Komisi Penyiaran Indonesia
Twitter
Facebook
English Version
Webmail
Links

03 Februari 2017

Pengumuman Peserta Sekolah P3SPS Angkatan XVI


Jakarta - Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) memasuki angkatan XVI. Setelah pendaftaran dibuka pada 24 Januari 2017, tercatat lebih dari 30 calon peserta yang mendaftarkan diri hingga ditutupnya masa pendaftaran pada 31 Januari 2017. Peserta Sekolah P3SPS adalah praktisi lembaga penyiaran, mahasiswa dan masyarakat umum. Pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan profesionalitas praktisi penyiaran ini tidak memungut biaya apapun. Penyelenggaraannya ditanggung oleh APBN. 

Panitia mengumumkan peserta Sekolah P3SPS angkatan XVI yang dilaksanakan pada Selasa-Kamis, 7-9 Februari 2017. Dikarenakan terbatasnya kuota, maka nama pendaftar yang belum masuk angkatan XVI akan diprioritaskan pada angkatan selanjutnya (April 2017)  

Kepada peserta Angkatan XVI diharapkan kedatangannya di Ruang Rapat KPI Pusat pada pukul 08.30 dan membawa foto ukuran 3x4, dua lembar (satu lembar ditempel di sertifikat, 1 lembar untuk arsip). Adapun peserta Sekolah P3SPS angkatan XVI adalah:

 

NO

NAMA

INSTANSI

1

Sonny Fahmiharky

InewsTV

2

 Tindra Rani Anindita

InewsTV

3

Diki Umbara 

InewsTV

4

Dony Satria

Trans TV

5

Matius Valentino Tambunan

Trans TV

6

Danu Dwikarya

Trans TV

7

Rasid Yuda Perdana

Kompas TV

8

Githa Nila Maharkesri

Kompas TV

9

Beru Wisuda

Global TV

10

Otang Kudil

Global TV

11

Ari Sopandi

Global TV

12

Nunung Husnul Chotimah 

Trans 7

13

M. Nur Fajar 

Trans 7

14

Connie Agustin

Trans 7

15

Trisa Nursalam

TransVision

16

Terry Susanto Sengkey

RTV

17

Jerry Presliy Polii

RTV

18

Maria Ulfah Shahab

RTV

19

Jerry

MNCTV

20

Yuda Adipraja

MNCTV

21

Agung Hendra Satriyana

MNCTV

22

Immanuel Yosua Tjiptosoewarno

KPID Jatim

23

Amalia Rosyadi Putri

KPID Jatim

24

Lia Deviyanti

Masyarakat Umum

25

TB. Sandi Irawan

Masyarakat Umum

26

Sarbini Anjaya

Masyarakat Umum

27

Faesal

Masyarakat Umum

28

Rina Dwi Arthayani

TVRI

29

Dwi Firmansyah

SCTV

30

Syahrul Hidayanto

Mahasiswa

 

 



 

Read more

KPI dan Pemprov Persiapkan Bengkulu Tuan Rumah Hari Penyiaran Nasional 2017

Bengkulu : Rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan menjadikan Bengkulu sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Hari Penyiaran Nasional pada April 2017 mendatang, Pemerintah Propinsi (Pemprov) Bengkulu terus melakukan persiapan.

“Momentum itu akan dimanfaatkan oleh Pemprov Bengkulu untuk memperkenalkan potensi pariwisata serta prodak unggulan daerah kepada masyarakat luar, Wonderful Bengkulu 2020,” ungkap Plt Sekda Propinsi Bengkulu, Sudoto, di Bengkulu.

Menurut Sudoto, selain peringatan Hari Penyiaran, juga bakal diselenggarakan Rakornas KPI se-Indonesia. Rencana kegiatan itu akan diikuti komisioner KPI baik pusat maupun daerah dan juga para pemilik jaringan televisi dan radio nasional.

Kemudian juga sejumlah Menteri serta tamu penting lain juga akan diundang. Bahkan rencananya kegiatan tersebut akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. “Sejumlah tamu penting akan datang ke Bengkulu, termasuk harapan kita Bapak Presiden RI Joko Widoto. Sehingga harapannya Bengkulu nantinya bisa ramai dan diperhatikan kedepannya,” katanya Jumat, (3/2/2017).

Sementara itu, Wakil Ketua KPI Rahmat Arifin mengatakan, sampai saat ini Presiden masih konfirm untuk bisa hadir.
Oleh karena itu, diakuinya, segala sesuatunya juga perlu sinergiskan persiapan bersama-sama Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Bengkulu ini.

“Pada November 2016 lalu, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis bersama Ketua Panitia Harsiarnas 2017 Ubaidillah juga sudah bertemu dengan Gubernur Ridwan Mukti, membahas rencana Harsiarnas dan Rakornas KPI di Bengkulu. Kita akan terus mempersiapkan nya hingga hari H pelaksanaan. Harapannya ketika pelaksanaan tidak ada masalah lagi dan kegiatan  berjalan sukses nantinya,” pungkasnya. (rri.co.id)

Read more

KPI Pusat Sentil Pelayanan Bandara di Bengkulu

Bengkulu – Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Rahmat Arifin mengeluhkan sistem pelayanan penerbangan bandar udara di Provinsi Bengkulu. Sebab dinilainya belum dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Curahan isi hati (curhat-red) ini disampaikannya saat agenda rapat bersama persiapan Harsiarnas ke-84 dan Rakornas KPI 2017 bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov-red) Bengkulu di ruang Raflesia Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (2/2) siang.

“Boleh cerita dikit pak ya, saya itu satu-satunya kebetulan komisioner lama yang masih kepilih lagi di periode yang sekarang ini,” ungkapnya, kemarin.

“Kebetulan Bengkulu adalah wilayah Korwil saya. Jadi di KPI Pusat itu ada 9 komisioner, dari 33 provinsi ini dibagi 9, kebetulan saya priode yang lalu itu Korwil Bengkulu juga. Periode kedua saya nggak mau Bengkulu diambil orang, saya ingin tetap korwilnya Bengkulu,” tambahnya.

Dijelaskan dia, lebih lanjut, pada suatu hari dirinya hendak pulang ke Jakarta setelah berkunjung ke Bengkulu. Namun, ia mendapatkan kesan yang kurang baik dari pihak bandara.

“Saya kan sudah tiga tahun bolak-balik showan ke Bengkulu, pesawat saya jam 09.30 WIB pak. Lah, saya sampai bandara Fatmawati Bengkulu itu satu jam sebelumnya, saya ketika mau masuk check in itu kaget ada petugas bilang, wah bandaranya masih dikunci pak belum dibuka, ini satu jam mau terbang kok belum buka,” sindirnya.

“Nah setelah itu saya agak kaget dan merenung pak, dan sempat menyampaikan ini juga ke beberapa pejabat di Bengkulu, masa kok provinsi yang potensinya sebesar ini pelayanannya masih seperti ini,” tambahnya.

Dijelaskan Rahmat, Provinsi Bengkulu memiliki peran yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, oleh sebab itu pihaknya sangat prihatin dengan kejadian tersebut.

“Republik ini tidak akan lahir kalau tidak ada Bengkulu. Pak Soekarno mungkin kalau nggak dengan bu Fatmawati mungkin kurang juga semangatnya untuk memerdekaan negeri ini pak. Terus terang itu. Artinya tempat lahirnya ibu negara republik ini harusnya sangat maju. Indikatornya apa?, salah satunya adalah jumlah penerbangan yang banyak, itu lah saya masih ingat kok jam segini kok bandaranya masih tutup,” tegasnya mengulangi.

Dijelaskan dia, lebih lanjut, atas kejadian tersebut dirinya langsung berinisitif untuk merekomendasikan Provinsi Bengkulu agar menjadi tuan rumah pelaksana agenda Rakornas dan Harsiarnas ke-84 tahun 2017.

“Makanya kemarin ketika Rakornas saya berjuang untuk apa? Kalau bisa Bengkulu menjadi tuan rumah berikutnya, karena waktu itu ada 5 provinsi yang mengajukan diri pak, salah satunya Papua Barat,” jelasnya.

“Bahkan, Papua Barat berani menanggung semua pembiayaan Rakornas, tapi kan kita secara administrasi keuangan negara kan nggak boleh, harus ada proporsi mana yang ditanggung oleh KPI Pusat dan mana yang daerah. Jadi kami ngotot terus kalau bisa Bengkulu,” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya Gubernur Bengkulu Dr.H.Ridwan Mukti,MH dalam sejumlah kesempatan memang sering meminta kepada pengurus bandar udara Fatmawati agar terus berbenah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Red dari Radar Bengkulu

Read more

KPID, Bawaslu dan KPU Sumut Sepakat Awasi Kampanye Pilkada Serentak di Lembaga Penyiaran

Medan - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menyatakan sepakat mengawasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak tahun 2017 yang disiarkan dan/atau ditayangkan melalui lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi.
   
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman yang ditandatangani bersama oleh Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon, S.Sn, Ketua Bawaslu Sumut Ny. Syafrida R. Rasahan, SH dan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, S.Ag, M.Si pada Jumat, 27 Januari 2017 lalu, di kantor Bawaslu, Sumut, Kota Medan.
   
Wakil Ketua KPID Sumut Drs. Rachmad Karo-Karo menginformasikan kepada Humas KPI Pusat, bahwa dibuat dan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini merupakan tindaklanjut dari Keputusan Bersama antara KPI, Bawaslu, dan KPU Pusat yang telah ditandatangani bersama oleh masing-masing Ketua lembaga di Jakarta pada 11 November 2016 lalu.
   
Sedangkan Nota Kesepahaman bersama antara KPID, Bawaslu dan KPU Sumut menurut Rachmad Karo-Karo terdiri dari 11 Pasal, isinya menyepakati pembentukan Gugus Tugas dalam rangka melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran serta iklan kampanye pemiiihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau pemilihan Walikota dan Walikota di Provinsi Sumut tahun 2017 yang disiarkan maupun ditayangkan melalui lembaga penyiaran radio dan televisi.
   
Pembentukan Gugus Tugas tiga lembaga ini kata Rachmad Karo-Karo, agar pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada di media radio dan televisi yang dijadwalkan tanggal 29 Januari sampai 11 Pebruari 2017 dapat diawasi lebih efektif. Selain itu, dibangunnya kerjasama ini agar dugaan pelanggaran kampanye, baik temuan maupun adanya laporan dari masyarakat bisa ditindaklanjuti secara cepat.
   
Laporan masyarakat tidak hanya kepada lembaga Bawaslu atau Panwas di Kabupaten/Kota saja, akan tetapi bisa juga disampaikan kepada lembaga KPID maupun KPU Provinsi Sumut, dan selanjutnya laporan masyarakat tersebut diteruskan kepada Bawaslu untuk diproses lebih lanjut.
   
Menurut Wakil Ketua KPID Sumut, ketiga lembaga negara yang strategis ini juga menyepakati kedudukan Sekretariat Gugus Tugas yang dibentuk di tingkat Provinsi Sumut berada di kantor Bawaslu Sumut dan bekerja sejak 27 Januari sampai 27 Pebruari 2017.
   
Diinformasikan pula, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 di 101 daerah, dua daerah diantaranya digelar pada 15 Februari 2017 di Provinsi Sumatera Utara yakni pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi. Red dari KPID Sumut

Read more

<< < Februari 2017 > >>
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
    1 2 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
logo kpi
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Gedung Sekretariat Negara Lantai VI
Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120
Indonesia
Telp. 021-6340713
Fax. 021-6340667, 6340679