AGENDA
07
Feb
Deskripsi Kegiatan

08
Feb
Deskripsi Kegiatan

11
Feb
Deskripsi Kegiatan

KOMISIONER KPI PUSAT

Oleh: Yuliandre Darwis, P.hD
(Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat)

Tahun 2016 menjadi saat bersejarah bagi dunia pertelevisian Indonesia. Pada tahun ini tepat bulan Oktober dan Desember masa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 stasiun televisi swasta berakhir setelah 10 tahun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) menggunakan IPP sebagai dasar hukum LPS siaran menggunakan frekuensi publik. Sepuluh stasiun televisi swasta berakhir masa penggunaan IPP antara lain: TPI, RCTI, SCTV, Global TV, Indosiar, ANTV, Metro TV, TV One, Trans TV dan Trans 7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta mengenai Perpanjangan Izin Pasal 9 menyebutkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI. Jangka waktu berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran adalah 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi dan 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio.

Dalam proses perpanjangan izin penyiaran dua institusi diberikan otoritas mengurusi proses izin penyiaran yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kedua institusi negara ini saling terkait dalam melakukan proses izin televisi. KPI mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK) yang kemudian ditindaklanjuti Kominfo sebagai dasar dikeluarkannya IPP. Proses perizinan masih berjalan hingga saat ini sampai ada kepastian tentang izin bagi 9 stasiun TV yang habis masa izinnya pada bulan Oktober dan 1 stasiun TV yang habis masa izinnya pada Desember 2016.

Head dan Sterling dalam Broadcasting in America: A Survey of Electronic Media (1987) menekankan bahwa penyiaran (broadcasting) adalah teknologi yang berbasis gelombang radio. Melihat bahwa spektrum merupakan komoditi publik dan merupakan sumber daya, maka muncul satu teori yang berbicara “the spectrum as a public resource”, atau spektrum frekuensi gelombang radio sebagai barang kekayaan publik. Penyiaran berbasis spektrum gelombang radio disadari amat penting bagi penyelenggaraan komunikasi nirkabel dan diseminasi informasi pada masyarakat. Potensi kekuatan yang luar biasa ini kemudian memberi wewenang pada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penggunaan frekuensi publik tadi, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Adanya regulasi tentang penggunaan frekuensi publik merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan penyiaran yang bergantung pada gelombang elektromagnetik. Terlebih karena kanal-kanal gelombang radio bersifat tetap dan terbatas, sementara jumlah penggunanya terus bertambah.

Kepentingan Publik

Momentum perpanjangan izin 10 stasiun televisi swasta berjaringan merupakan titik penting bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) penyiaran untuk meneguhkan regulasi bahwa frekuensi publik adalah milik publik. Penggunaan frekuensi diperuntukan bagi publik bukan untuk kepentingan golongan apalagi pribadi. Kesadaran filosofis-regulatif ditanamkan kembali dalam proses perpanjangan izin.

Proses perpanjangan izin menentukan perkembangan penyiaran sekaligus memperkuat komitmen bersama membenahi dunia penyiaran Indonesia. Persoalan perpanjangan izin 10 televisi menjadi ruang yang menitikberatkan pada perbaikan maupun peningkatan kualitas siaran TV. Izin televisi adalah persoalan hulu yang mesti dibenahi. Sisi lain soal konten siaran merupakan persoalan hilir dalam skema penyiaran. Pembenahan pada hulu mempengaruhi persoalan hilir yang selama ini masih mendapat catatan. Konten siaran televisi menjangkau 78 persen wilayah Indonesia atau sekitar 122 juta jumlah penonton TV—tapi sejumlah catatan penyiaran masih menghadang; tayangan tidak informatif, kurang akurat, tidak objektif, tidak berimbang, tendensius, kurang mendidik, dipenuhi kekerasan, mistik/horor, didominasi tayangan infotainment, sinetron, informasi yang mengutamakan sensasi dan dramatisasi.

Inilah saat perbaikan bersama dunia penyiaran. Bahkan peristiwa bersejarah ini sesungguhnya sebagai peneguhan nilai-nilai kebangsaan; nasionalism, pancasila, NKRI, dan UUD 1945 yang akhir-akhir ini mengundang perhatian publik karena keadaan sosial kebangsaan kita tidak dapat dilepaskan dari pengaruh media massa. Demikian pula dengan eksistensi media sebagai pilar demokrasi keempat yang secara esensi memainkan peran fundamental memperkuat sistem demokrasi yang sedang terkonsolidasi.

Sebagai pilar keempat demokrasi (Carlyle, 1840, Schultz, 1998), media memainkan peranan strategis sebagai locus bagi segenap warga negara untuk membangun upaya demokrasi yang sehat. Media, apalagi media penyiaran, televisi maupun radio yang menggunakan frekuensi serta ruang publik dalam proses kegiatan penyiaran sejatinya dipahami bersama memiliki kontribusi dalam penguatan sistem demokrasi yang sedang terkonsolidasi di negeri ini.

Bagi Habermas, seorang filsuf dan pakar komunikasi Jerman, media hadir sebagai penyedia ruang publik sekaligus pondasi bagi bangunan demokrasi dan keadaban masyarakat. Sebagai ruang publik yang menjembatani perjumpaan antara individu privat untuk mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi isu bersama, maka ruang publik tidak pernah bersifat tunggal, melainkan jamak (Habermas, 1984).

Peneguhan media sebagai ruang publik bersama merupakan hal penting dalam proses perpanjangan izin televisi. Dengan begitu kita harapkan bersama adanya kesadaran kolektif dari stakeholders penyiaran yang dapat mewujudkan hakikat penyiaran dalam layar kaca demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

==========

Tulisan ini dimuat di Koran Media Indonesia, Jumat 21 Oktober 2016.

Hak Cipta © 2017 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.