembahkan secara baik dan benar melalui profesionalitas. Itu artinya, insan lembaga penyiaran harus independent ( merdeka) dan profesional sebagai sebuah keterampilan wajib yang melekat dengan sendirinya.

Hal ketiga, sebagaimana yang ditekankan oleh Wapres JK adalah lembaga penyiaran harus mengedepankan etika. Pada kesempatan arahan Rapimnas, Wapres JK memberi penekanan tambahan bahwa maksud beretika adalah : lembaga penyiaran patut mempertimbangkan dampak negatif dan positif dari akibat berita dan informasi yang disebarluaskannya. Itu artinya setiap insan lembaga penyiaran harus memiliki kebijaksanaan, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung dan menjaga kerja profesionalnya agar tidak berdampak buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi sebaliknya bisa berkontribusi positif dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dengan demikian, jika independensi objektifitas dan etika dijalankan secara baik dan benar maka In Sya’Allah lembaga penyiaran ke depan akan lebih memaknai keberadaan dan perannya secara lebih positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wallahu A’lam Bishawab...

 

Hak Cipta © 2020 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.