Perkuat MoU, KPID Tandatangani MoA dengan Prodi KPI STAIN Majene

Untuk Pelayanan Penyiaran, Kaltara Harus Bentuk KPI Daerah

Model Komunikasi KPI dan Mabes Polri Harus Direplikasi di Daerah

Menkominfo Ajak Kawal Revisi UU Penyiaran untuk Perkuat Keberadaan LPPL

Keberadaan Perda untuk Melindungi Hak Penyiaran Masyarakat 

TERKINI
Ketua KPI Pusat: Penguatan Secara Regulasi dan Kelembagaan

Ketua KPI Pusat: Penguatan Secara Regulasi dan Kelembagaan

10 Oktober 2019

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, menyampaikan sambutan awal pembukaan acara Rapat Pimpinan (Rapim) KPI 2019 di Istana Wapres, Rabu (9/10/2019)....

KPI Hentikan Tayangan “Brownis” Trans TV 

KPI Hentikan Tayangan “Brownis” Trans TV 

10 Oktober 2019

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi penghentian sementara untuk program siaran “Brownis” di Trans TV. Keputusan penghentian...

Seminar Rapim KPI: Segera Revisi UU Penyiaran 2002 

Seminar Rapim KPI: Segera Revisi UU Penyiaran 2002 

09 Oktober 2019

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, diapit PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, serta Pengamat Penyiaran, Nurjaman, dalam sesi...

Buka Rapim KPI 2019, Wapres Minta Jaga Kredibilitas dan Independensi

Buka Rapim KPI 2019, Wapres Minta Jaga Kredibilitas dan Independensi

09 Oktober 2019

Wapres Jusuf Kalla didampingi Ketua KPI Pusat, Agung Suprio dan Menteri Kominfo, Rudiantara, memukul gong tanda dibuka secara resmi Rapim...

RAPIM KPI 2019: Penguatan Eksistensi dan Kredibilitas KPI untuk Penyiaran yang Bermartabat

RAPIM KPI 2019: Penguatan Eksistensi dan Kredibilitas KPI untuk Penyiaran yang Bermartabat

09 Oktober 2019

Jakarta – Sebagai sebuah lembaga yang lahir dari reformasi 1998, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan pengejawantahan Undang-Undang nomor 32 tahun...

DINAMIKA PENYIARAN

Pakistan, Malaysia dan Turki akan Luncurkan Saluran TV untuk Lawan Islamofobia

Pakistan, Malaysia dan Turki akan Luncurkan Saluran TV untuk Lawan Islamofobia

27 September 2019

New York – Pakistan, Malaysia dan Turki menyepakati sebuah kerja sama untuk memerangi Islamophobia yang cenderung meningkat, terutama di negara-negara...

Otoritas Thailand Tangguhkan Izin Operasi Stasiun Televisi Voice TV 

18 Februari 2019

Bangkok - Beberapa pekan menjelang dilangsungkannya pemilihan umum, regulator telekomunikasi Thailand menangguhkan izin operasional sebuah stasiun televisi. Penangguhan tersebut dijatuhkan...

TV Korea Selatan Siap Saingi Netflix

TV Korea Selatan Siap Saingi Netflix

04 Februari 2019

Seoul - Netflix kini dianggap sebagai layanan streaming andalan penggemar serial TV, termasuk oleh mereka yang tinggal di Korea Selatan....

Kominfo Siapkan Aturan Optimalisasi Penggunaan Frekuensi

02 Oktober 2018

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) untuk optimalisasi penggunaan frekuensi. Plt. Kepala Biro...

KPID DKI Jakarta Temukan Praktik Ilegal Distribusi Penyiaran TV Berlangganan di Rusun Penjaringan

KPID DKI Jakarta Temukan Praktik Ilegal Distribusi Penyiaran TV Berlangganan di Rusun Penjaringan

20 Agustus 2018

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta menemukan indikasi sejumlah lembaga penyiaran berlangganan (LPB) TV kabel melakukan penyiaran...

BERITA KPID

Plt Gubernur Aceh Lantikan PAW Anggota KPI Aceh

Plt Gubernur Aceh Lantikan PAW Anggota KPI Aceh

27 September 2019

(Plt Gubernur Aceh membacakan sumpah jabatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, Masriadi, di Rumah Dinas...

Dukung KPID DKI, TP PKK Berharap Ibu-ibu Ikut Kampanyekan Siaran Sehat pada Keluarga dan Masyarakat

Dukung KPID DKI, TP PKK Berharap Ibu-ibu Ikut Kampanyekan Siaran Sehat pada Keluarga dan Masyarakat

19 September 2019

Jakarta - Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta berharap agar para kader PKK yang tersebar di seluruh wilayah ibukota dapat...

KPID dan Pemkot Jakpus Kerja Sama Wujudkan Penonton Cerdas

KPID dan Pemkot Jakpus Kerja Sama Wujudkan Penonton Cerdas

13 September 2019

Jakarta Pusat -- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pemkot Adm Jakpus) bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mewujudkan...

KPID DKI Gelar Lomba Video Iklan Layanan Masyarakat dengan Total Hadiah Rp 30 Juta

KPID DKI Gelar Lomba Video Iklan Layanan Masyarakat dengan Total Hadiah Rp 30 Juta

10 September 2019

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta mengadakan lomba pembuatan video iklan layanan masyarakat (ILM). Lomba dapat...

KPID Kalbar: RRI Jadi Potret Lembaga Penyiaran yang Tunduk Pedoman Siaran

KPID Kalbar: RRI Jadi Potret Lembaga Penyiaran yang Tunduk Pedoman Siaran

20 Agustus 2019

Pontianak -- Sebagai evaluator dan kontrol, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah-KPID prvinsi Kalimantan Barat tetap berpegang pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan...

KAJIAN

WAJAH KITA DI CERMIN PENYIARAN

WAJAH KITA DI CERMIN PENYIARAN

22 Agustus 2019

WAJAH KITA DI CERMIN PENYIARAN Oleh Aswar Hasan (Komisioner KPI Pusat) Mau tahu bagaimana wajah masyarakat dan negara Republik Indonesia?...

Gurita Rating Masih Melingkari Media Televisi

Gurita Rating Masih Melingkari Media Televisi

24 Agustus 2018

Gurita Rating Masih Melingkari Media Televisi Indonesia merupakan salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara yang sudah mengalami perkembangan yang...

Menuju Satu Dekade Pengabdian

Menuju Satu Dekade Pengabdian

09 April 2018

Menuju Satu Dekade PengabdianOleh:Rifky Anwar,SH,M.Kn \ Komisioner KPI Daerah Nusa Tenggara Barat, Rifky Anwar Eksistensi KPI dan KPID sebagai representasi...

9 Perintis Penyiaran Indonesia

9 Perintis Penyiaran Indonesia

05 April 2018

9 Perintis Penyiaran Indonesia OlehHari Wiryawan*)Direktur Lembaga Pers dan Penyiaran Surakarta (LPPS) Penetapan Harsiarnas oleh Pemerintah RI tidak disertai dengan...

Netralitas Media Penyiaran

Netralitas Media Penyiaran

05 April 2018

Netralitas Media PenyiaranRefleksi HARSIARNAS ke - 85 (1 April 1933 – 1 April 2018)Diskursus tentang netralitas media massa di Indonesia,...

Mayong Suryo Laksono
Commissioner with the Indonesian Broadcasting Commission (KPI)

Feb. 21 saw the 11th hearing in the blasphemy trial of Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. There were no TV cameras inside the courtroom during the session, let alone live broadcast, as decided by the panel of judges when the trial began on Dec. 13.

Presiding judge Dwiarso Budi Santiarso told the press back then that live TV coverage was permitted, except during testimony of witnesses.

For freedom of the press campaigners, such a limitation constitutes a violation of people’s right to information, hence a transgression of democracy.

Their argument is supported by the fact that there are precedents of live reporting from the courtroom.

The latest and most prominent of these was the murder trial of Jessica Kumala Wongso from February to October 2016. The live report of the trial earned the broadcasters high viewer ratings, hence high advertising revenue.

But for those who understand that freedom of the press has its limits, such as public order or national unity, the judges’ decision deserves appreciation. A court’s authority includes the discretion to prevent the public from the social and political impacts of live broadcasts and to maintain the sanctity of the court.

The openness of trials to the public is a universal norm, and it is stipulated in Article 13 of Law No. 48/2009 on the judiciary.

This concept, however, does not necessarily mean open to television, especially live broadcast. Open trial means open to the audience, while live broadcast means open to the world.

Live broadcast can risk turning the court into an open theater, where witnesses will interact with each other or copy each other’s statements, which is prohibited under Article 159 Paragraph (1) of the Criminal Law Procedures Code (KUHAP). Live broadcast may also lead to trial by public and therefore compromise the independence and integrity of the judges.

Ahok’s trial differs from Jessica’s at least in its impacts. The Jessica case was an ordinary murder case, with one defendant and one victim, but the magnitude of the coverage turned it into a trial by the media. The overexposed hearings also violated the audience’s right for diversity of TV content, a basic principle of the democracy of broadcasting, besides the diversity of ownership.

The trial of Ahok undoubtedly has big social and political impacts. A blasphemy trial is very risky and can put national unity in jeopardy.

That is why four days prior to the first hearing in Ahok’s trial, several television journalists reached an agreement to cover the event in the spirit of national unity.

After two meetings, initiated by the National Broadcasting Commission (KPI), the Press Council and the Association of Indonesian Television Journalists (IJTI), involving newsroom heads of nationwide TV stations, with support from the Central Information Commission (KIP), the Judicial Commission, the Communications and Information Ministry, the Jakarta Police, the country’s largest Muslim groups Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, the North Jakarta District Court and law academics, the TV journalists made a joint declaration to cover the trial selectively.

The agreement complemented the decision of the panel of judges, who said live broadcast would be conducted only in first hearing and for the reading of the sentence demand and the announcement of the verdict, but not for the testimony of witnesses. Unlike the trial of Jessica, Ahok’s trial has only seen roundup reports and short interviews.

There is a common understanding that freedom of the press, as stipulated in Law No. 4/1999 on the press and underlined in Law No. 14/2008 on open access to public information, is limited by journalists’ code of ethics for a bigger interest: national unity.

The freedom, which implies that nobody can limit the freedom as in government censorship, presupposes that the media exercise self-censorship.

The responsibility of preserving national unity is also stated in Article 5 (d) of the Journalist Code of Conduct 2006, which stipulates: “Journalists should avoid news that will lead to social conflict based on ethnicity, religion, race or origin (SARA).”

Especially for TV and radio journalists, as long as they use public frequencies, the Broadcasting Law mandates the KPI as the regulatory body to set up rules and guidelines for television and radio programs and production, including news.

KPI guidelines for broadcasting and standards of conduct consider journalism a special profession, that has its own law (lex specialis). Article 22 stipulates that broadcasting institutions must uphold journalistic principles, such as accuracy, covering both sides, good faith, avoiding provocation or misleading the public and inciting sectarian conflict.

In a wider context, the Broadcasting Law is based on Pancasila and the Constitution, which promote people’s wellbeing, fairness and equality, legal certainty, national security, national unity, solidarity, ethics, independence, freedom and responsibility.

In the case of Ahok’s trial, the freedom of the press is dedicated to national interests.

Limitation of its coverage should be understood as an attempt to uphold the journalist code of conduct and, more importantly, national unity. (Tulisan pernah dimuat di Jakarta Post)

Hak Cipta © 2019 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.