Komisi Penyiaran Indonesia
Twitter
Facebook
English Version
Webmail
Links

08 Februari 2017

Penyediaan Bahasa Isyarat di Televisi Butuh Payung Hukum

Jakarta - Kebutuhan pemenuhan translasi bahasa isyarat pada program siaran di televisi harus mengikutsertakan partisipasi stasiun televisi.  Dalam 7 (tujuh) komitmen yang ditandatangani pemilik televisi saat proses perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran 10 (sepuluh) televisi swasta yang bersiaran jaringan secara nasional, penggunaan bahasa isyarat dalam program siaran berita menjadi salah satunya klausul yang harus dipenuhi. Hal tersebut menjadi bentuk pemberian perlindungan dan pemberdayaan khalayak khusus, terutama kalangan tuna rungu wicara. Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran, Dewi Setyarini menjelaskan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan kementerian/ lembaga lainnya. 

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari organisasi tuna rungu menyampaikan apresiasi pada lembaga penyiaran yang telah menyediakan bahasa isyarat saat penyelenggaraan debat kandidat Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Namun demikian, menurut mereka masih diperlukan keseragaman dalam penyediaan bahasa isyarat agar tidak membuat bingung para penyandang disabilitas tersebut. Panji Surya Putra Sahetapy bahkan berpendapat sebaiknya disediakan pula close caption atau tekspada layar televisi untuk memudahkan mereka yang memiliki kesulitan pendengaran untuk mengerti apa yang sedang diperbincangkan di layar kaca. Surya memberikan contoh di beberapa negara yang memiliki aturan kewajiban untuk memberikan close caption pada program siaran tertentu, dan bukan lagi bahasa isyarat.  “Sehingga kebutuhan informasi bagi penyandang tuna rungu wicara dapat terpenuhi”, ungkap Surya. 

Selama ini, penyediaan bahasa isyarat baru dilakukan oleh TVRI dengan adanya dukungan anggaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dewi  menilai, dibutuhkan payung hukum yang dapat memaksa lembaga penyiaran untuk menyediakan secara mandiri perangkat-perangkat kebutuhan informasi bagi khalayak khusus tersebut. Mengingat hal ini menjadi salah satu dari tujuh komitmen yang akan dilaksanakan oleh lembaga penyiaran, KPI akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi tahunan atas kinerja penyelenggaraan penyiaran pengelola televisi

Read more

Edaran Menciptakan Penyiaran Kondusif Masa Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Tgl Surat

8 Februari 2017

No. Surat

61/K/KPI/31.2/02/2017     

Status

Edaran Penting

Stasiun TV

Seluruh lembaga Penyiaran

Program Siaran

-

Deskripsi Pelanggaran

Untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam masa penyelenggaraan PILKADA serentak serta didasarkan pada beberapa pertimbangan:


1.    Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 6 Ayat (1), spektrum frekuensi radio yang dipergunakan untuk penyiaran adalah sumber daya alam terbatas yang merupakan ranah publik, sehingga harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2.    Bahwa berdasarkan UU Penyiaran Pasal 4 Ayat (1), penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta kontrrol dan perekat sosial;
3.    Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 22 dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) Pasal 40, telah diatur bahwa dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, lembaga penyiaran wajib tunduk pada prinsip-prinsip jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4.    PKPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) Pasal 71 mengenai siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU Penyiaran berwenang untuk melakukan pengawasan penyiaran berdasarkan P3 dan SPS, meminta lembaga penyiaran untuk:


1.    Menyiarkan pemberitaan/informasi terkait Pilkada secara berimbang, proporsional dan mengedepankan netralitas;
2.    Mengutamakan kemaslahatan masyarakat dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak dari setiap pemberitaan, informasi, ataupun program siaran lain yang ditayangkan;
3.    Menghindari pemberitaan, informasi, atau program siaran yang menghasut, mengadu domba perseorangan maupun masyarakat, bersifat fitnah, menyesatkan, bohong dan mendiskreditkan pasangan calon atau tokoh politik tertentu.
4.    Mengenai hal-hal lain terkait penyiaran penyelenggaraan Pilkada, agar tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian agar edaran ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.

Read more

<< < Februari 2017 > >>
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
    1 2 3 4 5
6 7 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
logo kpi
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Gedung Sekretariat Negara Lantai VI
Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120
Indonesia
Telp. 021-6340713
Fax. 021-6340667, 6340679