Komisi Penyiaran Indonesia
Twitter
Facebook
English Version
Webmail
Links

19 Januari 2017

Revisi Undang-Undang Penyiaran: Penguatan KPI adalah Keharusan

Jakarta - Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai perwakilan publik harus dinyatakan dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dibahas Komisi I DPR RI. Hal tersebut mengacu pada undang-undang saat ini yang secara tegas menyatakan bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.  Hal tersebut disampaikan Hardly Stefano, Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, dalam Diskusi Publik “Menelaah Peran Publik Dalam Revisi UU Penyiaran” yang diselenggarakan Komite Nasional untuk Reformasi Penyiaran (KNRP), di Universitas Neger Jakarta (18/1).

Dalam kesempatan tersebut Hardly menegaskan bahwa wujud peran serta masyarakat tersebut harus tetap muncul dalam terminologi KPI pada rancangan Undang-Undang Penyiaran yang baru. Selain itu, Hardly juga mengharapkan adanya penguatan terhadap KPI melalui kewenangan kelembagaan, masa kerja dan anggaran. Hardly melihat, dengan masa kerja yang hanya 3 (tiga) tahun, KPI mengalami kesulitan dalam melakukan konsolidasi kelembagaan. Apalagi jika akhir masa tugas KPI bersamaan dengan agenda politik nasional. “Misalnya pada 2019 mendatang, saat masa tugas KPI berakhir bersamaan dengan Pemilu dan Pemilihan Presiden”, ujar Hardly. Hal ini tentunya akan menyulitkan KPI dalam mengawal kepentingan publik mengawasi muatan penyiaran dalam momentum Pemilu dan Pemilihan Presiden.

Dalam diskusi itu, hadir pula Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, El Nino Husein Mohi, Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika, Geryantika Kurnia, serta anggota KNRP Lestari Nurhayati.

Elnino sendiri menyatakan bahwa peran publik tidak akan dikesampingkan oleh DPR, dalam revisi undang-undang ini. Dirinya menyampaikan beberapa masalah krusial dalam revisi tersebut, termasuk soal penentuan penyelenggara multiplekser dalam digitalisasi penyiaran. Namun demikian, Elnino menjelaskan bahwa sikap fraksinya atas multiplekser ini adalah memilih Single Mux.

Sementara itu Geryantika mendukung adanya penguatan KPI, termasuk memberikan sanksi denda dan melakukan audit rating. Namun demikian, Gery mengakui bahwa pemerintah saat ini dalam posisi menunggu draft yang akan diajukan oleh DPR untuk kemudian dibahas oleh pemerintah.

Kritisi terhadap draf RUU Penyiaran disampaikan pula oleh Remotivi. Muhammad Heychael dari Remotivi menolak asumsi bahwa pelayanan izin penyiaran tidak ada hubungannya dengan isi siaran. Disampaikan Heychael, bahwa potensi iklan nyaris tidak berubah dari tahun ke tahun. Namun pemain dalam industri penyiaran terus bertambah. Dengan kata lain, ketatnya persaingan mendapatkan iklan tentu, lantaran jumlah televisi dan radio yang terus bertambah, sudah pasti memberikan pengaruh besar pada kualitas isi siaran.
Heychael menambahkan, seharusnya undang-undang ini juga memberikan pengaturan bagaiman masyarakat mendapatkan keadilan informasi. “Tidak ada artinya kita punya banyak televisi, tapi pemilik dan isi siarannya seragam”, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, KPI diharap mampu menghimpun berbagai unsur publik untuk ikut memberikan kritisi terhadap revisi atas undang-undang penyiaran ini. Draf terakhir RUU yang menyebutkan larangan iklan rokok di lembaga penyiaran, harus dikawal hingga undang-undang ini ditetapkan. Namun demikian untuk beberapa masalah yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokratisasi penyiaran, masih memungkinkan untuk adanya perbaikan. Elnino sendiri menjelaskan bahwa masih banyak tahapan yang harus dilewati sebelum rancangan ini menjadi Undang-Undang.Namun dirinya meyakinkan bahwa Revisi Undang-Undang Penyiaran harus selesai tahun ini, mengingat ada tugas Komisi I selanjutnya seperti membahas RUU RTRI dan revisi undang-undang telekomunikasi. 

Read more

KPID Audiensi dengan PLT Gubernur Bangka Belitung

Pangkal Pinang - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yuswandi A Tumenggung meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Babel di 2017 lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam memberikan edukasi ke masyarakat.

“Selintas saya lihat program yang sudah dilaksanakan di 2015-2016, sudah sangat variatif. Banyak jangkauan yang sudah disentuh. Kita berharap dari waktu ke waktu kontribusinya semakin dirasakan, baik dari pemerintah daerah secara khusus, penyelenggara penyiaran, dan masyarakat secara umum serta edukasi untuk masyarakat,” kata Yuswandi, saat menerima KPID Babel, Selasa 17 Januari 2017.

Ia menambahkan, pelayanan yang diberikan oleh KPID berbeda dengan pelayanan lain yang langsung dirasa dan terlihat manfaatnya. KPID kata dia, memberikan pelayanan yang manfaatnya tidak bisa terlihat tetapi bisa dirasa. “Tapi esensinya makna dasarnya pada akhirnya akan dirasakan manakala berjalannya baik, masyarakat tak terasa bahwa itu kontribusi KPID,” katanya.

Pemprov Babel, tambah Yuswandi, akan mensupport keberadaan KPID di Babel. Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri ini juga bepesan agar komunikasi yang baik tetap dapat dipertahankan.

“Tolong titipkan komunikasi yang baik, sekretariat dan komisioner tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, difasilitasi dengan baik, susun kegiatan, dan bisa saja ada semacam reward,” pesannya.

Dia juga menyarankan bukan saja dengan pemerintah provinsi, KPID juga harus membuka ruang dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sehingga tujuan mulia itu dapat dirasakan seluruh masyarakat Bangka Belitung.

“Ya, kita minta juga ada keterlibatan pemkab dan pemkot dalam hal ini. Nanti bisa kita fasilitasi. Acaranya di Pemprov juga boleh,” harap Yuswandi.

Ketua Komisioner KPID Babel, Rusdiar, didampingi komisioner dan anggota lainnya, dalam audiensi ini, berharap arahan dan perhatian Pemprov Babel terhadap perkembangan dan kemajuan KPID. “Anggaran kita di 2017 dibantu cukup signifikan, agak beda dari tahun sebelumnya, mudah-mudahan dengan anggaran ini bisa kita maksimalkan,” ujar Rusdiar.

Ia menambahkan, KPID bukan hanya memberi sanksi apabila lembaga penyiaran salah tapi apresiasi dengan harapan dapat meningkatan wisata di Babel. “Semestinya kita juga memanfaatkan stasiun televise untuk promosi wisata, apalagi Belitung, pariwisatanya sudah booming,” imbuhnya.

Rusdiar menyampaikan beberapa poin penting terkait eksistensi KPID yang merupakan instrumen penting penyiaran yang harus dicanangkan bersama-sama pemerintah daerah seperti penggalakan literasi media yang harus disampaikan masyarakat dengan keterlibatan berbagai pihak.

“Kami juga minta izin bisa diberikan koordinasi dengan dinas pendidikan khususnya berkenaan dengan literasi media ke sekolah-sekolah yang ada di Babel agar program yang sudah dibuat dapat termaksimalkan, disamping itu kami juga minta koordinasi dengan dinas kesehatan berkenaan dengan iklan layanan kesehatan tradisional yang ditengarai harus mendapatkan lisensi kesehatan agar informasi kesehatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Rusdiar.

Selain itu, KPID juga minta dibukakan akses untuk bisa bekerjasama dengan PKK provinsi agar keterlibatan ibu-ibu PKK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menelaah tontonan yang layak dan cerdas serta memberikan efek positif kepada masyarakat.

Audiensi ini, dihadiri ketua, wakil ketua, koordinator bidang kelembagaan, perizinan dan pengawasan isi siaran. Selain komisioner KPID dalam Audiensi itu turut hadir juga kepala Diskominfo Babel, Suharto dan Kepala Sekretariat KPID Babel Ahmad Fauzan. Red dari KPID Babel

Read more

<< < Januari 2017 > >>
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
logo kpi
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Gedung Sekretariat Negara Lantai VI
Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120
Indonesia
Telp. 021-6340713
Fax. 021-6340667, 6340679