Komisi Penyiaran Indonesia
Twitter
Facebook
English Version
Webmail
Links

Desember 2016

30 Desember 2016

KPI DIY Desak Segera Penuhi Konten Siaran Lokal

Yogyakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY jelang akhir tahun 2016 ini terus mendorong Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) baik radio maupun televisi untuk merealisasikan minimal 10 persen konten siaran lokal sesuai peraturan yang belaku. Pasalnya hal tersebut merupakan kesanggupan yang sudah disampaikan saat pertama mengajukan hak penyelenggaraan penyiaran di Yogyakarta.

"Saat pertama mereka mengajukan ijin sudah sepakat dan bersedia mematuhi aturan termasuk alokasi siaran lokal minimal 10 persen dari total seluruh jam siar yang dimiliki. Ketika hingga saat ini belum direalisasi, tidak ada salahnya dan sudah sepantasnya kami menagihnya," tutur Komisioner KPID DIY yang membidangi Isi Siaran Supadiyanto kepada KRjogja.com, Senin (26/12/2016).

Namun begitu Supadiyanto sudah memberi apresiasi terhadap LPS yang awalnya hanya mengalokasikan siaran lokal dalam hitungan menit, kini sudah meningkat pada hitungan jam. Hanya saja sayang, siaran lokal khususnya di televisi masih ditempatkan dalam jam-jam 'hantu' atau dini hari yang jarang diakses pemirsa.

"Padahal ada ketentuan lain minimal 30 persennya harus ditayangkan dalam jam-jam tayang prima antara Pukul 08.00-22.00 WIB. Sedang radio hingga pukul 23.00 WIB. Aturan ini yang masih belum dipenuhi secara maksimal," lanjut Supadiyanto. Malahan ditegaskan pria yang akrab disapa Spd tersebut, berdasarkan pantauan yang dilakukan KPID DIY banyak siaran lokal yang justru diulang-ulang. Artinya tidak lagi ada produksi baru karena produksi yang ditayangkan sudah lama.

"Ironisnya ada beberapa LPS yang tidak memiliki kantor cabang di Yogyakarta. Bagaimana mau membuat produksi siaran lokal jika kantor saja tidak punya. Padahal sudah semestinya hal itu dilakukan karena selain menjami kualitas, juga memberikan kesejahteraan pada masyarakat lokal," jelasnya. Sehingga dengan disahkannya Perda No 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di DIY, Supadiyanto berharap LPS makin komitmen untuk memberikan sajian siaran lokal. Sebab hal tersebut juga ditegaskan dalam perda tersebut termasuk sanksi yang diberikan jika tidak melaksanakan aturan. (Krjogja.com)

Read more

29 Desember 2016

Penghujung 2016: KPID Sumut Evaluasi Empat Lembaga Penyiaran Radio

Medan - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi dengar pendapat (EDP) terhadap permohonan empat lembaga penyiaran jasa penyiaran radio di Sumatera Utara untuk mendapatkan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). EDP ini dilakukan sebelum menutup tahun 2016 yang akan berakhir beberapa hari lagi.

Keempat lembaga penyiaran yang dilakukan EDP, masing-masing LPP Lokal Radio Kabupaten Serdang Bedagai “Sergai FM”,  Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)  PT. Radio Karina Gita Sang Surya (KGSS) “Radio Karina FM” Kabupaten Simalungun, LPS PT. Pudjangga Swara “PAS Radio FM” Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, dan LPS PT. Radio Mutiara Mandiri Buana Swara “City Radio FM” Kota Medan.

Komisioner Komisi KPID Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2016 – 2019 yang melakukan EDP masing-masing Parulian Tampubolon SSn (Ketua), Drs Rachmad Karo-Karo (Wakil Ketua), Mutia Atiqah SS (Korbid PS2P), Drs Muhammad Syahrir (Korbid Kelembagaan), Adrian Azhari Akbar Harahap ST (Korbid Pengawasan Isi Siaran), Drs Ramses Simanullang SE, MSi (Anggota Bidang PS2P), Drs Jaramen Purba MAP (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran), dan didampingi Edi Suryanto dari Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan.

Pada tanggal 27 Desember 2016, Komisioner Komisi KPID Provinsi Sumatera Utara melakukan EDP terhadap tiga lembaga penyiaran di aula H.T. Rizal Nurdin kompleks kantor Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah, secara berturut-turut yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Radio Serdang Bedagai “Sergai FM”, kemudian dilanjutkan EDP dengan manajemen LPS PT. Radio ”,  LPS PT. Radio Karina Gita Sang Surya (KGSS) Kabupaten Simalungun, dan LPS PT. Pudjangga Swara Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu.

Sedangkan pada tanggal 29 Desember 2016, Komisioner Komisi KPID Provinsi Sumatera Utara dan pejabat Balmon SFR Kelas II Medan mengadakan EDP dengan manajemen LPS PT. Radio Mutiara Mandiri Buana Swara Kota Medan yang langsung dilaksanakan di kantor LPS PT. Radio Mutiara Mandiri Buana Swara “City Radio” di Jalan Pembangunan I Kota Medan.

Pada kesempatan EDP masing-masing lembaga penyiaran, Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon dalam sambutan awalnya menyatakan, bahwa evaluasi dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisioner KPID Sumut adalah untuk menindaklanjuti permohonan masing-masing pimpinan lembaga penyiaran untuk mendapatkan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Menteri Kominfo.

Menurut Parulian Tampubolon, masa berlaku IPP untuk lembaga penyiaran radio adalah lima tahun, lembaga penyiaran televisi selama 10 tahun, dan sesuai ketentuan yang berlaku masing-masing IPP dapat diperpanjang setelah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi dari KPID.

Sementara itu, Wakil Ketua KPID Sumut Rachmad Karo-Karo yang juga mantan pimpinan LPP Lokal Radio Sergai FM dalam kesempatan sama menyatakan, hasil evaluasi dengar pendapat yang mereka lakukan terhadap semua lembaga penyiaran baik jasa penyiaran radio maupun televisi akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi layak tidaknya sebuah lembaga penyiaran untuk mendapatkan IPP baru maupun perpanjangan IPP dari Menteri Kominfo RI.

Rachmad Karo-Karo dalam setiap kesempatan EDP mensosialisasikan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2016 antara lain menyatakan bahwa proses penerbitan IPP bagi lembaga penyiaran waktunya akan dipersingkat menjadi 61 hari, demikian pula halnya mengenai persyaratan-persyaratan akan diberikan kemudahan. Sedangkan sebelumnya sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2008 penerbitan IPP lembaga penyiaran mencapai 104 hari.

Berbagai aspek yang dievaluasi dan dilakukan tanya-jawab antara Komisioner KPID Sumut dengan para pimpinan dan penanggungjawab keempat lembaga penyiaran yang dilakukan EDP yakni menyangkut data administrasi, data manajemen, data teknik, dan lebih khusus aspek program siaran serta aspek pendukung operasional lainnya.

Dari hasil EDP yang dilakukan, satu lembaga penyiaran yakni LPP Lokal Radio Kabupaten Serdang Bedagai “Sergai FM” dinyatakan semua berkas-berkas administrasi yang dimohonkan telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan, kemudian LPS  PT. Radio Karina Gita Sang Surya (KGSS) Kabupaten Simalungun dan LPS PT. Radio Mutiara Mandiri Buana Swara Kota Medan diharuskan untuk lebih melengkapi permohonannya dengan persyaratan administratif serta program siaran yang akan dipancarluaskan diharuskan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang “Penyiaran” dan Program Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Khusus bagi LPS PT. Pudjangga Swara Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, EDP-nya disepakati ditunda pelaksanaannya, karena pihak yang hadir tidak membawa surat kuasa asli dari Direksi LPS untuk mewakili sekaligus mengambil keputusan atas nama lembaga penyiaran yang diwakilinya dalam EDP.  Sumber dari KPID Sumut

 

Read more

28 Desember 2016

Gubernur Lantik KPID Sulawesi Tengah Periode 2016-2019

Palu - Gubernur Sulawesi Tengah, H. Longki Djanggola, melantik tujuh  Anggota KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Sulawesi Tengah Periode 2016-2019 pada Selasa, 27 Desember 2016, bertempat di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng.

Ketujuh Komisioner KPID itu adalah Harry Aziz, S.Sos, M.Si, Abdullah, SH, MH, Nurdiana Lembah, S.Sos, M.Si, Masbait Lesnusa, SE, Retno Ayuningtyas, S.Sos, Drs. Abdul Chair, AM, M.Si dan Ibrahim L, S.Pdi. Hadir pada pelantikan tersebut Komisioner KPI Pusat Agung Suprio.

Dalam sambutanya, Gubernur Sulteng mengatakan masyarakat saat ini semakin kritis dan menuntut haknya akan informasi yang adil, merata dan seimbang khususnya melalui media elektronik, televisi dan radio. "Saya minta kiranya saudara-saudara lebih jeli melihat siaran-siaran yang dihadirkan," pinta Longki.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan KPID Sulteng mesti mengawasi konten yang disiarkan pengusaha TV kabel jangan sampai menyiarkan konten yang tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat bangsa. "Mana yang pantas ditonton dan yang tidak pantas ditonton oleh masyarakat dan generasi kita," imbuhnya.

Jika ditemukan maka gubernur minta KPID melakukan tindakan tegas pada pelanggarnya. "Agar masyarakat dan generasi muda kita terlindungi dari bahaya informasi melalui siaran radio maupun TV," tandas gubernur supaya KPID menjadi lembaga terbaik dalam menata siaran di Sulteng.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Agung Suprio menekankan pentingnya eksistensi Komisi Penyiaran dalam menjaga kualitas lembaga penyiaran. Ia mengatakan media penyiaran ibarat sekeping uang logam yang punya sisi positif dan negatif.

"Media penyiaran punya fungsi menciptakan integrasi bangsa tanpanya mungkin perasaan nasionalisme akan berkurang," bebernya. Sedang negatifnya, siaran dapat dijadikan media proxy war untuk propaganda yang merugikan," kata Agung.

Setelah prosesi pelantikan, Komisoner KPID Sulteng periode 2013-2016, Andi Madukeleng menyerahkan memoar kepada perwakilan Komisoner KPID baru Abdul Chair.

"Saran dan ide dari saudara masih dibutuhkan demi kebersamaan kita dalam membangun ketertiban dan kedisiplinan penyiaran," singkat gubernur berpesan pada mantan komisioner sebelumnya supaya tetap menjaga komunikasi dan silaturahmi. Sumber Info Palu

Read more

Sulawesi Tengah

 

Susunan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Periode 2016-2019

 



 

1

Harry Aziz, S.Sos, M.Si Ketua (Anggota bidang Isi Siaran)

2

Ibrahim L, S.Pd

Wakil Ketua (Anggota bidangj Perizinan)

3

Nurdiana Lembah, S.Sos, M.Si

Koordinator bidang Kelembagaan

4

Masbait Lesnusa, SE

Koordinator bidang Perizinan

5

Retno Ayuningtyas, S.Sos

Anggota bidang Isi Siaran

6

Drs. Abdul Chair, AM, M.Si Anggota bidang Kelembagaan

7

Abdullah, SH, MH Koordinator bidang Isi Siaran



Alamat : Jl. Radio No. 3 Kec. Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah


Tlp/Fax : [0451]  456600

Email : JLIB_HTML_CLOAKING ; JLIB_HTML_CLOAKING

Read more

21 Desember 2016

Refleksi Akhir Tahun: KPI Ingatkan 7 Komitmen TV Swasta

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ingatkan pengelola televisi akan 7 (tujuh) komitmen yang telah ditandatangani dalam proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk 10 (sepuluh) televisi swasta yang bersiaran jaringan secara nasional.  Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menyatakan bahwa KPI berkepentingan agar sepuluh televisi yang mendapatkan perpanjangan IPP tersebut bersungguh-sungguh dalam menjalankan komitmen yang berbunyi:

1.   Sanggup untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan kebijakan KPI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.    Sanggup menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial dalam rangka membangun karakter bangsa.

3.    Sanggup untuk menjaga independensi dan keberimbangan isi siaran program jurnalistik, tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

4.    Sanggup untuk menjaga independensi dan keberimbangan terkait dengan penyelenggaran Pemilihan Umum meliputi:
a.    Pemilihan kepala daerah;
b.    Pemilihan anggota legislatif tingkat daerah dan pusat;
c.    Pemilihan presiden dan wakil presiden;
d.    Kegiatan peserta pemilihan umum (Pemilu) dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu;
e.  Pemberitaan dan penyiaran yang berbentuk penyampaian pesan-pesan kampanye oleh partai politik kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran secara berulang-ulang.

5.   Sanggup melaksanakan penayangan yang menghormati ranah privat dan pro justicia yang mengedepankan asas praduga tak bersalah secara proporsional dan profesional.

6.  Sanggup untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, antara lain berupa penggunaan bahasa isyarat dalam program siaran berita.

7.   Bersedia untuk dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun terhadap seluruh pelaksanaan komitmen dan bersedia untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut dikatakan Yuliandre dalam acara Refleksi Akhir Tahun KPI Pusat 2016, sekaligus menyampaikan kinerja lembaga ini sepanjang tahun 2016 kepada publik. Selain mengingatkan tujuh komitmen, Yuliandre menyampaikan tentang kewajiban menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam pasal 38 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhir siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional. Dirinya berharap hal tersebut menjadi salah satu wujud kontribusi lembaga penyiaran dalam mengembangkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Yang jelas, ujar Yuliandre, pada tahun 2017 KPI akan melakukan pengawasan terhadap penayangan ILM dan penyiaran lagu nasional tersebut. “Mengingat dua hal tersebut telah tercantum dalam P3 & SPS 2012, penegakan aturan tersebut akan diimbangi dengan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran”, ujar Yuliandre.

Sepanjang 2016 ini,  KPI telah mengeluarkan 169 sanksi administratif yang terdiri atas 151 teguran tertulis, 14 teguran tertulis kedua,  dan 4 penghentian sementara.  Data KPI menunjukkan 4 sanksi penghentian sementara tersebut diberikan pada 3 program infotainment (Fokus Selebriti, Obsesi dan Selebrita Siang) dan 1 program variety show (Happy Show).

Yuliandre melihat, ada dominasi penghentian sementara pada program infotainment tersebut sejalan dengan hasil Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dilakukan sepanjang 2016. Dalam lima kali survey, program infotainment selalu mendapatkan nilai indeks yang rendah.

Untuk itu, Yuliandre berharap agar lembaga penyiaran, khususnya televisi melakukan koreksi total terhadap program infotainment. “Catatan dari hasil survey menunjukkan rendahnya nilai indek melindungi kepentingan publik dan menghormati kehidupan pribadi”, ujarnya.  Karenanya, KPI juga meminta pada pengiklan untuk mempertimbangkan ulang penempatan produk-produknya pada program-program siaran yang kerap kali mendapatkan sanksi dari KPI dan dinilai berkualitas rendah oleh masyarakat.

Ke depan, tambah Yuliandre, KPI akan meningkatkan pengawasan terhadap penyiaran politik seiring dengan dibentuknya Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota melalui lembaga penyiaran. KPI berharap, masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, adil dan berimbang melalui lembaga penyiaran, yang dapat memandu mereka dalam menentukan pilihan politik yang tepat untuk kepentingan bangsa.

Read more

20 Desember 2016

Media dalam Kontestasi Pilkada

Media dalam Kontestasi Pilkada
Oleh Yuliandre Darwis, Ph.D
(Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Dosen Komunikasi Fisip Unand)

Menjelang akhir tahun 2016, refleksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun menjadi diskursus dalam berbagai ruang untuk menghadapi tahun 2017. Peristiwa politik pilkada serentak 2017 relasinya dengan peran media merupakan salah satu topik yang mengundang perhatian berbagai kalangan. Irisan media dengan pilkada menjadi tema dalam forum refleksi akhir tahun pada ruang diskusi kalangan intelektual, pemerhati politik-media, apalagi di media massa televisi. Seperti apa relasi media dengan hajatan lima tahunan baik secara teori maupun dalam panggung realitas politik kontemporer.

Jika membaca logika publik akhir-akhir ini, masyarakat sesungguhnya memberi perhatian pada penggunaan media massa dalam menyampaikan pesan-pesan politik jelang awal tahun depan. Itu karena saluran media digunakan sebagai sarana kampanye baik yang akan dilakukan pada masa kampanye di media massa pada 29 Januari-11 Februari 2017, maupun adanya kalangan tertentu yang secara eksplisit maupun implisit telah melakukan pesan-pesan politik melalui channel media massa.

Dalam konteks itu, pertanyaan penting diajukan bagaimana posisi media dalam peta politik Pilkada. Bagaimana jurnalis menjalankan tugas profesinya sebagai wartawan yang objektif di tengah lingkungan media yang memiliki afiliasi dengan kepentingan partai politik? Dapatkah idealisme jurnalis terbebas dari kepentingan-kepentingan politik praktis?

Posisi Media

Di era kebebasan pers, memang tak ada larangan bagi jurnalis meliput kegiatan politik partai tertentu. Namun posisi media harus jelas dalam arus politik Pilkada. Apakah media itu secara terbuka turut menjadi sarana politik praktis karena kedekatan calon pemimpin daerah dengan media. Atau media memainkan peran berada di balik layar teater politik Pilkada. Mungkinkan media bersikap netral atau justru berpihak kepada kelompok tertentu.

Sekadar mengingatkan saja, sesungguhnya media massa tidak boleh bersikap partisan, apalagi hanya mementingkan golongan tertentu. Dengan kata lain, media harus independen meskipun mereka memiliki kedekatan dengan pasangan calon Pilkada. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Hari Pers Nasional 2013 di Manado sempat memberikan sindiran agar pers tetap di rel ideal, yakni mampu menjaga independensi dan memberi pencerahan kepada rakyat. Pers milik rakyat bukan milik kepentingan atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang perlu mendapat perhatian, yakni (1) kebebasan dan independensi. (2) keterlibatan dan solidaritas. (3) Keanekaragaman dan akses. (4) Objektivitas dan kualitas informasi. (McQuail, 1987: 125).

Menjelang tahun politik Pilkada, independensi media; radio, koran, TV, majalah, media online, dan media sosial harusnya dapat dijaga dari pengaruh maupun bias-bias politik praktis. Terlebih lagi televisi yang mempunyai pengaruh luas di masyarakat. Pers khususnya televisi menggunakan ranah publik (publik domain) sehingga kepentingan individu dan golongan ditanggalkan dengan mengutamakan kepentingan bersama.

Secara normati-regulatif independensi Lembaga Penyiaran sesungguhnya diatur dengan jelas. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI khususnya Pasal (2) Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Ayat (3) Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Ayat (4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sementara itu dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terutama Pasal (1) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Bill Kovach & Tom Rosenstiel dalam 9 Elemen Jurnalisme (2006) menjelaskan posisi jurnalis yang tetap harus dijaga. Diantaranya: Kewajiban utama jurnalisme adalah pencarian kebenaran, loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Jurnalis menjaga indepedensi dari objek liputanya, jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau  independen dari kekuasaan. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi, jurnalis harus berusaha membuat hal yang penting menjdi menarik dan relevan. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional, dan jurnalis harus diperbolehkan untuk mendengarkan hati nurani pribadinya

Posisi media dan jurnalis tidak partisan dalam konteks kontestasi politik. Jelas sekali, rambu-rambu regulatif-etis sebagai pegangan teguh insan media. Inilah tantangan penyebaran informasi Pilkada, yakni bagaimana menjaga independensi, netralitas, proporsionalitas, obyektifitas, dan akurasi informasi politik.


Spirit Demokrasi

Secara ideal maupun praktis, posisi media pada tahun-tahun politik sejatinya media tidak terjebak pada kepentingan pribadi atau golongan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa. Sebagai pilar demokrasi keempat, media dalam momen Pilkada punya andil menjaga spirit demokrasi. Apa makna media sebagai pilar demokrasi, media berperan sebagai penyeimbang (chek and balances) agar pihak yang berkontestasi dapat on the track. Di sinilah media meminjam istilah Cater media sebagai The Fourth Branch of Government—menemukan momentumnya.

Dengan demikian media turut memberi pendidikan politik serta mendewasakan masyarakat ke arah demokrasi subtansial melalui saluran Pilkada. Media mendorong praktek demokrasi yang tidak saja prosedural, namun juga membangun kesadaran serta partisipasi publik akan arti penting pesta demokrasi: Pilkada. Catatannya, independensi media dikedepankan.

Tulisan ini dimuat di Koran Sindo, Senin 19 Desember 2016

Read more

Lampaui Kuota Tayangan Siaran Asing, KPI Pusat Tegur Global TV

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mendapati adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012 terkait penyiaran siaran asing oleh Global TV. Akibat pelanggaran itu, KPI Pusat melayangkan sanksi teguran kepada Global TV, Jumat, 16 Desember 2016.

Dalam surat sanksinya, KPI Pusat menyampaikan alasan diberikan sanksi teguran untuk Global TV. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1.    Pada tanggal 1 November 2016 stasiun Global TV menayangkan program siaran asing sebanyak 10 (sepuluh) program atau 42% (empat puluh dua per seratus) dari keseluruhan mata acara dengan durasi bersih 8 (delapan) jam 29 (dua puluh sembilan) menit atau 45% (empat puluh lima per seratus) dari waktu siar selama 24 (dua puluh empat) jam;

2.    Pada tanggal 2 November 2016 stasiun Global TV menayangkan program siaran asing sebanyak 10 (sepuluh) program atau 43% (empat puluh dua per seratus) dari keseluruhan mata acara dengan durasi bersih 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit atau 46% (empat puluh enam per seratus) dari waktu siar selama 24 (dua puluh empat) jam;

3.    Pada tanggal 3 November 2016 stasiun Global TV menayangkan program siaran asing sebanyak 12 (dua belas) program atau 55% (lima puluh lima per seratus) dari keseluruhan mata acara dengan durasi bersih 10 (sepuluh) jam 55 (lima puluh lima) menit atau 59% (lima puluh sembilan per seratus) dari waktu siar selama 24 (dua puluh empat) jam;

4.    Pada Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) mengatur “isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri”;

5.    Pada Pasal 67 Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 disebutkan “program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari”;

6.    Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, program siaran asing yang ditayangkan oleh stasiun Global TV telah melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.

Di akhir surat teguran, KPI Pusat meminta Global TV agar menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan program siaran.

“Naila” SCTV Ditegur

Selain melayangkan surat teguran untuk Global TV, KPI Pusat juga memberi sanksi teguran untuk program siaran “Naila” SCTV, Jumat, 16 Desember 2016. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran dalam program siaran yang ditayangkan oleh stasiun SCTV pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 17.48 WIB.

Pada program tersebut terdapat perkataan beberapa anak perempuan “Tuh ‘kan, apa aku bilang, mama tiri itu ‘kan jahat. Makanya bilang sama papa kamu, jangan mau punya ibu tiri. Kalau papa aku si baik nggak bakal ngasi aku ibu tiri kaya kamu”, dan “Iya, ‘kan ibu tiri itu jahat, suka ngurung, nggak dikasi makan nanti kurus kering kayak nenek-nenek”.

Muatan demikian berpotensi memberikan contoh perilaku buruk yang dapat ditiru khalayak anak-anak dan remaja yang menonton. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran.

Dalam surat sanksinya, KPI Pusat meminta SCTV segera melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama, baik pada program sejenis maupun program lainnya. SCTV juga diwajibkan menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. ***


Read more

Ketua KPI Pusat Komandan Upacara Hari Peringatan Bela Negara 2016

Padang – Ketua KPI Pusat Yuliander Darwis didaulat menjadi komandan upacara Hari Peringatan Bela Negara 2016 di Lapangan Imam Bonjol, kota Padang, Senin, 19 Desember 2016. Puncak upacara Hari Peringatan Bela Negara yang kali ini diadakan di Sumatera Barat dihadiri Menteri Pertahanan  (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Upacara yang dikomandani Ketua KPI Pusat tersebut diikuti 3000 orang yang terdiri datang dari kalangan TNI, Kepolisian, Satpol PP, Kader Bela Negara, Organisasi Massa, Mahasiswa, dan Pelajar. Dalam sambutannya, Menhan Ryamizard membacakan sambutan tertulis Presiden Joko Widodo.

"Pengabdian para guru, bidan dan tenaga kesehatan di pelosok tanah air, perbatasan dan pulau terluar adalah bentuk mulia bela negara," katanya.

Menurutnya, bela negara tidak hanya berperang seperti zaman perjuangan kemerdekaan. Tugas berat yang menanti adalah memastikan kesejahteraan masyarakat yang merata. "Tugas sejarah kita membela negara dari kemiskinan, kebodohan, dan ketergantungan. Ini adalah tugas berat di depan mata," ujar dia.

Dalam upacara tersebut, dibacakan pula Ikrar Bela Negara oleh peserta upacara yang memakai pakaian adat dari masing-masing provinsi di Indonesia. Peserta upacara kemudian mengikuti pembacaan ikrar BelaNegara oleh Dosen Universitas Andalas, Sari Lenggo Geni.

Ikrar tersebut berbunyi:

Kami warga negara Indonesia, menyadari sepenuhnya bahwa, dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Demi kelangsungan hidup NKRI, berjanji untuk selalu bertindak dan berperilaku.

Satu, mencintai tanah air. Dua, memiliki kesadaran berbangsa, dan bernegara. Tiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Empat, rela berkorban bagi bangsa dan negara. Lima, memiliki kemampuan dasar bela negara.

Dalam upacara tersebut juga dimeriahkan dengan sajian drama kolosal yang menggambarkan peristiwa Agresi Militer Belanda ke II, terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sampai penetapan Hari Bela Negara. ***

Read more

Menatap Masa Depan Radio di Era Konvergensi Media

 


Jakarta - Potensi siaran radio di Indonesia masih cukup menjanjikan, sekalipun tantangan teknologi informasi saat ini membuat radio juga harus bersaing dengan kemunculan berbagai media baru. Bahkan hingga saat ini, jumlah radio terus berkembang cukup hebat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis menjelaskan bahwa dari data yang dihimpun KPI sampai bulan November 2016, ada 3056 radio yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) baik tetap ataupun prinsip, untuk radio swasta. Sedangkan untuk radio dengan bentuk lembaga penyiaran publik ada 211, dan 330 radio komunitas.

Sedangkan data dari Nielsen Indonesia menunjukkan bahwa radio masih dikonsumsi hingga 38% dari penduduk Indonesia. Jangkauan ini hanya berbeda sedikit dengan media internet yang dikonsumsi 40%, dan jauh diatas media cetak lainnya. Data yang disampaikan oleh Agus Nuruddin dari Nielsen Indonesia tadi juga diamini oleh Dudu Abdullah dari Mindshare Group. Menurut Dudu, jika pengiklan ingin produknya menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tidak bisa hanya beriklan di TV saja. “Ada lokasi yang tidak dapat dijangkau televisi, karenanya radio harus diperhatikan untuk memperluas daya jangkau iklan”, ujar Dudu. Selain itu, menurutnya, kontur wilayah Indonesia sebenarnya lebih menguntungkan untuk radio. Banyak tempat-tempat di Indonesia yang tidak dapat dijangkau televisi, seperti di wilayah blank spot, justru menjadi keuntungan sendiri bagi penyelenggara radio.

Terkait trend media baru yang mulai mendominasi di Indonesia, menurut Agus Sudibyo (pengamat media) harus disikapi dengan bijak. Pada beberapa negara seperti Korea, India, Argentina, Brasil dan Uni Eropa, negara kembali hadir untuk memproteksi industri media nasional. Semangatnya bukan untuk menolak google atau facebook, karena itu tidak mungkin ditolak. Namun ada kebijakan melindungi industri media konvensional nasional. Bagaimana pun juga, media masa konvensional ini tidak bisa digantikan fungsinya oleh sosial media.

Sebagai pilar ke empat demokrasi dan alat kontrol, media konvensional termasuk radio, belum bisa digantikan. Untuk itu negara harus hadir memberikan “proteksi”. Ekspansi raksasa media baru seperti Google, Facebook dan lain-lain memang memberikan banyak sekali manfaat. “Tapi mereka (Google, Facebook dan lain-lain) juga mengambil manfaat lebih banyak”, ujar Agus. Dalam konteks Indonesia, kita tidak bisa menolak facebook dan google. Tapi kita harus punya sikap sehingga industri informasi media nasional tetap eksis di tengah masyarakatnya sendiri. “Dan kita sebagai bangsa dengan pengguna internet paling besar, tidak hanya menjadi obyek dari ekspansi korporasi-korporasi global ini”, pungkasnya.

Pada diskusi yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-42 Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Yuliandre menegaskan bahwa radio bukanlah alternatif, namun sudah merupakan bagian dari keutamaan masyarakat Indonesia. Bahkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sendiri, radio lah yang berperan penting untuk ikut menyiarkannya ke seluruh dunia. KPI Pusat sendiri, ujar Andre, masih melakukan pemantauan secara acak dan belum 24 jam. Meski demikian, selama tahun 2016 KPI sudah mengeluarkan sanksi untuk beberapa radio yang didapati melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Pemantauan radio secara real time dilakukan lebih dulu oleh KPI Daerah, mengingat jangkauan radio yang bersifat lokal dan terbatas. Dari data beberapa KPI Daerah (Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Nusa Tenggara Barat) bahkan punya kebijakan melarang pemutaran lagu-lagu dengan lirik vulgar dan cenderung porno. Hal ini semata karena KPID memahami peran vital radio di tengah masyarakat Indonesia dalam menyebarkan informasi, hiburan dan juga gaya hidup. Tindakan preventif seperti di atas menjadi perhatian KPID untuk melindungi masyarakat dari hal-hal negatif yang mungkin disebarkan lewat lembaga-lembaga penyiaran, baik televisi dan radio.

Tumbuhnya radio dengan pesat, menurut Andre, menunjukkan semangat masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan informasi yang layak dan tepat. Radio sebagai lembaga penyiaran yang bersifat lokal juga menjadi gambaran keberagaman di masyarakat. Untuk itu, Andre berharap satu suara berjuta telinga yang digemakan melalui radio dapat menguatkan sebuah social movemen agar radio tetap konsisten dengan apa yang menjadi harapan publik, sehingga tidak ditinggalkan masyarakatnya. Selain itu, tambahnya, KPI berharap Revisi Undang-Undang Penyiaran memberikan penguatan kewenangan bagi KPI sehingga lembaga ini dapat menjalankan tugas pokok utama yang diamanatkan Undang-Undang, termasuk mengembangkan secara optimal potensi radio sebagai media informasi yang sehat, informatif, edukatif dan menghibur di tengah masyarakat.

 

Read more

19 Desember 2016

Hardly Stefano: KPID Terpilih Refleksikan Aspirasi Daerahnya

Jakarta – Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) haruslah orang-orang yang mencerminkan aspirasi daerahnya. Mereka pun harus bertanggungjawab terhadap tumbuh kembangnya penyiaran di wilayah tersebut. Hal itu dikatakan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, saat menerima kunjungan DPRD Provinsi Gorontalo di kantor KPI Pusat, Jakarta, Senin, 19 Desember 2016.

Menurut Hardly, orang-orang yang terpilih sebagai Anggota KPID harus paham terhadap penyiaran lokal dan apa kebutuhan yang berhubungan dengan penyiaran di daerahnya. Pemahaman terhadap persoalan penyiaran lokal akan memberikan dorongan terhadap mereka untuk mengembangkannya. “Orang-orang pilihan itu bisa berasal dari kalangan tokoh masyarakat, akademisi dan yang lainnya,” jelasnya.

Selain itu, kata Hardly, KPID terpilih harus diberdayakan DPRD serta selaras dengan visi dan misi DPRD dalam konteks perkembangan penyiaran daerah. “Mereka jangan lupa untuk diingatkan soal alokasi 10% konten lokal dari siaran lembaga penyiaran berjaringan,” tambah Hardly yang diamini Komisioner KPI Pusat Mayong Suryo Laksono, Agung Suprio dan Dewi Setyarini yang turut menyambut kunjungan DPRD Gorontalo.

Hardly juga mengusulkan ke DPRD soal komposisi adanya orang lama di KPID baru. Menurutnya, keberadaan orang lama menjadi jembatan antara program KPID lama dengan yang baru. Selain untuk menyamakan pandangannya terhadap penyiaran.

Di awal pertemuan, Wakil Ketua DPRD Gorontalo, H. Hamid Kuwa menyampaikan maksud kunjungan mereka ke KPI Pusat. Kata Hamid, Komisi I DPRD Gorontalo akan melakukan seleksi terhadap Anggota KPID Gorontalo periode 2017-2020. Rencananya, proses seleksi akan berlangsung awal tahun depan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Gorontalo, Firman F. Soenge berharap nantinya Angota KPID Gorontalo yang terpilih bisa melakukan program sosialisasi yang berkesinambungan dengan melakukan pengawasan isi siaran secara intensif. ***

Read more

<< < Desember 2016 > >>
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 29 30 31  
logo kpi
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Gedung Sekretariat Negara Lantai VI
Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120
Indonesia
Telp. 021-6340713
Fax. 021-6340667, 6340679